Pemprov Papua Pegunungan Dinilai Abai Tanggapi Surat Audiensi Terkait Keamanan

Detikpapua.com : Wamena – Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) menyayangkan sikap Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan yang dinilai tidak responsif terhadap surat permohonan audiensi terkait situasi keamanan di wilayah tersebut. Surat yang telah diajukan sejak 25 Juni 2025 belum mendapat tanggapan hingga pertengahan Agustus, meskipun eskalasi kekerasan terus terjadi di sejumlah daerah.

Direktur Eksekutif YKKMP, Theo Hesegem, menyampaikan bahwa pihaknya telah melayangkan surat bernomor A.01./PA/YKKMP/WMX/PG/VI/2025 kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan pada 25 Juni 2025. Surat tersebut berisi permohonan audiensi guna membahas berbagai insiden penyerangan yang dilakukan oleh Brigjen Egianus Kogeya, Panglima TPNPB-OPM Kodap III Ndugama–Drakma.

“Kami berpikir bahwa beberapa kejadian ini perlu dibahas secara serius demi keamanan semua orang. Ini menyangkut kenyamanan masyarakat Papua Pegunungan,” ujar Theo Hesegem.

Menurut Theo, surat tersebut belum mendapat respons hingga kini, meskipun telah dikirim langsung ke kantor Gubernur. Ia menilai pemerintah provinsi tidak menunjukkan kepedulian terhadap situasi keamanan yang semakin memburuk.

“Saya sangat heran dengan sikap Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan yang sama sekali tidak peduli. Surat kami tidak direspons sejak 25 Juni hingga kini, pertengahan Agustus,” tegasnya.

YKKMP mencatat sejumlah insiden kekerasan yang terjadi dalam dua bulan terakhir, termasuk penyerangan Pos Koramil Kurima (25 Juni), penembakan di Kali Yetni (26 Juni), penembakan di RSUD Wamena (28 Juni), pembunuhan dua warga non-Papua di Air Garam, serta baku tembak di Pugima dan Tangma yang menewaskan warga sipil dan anggota TPNPB.

Akibat konflik tersebut, masyarakat di Distrik Tangma terpaksa mengungsi ke Gereja Yeriko Halihalo selama berbulan-bulan tanpa akses pangan dan keamanan yang memadai.

“Kami menyurat agar ada audiensi bersama. Keamanan adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya YKKMP. Tapi pemerintah provinsi justru tidak menunjukkan peran aktif,” kata Theo.

YKKMP juga telah melakukan berbagai langkah kemanusiaan, termasuk:
– Kunjungan ke Pos Koramil Kurima
– Penanganan korban penembakan di Kali Yetni dan pemakaman
– Penanganan korban TPNPB di Pugima
– Pengamanan pengungsi di Tangma
– Pertemuan dengan Wakil Bupati Yahukimo untuk penarikan pasukan dari Gunung Ongolo

Theo menyatakan bahwa jika pemerintah tetap tidak merespons, pihaknya akan menggelar aksi damai sebagai bentuk protes.

“Kami menyesal atas sikap lamban pemerintah. Seharusnya mereka bertanggung jawab atas hak-hak pengungsi dan keamanan masyarakat sipil,” tutupnya.

Surat permohonan audiensi yang tidak direspons ini menjadi sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk Pembela HAM Papua dan Forum Pemberantasan Miras dan Narkoba Provinsi Papua Pegunungan. Mereka mendesak pemerintah provinsi untuk segera mengambil langkah konkret demi mencegah meluasnya konflik dan menjamin keselamatan warga.

Wamena, 13 Agustus 2025
Theo Hesegem
Direktur Eksekutif
Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua.