​YKKMP Tantang Pemerintah Jawab Isu HAM Papua Pakai Data, Bukan Kemarahan

DETIKPAPUA.COM : WAMENA — Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) meminta Pemerintah Indonesia dan DPR RI menyikapi isu Hak Asasi Manusia (HAM) Papua di forum internasional secara terbuka dan transparan. YKKMP menilai bantahan atas dugaan pelanggaran HAM tidak sepatutnya disampaikan lewat tekanan atau kemarahan, melainkan harus dibuktikan dengan data dan penyelidikan yang jujur.

​Pernyataan ini dirilis YKKMP menanggapi kecaman Anggota Komisi I DPR RI, Abraham Sridjaja, terhadap pidato Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Matthew Cooper Wale, yang mengangkat isu HAM Papua dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

​Direktur Eksekutif YKKMP sekaligus Pembela HAM Papua, Theo Hesegem, menegaskan bahwa keterbukaan negara dalam memverifikasi tuduhan isu HAM justru menunjukkan kekuatan sebagai negara hukum dan demokrasi.​“Jika pemerintah meyakini bahwa berbagai tuduhan pelanggaran HAM di Papua tidak benar, cara terbaik untuk membuktikannya adalah dengan membuka ruang yang lebih luas bagi lembaga-lembaga HAM independen untuk melakukan pemantauan, verifikasi, dan investigasi langsung di Papua. Bantah dengan bukti, bukan kemarahan. Jawab dengan data, bukan tekanan,” tegas Theo Hesegem dalam keterangannya, Senin (28/9/2026).

​Menurut Theo, persoalan HAM di Papua bukanlah isu yang tiba-tiba muncul hanya karena pidato PM Kepulauan Solomon. Berbagai mekanisme HAM PBB, termasuk catatan basis data OHCHR pada Agustus 2023 dan Maret 2024, telah merekam sejumlah komunikasi terkait dugaan kekerasan, eksekusi di luar proses hukum, hingga persoalan transparansi penyelidikan di Papua.

​Kendati demikian, YKKMP menekankan bahwa laporan atau komunikasi PBB tersebut belum merupakan putusan hukum yang final. Karena itu, dugaan tersebut tidak bisa langsung dinilai sebagai fakta hukum, namun juga tidak boleh langsung dianggap tidak ada hanya karena dibantah oleh pemerintah.

​“Kami tidak membutuhkan perang narasi. Kami membutuhkan kebenaran. Kami tidak membutuhkan saling menyalahkan, tetapi penyelidikan. Dan paling penting, masyarakat Papua membutuhkan negara hadir untuk melindungi kehidupan mereka,” ujar Theo.

​Lebih lanjut, YKKMP menegaskan bahwa penderitaan akibat konflik di Papua dialami oleh seluruh lapisan masyarakat, baik Orang Asli Papua (OAP) maupun non-Papua, mulai dari warga sipil, guru, tenaga kesehatan, hingga aparat keamanan. YKKMP secara tegas menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata terhadap warga sipil.

​Namun di sisi lain, YKKMP mendesak agar dugaan pelanggaran hukum atau HAM yang melibatkan aparat negara tetap diselidiki secara serius tanpa ada praktek impunitas.

​“Negara yang percaya pada kebenaran tidak perlu takut terhadap pemeriksaan atau pemantauan. Keterbukaan bukan tanda kelemahan negara, melainkan kekuatan negara hukum. Mari kita buktikan melalui mekanisme yang terbuka dan dapat dipercaya,” pungkas Theo.