YKKMP Soroti Situasi Kontak Tembak di Kurima Yahukimo dan Berikan Rekomendasi Mengakhiri Konflik di Tanah Papua

DETIKPAPUA.COM : Wamena – Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua menyampaikan terkait situasi kontak tembak antara TNI dan TPNPB Kodap III Ndugama di bawah pimpinan Tuan Egianus Kogoya di Yahukimo, Distrik Kurima, pada Sabtu, 17 Mei 2025, pukul 06.45 WIT.

“Itu terjadi baku kontak senjata antara TPNPB yang dipimpin Tuan Egianus Kogoya, yang melakukan penyerangan di Pos Satgas 641, Polsek Kurima, Koramil Kurima, Kodim 1715 Kurima di Yahukimo,” ungkap Direktur YKKMP dalam konferensi pers di Wamena, Selasa (20/5/25).

“Kami, setelah mendengar itu, langsung bergerak ke Kurima untuk memastikan kebenaran. Kami duduk dan berbicara dengan Pos TNI 641 Distrik Kurima, kami juga diterima resmi oleh perwakilan Koramil Kurima, dan kami berdiskusi terkait korban dalam insiden itu. Mereka melaporkan bahwa pihak TNI tidak ada korban, walaupun TPNPB melakukan serangan brutal. Namun, yang terkena tembakan adalah tembok dan parabola. Saya, sebagai pembela HAM, sampaikan tetap menjaga diri karena bagi pekerja HAM yang menjaga keutuhan manusia Papua dan delapan kabupaten Papua Pegunungan, kami membenci pertumpahan darah manusia, baik TNI, TPNPB, maupun masyarakat sipil,” jelasnya.

Kami juga bertemu dengan Kapolsek Kurima. Penembakan juga terjadi di area Polsek Kurima, namun tidak ada yang terkena tembakan atau korban. Kemudian, kami ke lapter Utalo.

“Tim ke sana itu untuk memastikan dan membuktikan informasi yang valid, dan kami baru mendengar serangan itu dilakukan oleh Egianus Kogoya dan kawan-kawannya,” katanya.

Lebih lanjut, pada tanggal 18 Mei 2025, kami mendapat informasi bahwa di area Kali Jetni terjadi kontak tembak antara TPNPB dan TNI. Kami lihat yang bergerak adalah anggota TNI, kemudian kami dengar ada korban dari pihak TPNPB, yaitu Esau Giban (18 tahun), yang terkena tembakan di bagian testa hingga tembus ke belakang.

“Pada tanggal 18 Mei 2025, hari Minggu, sekitar jam 23.00, kami ke rumah sakit setelah mendengar bahwa korban berada di rumah sakit. Korban itu diantar oleh TNI, dan kami lihat kondisinya mengalami luka tembak di testa hingga tembus ke kepala belakang,” jelasnya.

YKKMP menangani korban dari rumah sakit hingga melakukan pemakaman.

“Dari sisi kemanusiaan, korban yang ada (Esau Giban) kami tangani secara penuh,” katanya.

Pelepasan jenazah dan penanganan ibadah pemakaman dipimpin oleh tokoh Gereja Kingmi dari Nduga, Pdt. Kones.

“Sekalipun ada perbedaan ideologi, tapi dia adalah manusia. Siapa pun korbannya, tugas kami adalah melakukan pendekatan secara kemanusiaan, sama seperti Tuhan yang tidak melihat dari sisi TPNPB atau TNI, tapi melihat manusia yang berharga. Kami juga melakukan koordinasi dengan pihak keluarga terkait penanganan pemakaman, termasuk pemerintah daerah,” katanya.

Pemda dalam konteks kemanusiaan turut bekerja sama dalam penanganan korban.

“Proses penanganan berjalan dengan baik,” katanya.

Yang kami kesalkan adalah putusnya komunikasi dengan TNI Kodim Yahukimo dan Kodim Jayawijaya. Yang membantu kami adalah Polres Jayawijaya.

“Anggota TNI yang melakukan penembakan terhadap Esau Giban seharusnya menggunakan SOP untuk evakuasi, penyerahan, hingga pemakaman dan penanganan korban. Seharusnya, hal tersebut dilakukan sesuai dengan SOP TNI. Kami tidak menerima korban tersebut secara resmi dari TNI, seolah-olah kami datang sebagai pencuri. Jika penyerahan korban dilakukan kepada pembela HAM, pihak gereja, atau keluarga, itu dinilai terhormat, namun hal itu tidak dilakukan oleh TNI. Kami menilai bahwa TNI tidak taat pada SOP. Lain kali, TNI tidak boleh melakukan hal seperti itu, biarkan korban tetap berada di rumah sakit, agar jelas siapa yang menanganinya,” katanya.

Jika ada korban, tolong hubungi kami. Kami siap untuk menanganinya. Kami tidak ingin jasad membusuk begitu saja tanpa ada penanganan.

Selain itu, Direktur YKKMP menyampaikan bahwa situasi umum di Papua saat ini sangat mencekam. Masyarakat sipil mengalami trauma yang sangat panjang, dan di beberapa daerah konflik, mereka mengungsi ke mana-mana. Lebih kejam lagi, situasi serupa terjadi di Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Intan Jaya.

Kemudian, pemberitaan yang beredar tidak seimbang. Beberapa berita dimainkan oleh pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, wajib bagi media untuk menyampaikan informasi secara jujur, terbuka, dan transparan terkait apa yang dilakukan oleh TNI/Polri maupun TPNPB. Fakta harus disampaikan secara jujur, karena ada masyarakat sipil yang menjadi korban, tetapi pihak TNI/Polri mengatakan bahwa mereka adalah anggota TPNPB. Situasi yang simpang siur ini merugikan keluarga korban. Semua pihak harus menyampaikan informasi secara jujur dan transparan kepada publik. Jangan memberikan informasi yang tidak sesuai fakta, karena itu akan dianggap sebagai hoaks. Kami tidak ingin masyarakat sipil yang menjadi korban digiring sebagai TPNPB.

“TPNPB mengatakan bahwa korban adalah warga sipil, namun TNI mengatakan korban adalah anggota TPNPB. Itulah yang terjadi dalam situasi Papua saat ini,” katanya.

Melihat rangkaian situasi di Papua, YKKMP mengeluarkan rekomendasi sebagai bentuk resolusi atas konflik yang berkepanjangan di tanah Papua. Rekomendasi ini disampaikan kepada rakyat Papua sebagai pihak pertama, Negara Republik Indonesia sebagai pihak kedua, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai pihak ketiga, serta masyarakat internasional yang bersolidaritas terhadap situasi keamanan di tanah Papua.

Rekomendasi YKKMP:
1. YKKMP mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk segera membuka akses bagi wartawan atau jurnalis asing agar dapat meliput situasi di tanah Papua secara utuh dan menyeluruh.
2. YKKMP mendesak PBB segera membentuk tim investigasi melalui prosedur khusus PBB dalam rangka mengidentifikasi akar persoalan di tanah Papua.
3. Indonesia segera membuka diri terhadap kunjungan Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk mengunjungi Papua, yang menjadi korban kekerasan dan pelanggaran HAM.
4. YKKMP mendesak Negara Republik Indonesia segera membuka ruang dialog damai antara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai payung politik pro-Papua Merdeka bersama Negara Republik Indonesia.

Tokoh gereja di Papua Pegunungan, Kones Kogeya, mengatakan bahwa manusia adalah gambar Allah yang perlu dijaga. Oleh karena itu, ia meminta pihak TNI/Polri dan TPNPB untuk tidak mengganggu masyarakat sipil.

“Gereja menegaskan agar pihak yang bersenjata tidak melakukan penembakan terhadap masyarakat sipil, membunuh mereka, atau membantai secara tidak manusiawi,” tegasnya.

Ia meminta agar TNI tidak melihat semua masyarakat sipil sebagai TPNPB.

“Jangan bunuh, jangan buang, jangan potong! Tolong berhenti! Tuhan atas nama apa pun yang kalian lakukan akan mengutuk kalian!”

Gereja meminta agar tidak ada lagi pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, pemotongan, dan kekerasan lainnya. (AW)