Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua Himbau TNI/Polri dan TPNPB Lindungi Masyarakat Sipil di Kurima

DETIKPAPUA.COM : Wamena, 26 Mei 2025 – Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua menggelar pertemuan dengan masyarakat Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari diskusi serupa yang dilakukan sehari sebelumnya di Distrik Tangma.

Pertemuan yang dimulai pukul 10.30 WIT dihadiri oleh masyarakat Distrik Kurima, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta intelektual setempat. Sebelum acara dimulai, tim dari yayasan yang dipimpin oleh Pembela HAM Papua, Theo Hesegem, terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan Danramil 1715, Danpos 641, serta Kapolsek Kurima guna menjelaskan tujuan pertemuan.

Dalam diskusi, masyarakat membahas perlindungan keamanan bagi warga sipil di tengah konflik bersenjata yang terjadi di Papua. Mantan Kepala Distrik Kurima, Oskar Hesegem, memimpin pertemuan mewakili Pemerintah Distrik Kurima. Ia menegaskan pentingnya menjaga ketenangan masyarakat agar tidak mengungsi.

Theo Hesegem menyampaikan beberapa poin utama terkait perlindungan warga sipil dalam situasi konflik:

1. TNI/Polri dan TPNPB wajib melindungi warga sipil agar tidak menjadi korban dalam konflik bersenjata.
2. Masyarakat sipil harus terbebas dari segala bentuk kekerasan, seperti pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, dan penangkapan sewenang-wenang.
3. Warga harus tetap beraktivitas dengan bebas, termasuk berkebun, beribadah, dan bepergian tanpa gangguan.
4. Masyarakat sipil diimbau untuk tidak terlibat dengan kelompok bersenjata, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kepentingan maupun senjata.
5. Warga Kurima diharapkan tetap tenang dan tidak mengungsi, meskipun situasi di wilayah konflik cukup mencekam.
6. Pengemudi transportasi umum disarankan membuka kaca mobil dan mengurangi kapasitas penumpang, guna menghindari kecurigaan dari pihak-pihak yang bertikai.
7. Markas tidak boleh didirikan di fasilitas publik, seperti sekolah, rumah sakit, dan gereja, demi keselamatan masyarakat.

Dalam pertemuan itu, Theo Hesegem menegaskan bahwa perlindungan terhadap warga sipil adalah kewajiban semua pihak yang terlibat dalam konflik. Ia juga menyampaikan hasil komunikasinya dengan pimpinan TPNPB, Egianus Kogoya, yang menyatakan bahwa kelompoknya tidak akan mengganggu warga sipil, termasuk mereka yang bukan orang Papua.

Egianus Kogoya turut menyampaikan pesan, “Tolong sampaikan kepada anggota TNI dan Polri, jangan mencari masyarakat sipil yang tidak tahu apa-apa. Cari saya! Saya tunggu mereka!,”kata Egianus Kogeya.

Theo Hesegem menekankan bahwa pertemuan ini bukan sekadar diskusi biasa, tetapi memiliki dampak besar bagi keamanan masyarakat. Ia juga telah mengirimkan surat resmi kepada Pangdam dan Kapolda Papua, dengan tembusan kepada Presiden RI, Panglima TNI, Kapolri, DPR RI, DPD RI, Menteri HAM, Amnesty Internasional, Komnas HAM, dan pihak terkait lainnya.

Mantan Camat Kurima, Oskar Hesegem, menambahkan, “Kami orang Kurima tidak bisa mengungsi. Sekalipun ada masalah, kami tetap bertahan di Kurima. Kepala kampung wajib mengawasi orang-orang yang baru datang.”terangnya.

Ia berharap Kurima tidak mengalami situasi seperti yang terjadi di beberapa wilayah lain di Papua, sehingga keamanan masyarakat tetap terjaga. (Red).