Warga Palang Kantor BPN Jayawijaya, Tuntut Hak atas Tanah Adat Mereka

Detikpapua.com : Wamena, – Aksi blokade Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jayawijaya terus berlangsung, dipimpin oleh pemilik hak ulayat yang kecewa atas lambatnya penerbitan sertifikat tanah. Mereka menilai BPN tidak transparan dan mengabaikan hak masyarakat adat. Jika tidak segera ada solusi, mereka akan membawa persoalan ini ke ranah hukum.

“Kami sudah menunggu sejak januari, kalau tidak ada keputusan, kami lanjutkan pemalangan. Kalau perlu, kami tempuh jalur hukum,” tegas Yakobus Kosay Pemilik Hak ulayat atas tanah Apms Putra Balim, di Wamena Senin (7/7/25).

Yakobus menjelaskan, klaim BPN yang menyebut tanah tersebut sebagai aset Pemda tidak didukung bukti resmi, sementara mereka sebagai pemilik hak ulayat memiliki dasar adat dan dokumen pelepasan yang sah.

“Kalau memang belum ada sertifikat dan tanah dianggap kosong, seharusnya diterbitkan untuk kami. Tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan,” ujarnya.

Kuasa Hukum , Tidak Ada Dasar Menyebut Tanah Milik Pemda

Chairul Fahru Siregar, kuasa hukum Yakobus, mengatakan bahwa kantor BPN belum bisa menunjukkan bukti sertifikat dan PA atas nama Pemda.

“Pernyataan bahwa itu aset pemerintah tidak berdasar, karena sertifikatnya tidak ada. Maka klien kami tetap akan mempertahankan haknya hingga sertifikat diterbitkan,” kata Chairul.

LMA Minta BPN Tidak Persulit Proses Sertifikat

Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Distrik Wamena, Lambert Lagoan, turut menyayangkan sikap BPN yang dinilai berlarut-larut. Menurutnya, tanah tersebut secara hukum dan adat sudah seharusnya dikembalikan kepada ahli waris, yaitu Yakobus.

“Sudah jelas putusan hukumnya. Tidak ada yang dimenangkan, baik Pemda maupun pihak swasta. Jadi BPN tidak boleh lagi bertele-tele,” ujar Lambert.

Ia menambahkan bahwa pengakuan adat dan pelepasan tanah telah dilakukan secara sah oleh Yakobus, sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda penerbitan sertifikat. (Red).