Warga Ibele Jayawijaya Tolak Kehadiran Militer Organik: Dinilai Melewati Batas dan Mengganggu Kehidupan Sipil

Detikpapua.com – Wamena, Papua Pegunungan – Masyarakat Distrik Ibele, Kabupaten Jayawijaya, menolak kehadiran lebih dari 200 personel militer organik yang saat ini menempati kantor distrik tanpa koordinasi resmi dengan pemerintah setempat. Penolakan ini disampaikan dalam forum terbuka bersama unsur masyarakat dan pihak TNI, Sabtu (28/6).

“Kehadiran militer secara besar-besaran tanpa pemberitahuan resmi telah menciptakan rasa tidak nyaman bagi masyarakat. Rakyat Ibele bukan teroris. Kami ingin kehidupan sipil yang damai,” tegas Hengky Hilapok, Sekretaris GMNI Jayawijaya, dalam pernyataannya.

Menurut Hengky, aparat TNI masuk ke distrik tanpa surat perintah dari Presiden maupun Bupati Jayawijaya. Bahkan, mereka telah menyebar ke berbagai kampung di sekitar Ibele, menimbulkan kekhawatiran dan tekanan psikologis bagi warga yang selama ini hidup dalam suasana aman dan tertib.

Dalam audiensi bersama pihak militer dan Bupati Jayawijaya, masyarakat menilai penjelasan motif kedatangan TNI tidak sesuai fakta. Di antaranya disebut untuk pembangunan jalan dan pelayanan kesehatan, namun tidak ada program infrastruktur yang tercatat di tahun ini.

“Motif mereka tidak jelas dan tanpa dasar hukum yang sah. Ini menunjukkan bentuk pelanggaran terhadap konstitusi dan semangat demokrasi,” ujar Hengky.

Ia menambahkan bahwa masyarakat, termasuk Kepala Distrik, 10 Kepala Kampung, Ketua LMA, serta tokoh-tokoh lokal telah sepakat agar militer organik segera ditarik dari Ibele. Bahkan Bupati Jayawijaya dalam pertemuan tersebut menyatakan akan mendukung keputusan masyarakat.

Masyarakat Ibele mengingatkan bahwa penyelesaian konflik Papua tidak bisa dilakukan dengan pendekatan kekuatan militer. “Kami minta Presiden dan Bupati segera tarik pasukan dari tanah adat kami,” pungkas Hengky. (red)