Wakil Ketua Komisi III DPRP Papua Pegunungan Soroti Penyerapan APBD, Sisa Enam Bulan

DETIKPAPUA.COM : Wamena,– Wakil Ketua Komisi III DPRP Provinsi Papua Pegunungan, Kamilus Logo, S.IP, yang juga merupakan politisi Partai Perindo, menyoroti lambatnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 di provinsi tersebut. Dengan sisa waktu efektif enam bulan, ia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap realisasi anggaran dan progres fisik yang belum terlihat signifikan.

Saat ditemui media di Wamena pada Selasa, 3 Juni 2025, Kamilus menyatakan bahwa pemerintah daerah perlu bekerja lebih keras untuk memastikan anggaran dapat terserap dengan baik. “Perangkat eksekutif harus bekerja ekstra dalam penyerapan anggaran karena waktu yang tersisa hanya enam bulan,” ujar Kamilus Logo.

Ia menyampaikan harapannya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru saja melakukan penyegaran dengan menunjuk beberapa kepala OPD melalui nota dinas. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja OPD dalam percepatan penyerapan anggaran, termasuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, Kamilus menegaskan bahwa OPD harus menjalankan tugasnya sesuai target dan jadwal yang telah ditentukan agar tidak terjadi sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).

Kebijakan gubernur sangat tepat, menurut Kamilus, karena kepala OPD sebelumnya dinilai kurang mampu dalam pengelolaan anggaran 2024, yang kini berdampak pada anggaran 2025. Namun, ia mengingatkan bahwa perangkat daerah harus mampu menerjemahkan visi dan misi kepemimpinan gubernur, khususnya terkait peningkatan PAD dan realisasi APBD sesuai jadwal yang telah ditetapkan. “Papua Pegunungan sebagai provinsi baru harus mampu menggali potensi PAD agar pendapatan daerah meningkat,” lanjutnya.

Dalam masa efisiensi anggaran saat ini, ia berharap tidak terjadi Silpa, karena jika terjadi, hal tersebut dapat memengaruhi besaran dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), yang berpotensi mengalami penurunan pada tahun anggaran berikutnya.

Sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRP yang fokus pada pelayanan masyarakat, Kamilus mendorong adanya kebijakan percepatan realisasi anggaran oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan. “Kami mendukung penuh kebijakan tersebut, karena Dr. HC John Tabo sebagai gubernur memiliki pengalaman luas baik di eksekutif maupun legislatif. Ia pasti memahami pentingnya percepatan ini,”pungkasnya. (AW).