TPNPB Tetapkan Wilayah Perang dari Jayapura hingga Nabire, Jalan Trans Papua Diancam Ditutup

DETIKPAPUA.COM |PAPUA – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) menyatakan secara resmi menetapkan sejumlah wilayah di Papua sebagai daerah operasi perang, termasuk jalur dari Jayapura hingga Nabire. Pernyataan tersebut disampaikan melalui siaran pers Manajemen Markas Pusat Komando Nasional TPNPB pada Kamis, 12 Maret 2026.

Dalam keterangan yang disampaikan juru bicara TPNPB, Sebby Sambom, disebutkan bahwa laporan resmi diterima dari Panglima Tinggi TPNPB, Jenderal Goliath Tabuni, bersama Komandan Operasi Umum TPNPB, Mayor Jenderal Lekagak Telenggen. Dalam laporan itu, TPNPB menyatakan akan menutup sejumlah ruas Jalan Trans Papua yang menghubungkan wilayah Jayapura–Wamena hingga Nabire–Puncak.

TPNPB juga mengeluarkan peringatan kepada masyarakat yang menggunakan jalur tersebut, termasuk sopir angkutan umum dan pihak lain yang dianggap membantu distribusi logistik militer pemerintah Indonesia.

Selain itu, dalam pernyataannya TPNPB juga menegaskan bahwa wilayah Tolikara telah ditetapkan sebagai daerah operasi militer di bawah komando Mayor Botak Wanimbo. Mereka mengklaim telah melakukan operasi dan merampas satu pucuk senjata api milik aparat keamanan di wilayah tersebut.

Dalam siaran pers yang sama, pimpinan TPNPB menyampaikan sejumlah poin pernyataan sikap kepada masyarakat, pejabat pemerintah daerah, serta pihak-pihak lain di Papua. Di antaranya larangan bagi warga sipil untuk memberikan informasi kepada aparat keamanan saat operasi berlangsung serta peringatan kepada pihak yang dianggap bekerja sama dengan pemerintah Indonesia.

TPNPB juga mengklaim akan memperluas operasi yang mereka sebut sebagai “perang pembebasan nasional” di berbagai wilayah Papua, dari Sorong hingga Merauke. Mereka menyatakan seluruh komando daerah pertahanan TPNPB di Papua diminta bersatu dalam operasi tersebut.

Pernyataan ini menambah ketegangan situasi keamanan di beberapa wilayah Papua yang selama ini kerap menjadi lokasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah maupun aparat keamanan terkait pernyataan yang disampaikan oleh TPNPB tersebut.(*)