Tokoh Intelektual Papua Pegunungan Serukan Dukungan Penuh untuk Pembangunan KIPP: Optimis Bisa Kejar Ketertinggalan

Detikpapua.com : Wamena – Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Provinsi Papua Pegunungan mengalami keterlambatan dibandingkan tiga Daerah Otonom Baru (DOB) lain di Tanah Papua. Meski demikian, tokoh intelektual asal Jayawijaya, Irwanto Halitopo, ST, MT, menyatakan optimisme bahwa Papua Pegunungan mampu mengejar ketertinggalan tersebut. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung penuh proses pembangunan demi kemajuan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Tiga DOB lain yang dimekarkan bersamaan dengan Papua Pegunungan telah menunjukkan progres signifikan dalam pembangunan kantor-kantor pemerintahan. Sementara itu, Papua Pegunungan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal pembiayaan dan pematangan lahan.

Tokoh intelektual Papua Pegunungan, Irwanto Halitopo, menegaskan bahwa pembangunan KIPP merupakan syarat utama yang ditetapkan pemerintah pusat bagi DOB agar dapat menjalankan fungsi pemerintahan secara mandiri.

“Pembangunan KIPP ini bukan hanya soal gedung, tapi tentang mempercepat pelayanan publik, menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan meningkatkan kualitas infrastruktur di Papua Pegunungan,” ujar Irwanto saat ditemui di Wamena, Jumat (15/08/2025).

Ia menjelaskan bahwa pembangunan tiga bangunan inti Kantor Gubernur, Kantor DPRD, dan Kantor MRP akan dibiayai oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Namun, pembiayaan untuk pematangan lahan, sarana penunjang, dan infrastruktur lainnya harus ditanggung melalui APBD.

“Saat ini, APBD Papua Pegunungan hanya mengandalkan dana Otsus dan DAU yang jumlahnya sangat terbatas. Karena itu, kami berharap ada kebijakan akselerasi dari pemerintah pusat agar pembiayaan melalui APBD bisa lebih fleksibel dan mendukung percepatan pembangunan,” jelasnya.

Irwanto menyebutkan bahwa proses pematangan lahan telah mencapai sekitar 65 persen. Ia juga mengapresiasi kunjungan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan Maruarar Sirait ke lokasi pembangunan di Gunung Susu, yang turut didampingi Gubernur Jhon Tabo, Wakil Gubernur Ones Pahabol, dan delapan bupati se-Papua Pegunungan.

Selain Gunung Susu, lokasi di Wouma juga telah dilakukan pelepasan tanah adat dan bersertifikat, sehingga resmi menjadi milik pemerintah provinsi.

“Lokasi di Wouma bisa menjadi alternatif untuk pembangunan sarana penunjang lainnya. Sementara Gunung Susu difokuskan untuk pembangunan tiga pusat pemerintahan utama,” katanya.

Irwanto menambahkan bahwa kantor-kantor instansi vertikal seperti Kejaksaan Tinggi, Kementerian Agama, Kantor Pertanahan, BPS, BPK RI, serta kompleks perumahan dan fasilitas lainnya dapat diakomodasi di Wouma.

“Dengan pembangunan ini, akan tercipta pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berdampak langsung pada pemerataan ekonomi di wilayah sekitar,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Jayawijaya Athenius Murip dan Wakil Bupati Ronny Elopere atas kesiapan lokasi di Gunung Susu.

“Kita bersyukur karena Papua Pegunungan memiliki surplus lahan. Selain Gunung Susu, kita juga punya Wouma sebagai cadangan tambahan untuk mendukung pembangunan KIPP dan infrastruktur lainnya,” ungkapnya.

Irwanto menutup pernyataannya dengan harapan agar masyarakat tetap tenang dan mendukung penuh proses pembangunan.

“Saya pikir masyarakat jangan berkecil hati. Pemerintah provinsi sangat membutuhkan lahan yang luas karena pembangunan infrastruktur ke depan akan sangat masif,” tutupnya. (Red).