Suara Hati ‘Mama Migani-Moni’ dari Lembah Konflik Bersenjata

*Firson Maisini

“Saya Lahir Bupati, DPR dan Banyak Penjabat Untuk Siapa?” Dalam sistem budaya, manusia dan alam Intan Jaya dari sejak dulu hingga sampai saat ini dalam kehidupan realitas seorang ibu dan ayah selalu melahirkan sonowi–sonowi atau pejabat-pejabat di setiap kampung dan dusun. Seorang ibu dan ayah yang melahirkan seorang sonowi itu bangganya luar biasa, karena sonowi adalah seorang pria gagah parkasa yang memiliki kebijaksanaannya tersendiri dalam situasi-situasi kehidupan realitas sosial, politik, ekonomi dan budaya.

Lebih unik dan menarik lagi sonowi yang dilahirkan oleh alam, itu memiliki kemampuan berpikir yang tinggi dan kritis dalam kehidupan dan memiliki kebijaksanaan-kebijaksanaan dan filosofi tersendiri dalam masyarakat. Sonowi adalah buah hati dari seorang ibu dan ayah yang menjadi buah hati bagi banyak masyarakat di setiap kampung di Intan Jaya.  Hingga sonowi-lah yang selalu ada di berbagai situasi politik, ekonomi, sosial dan budaya dan menciptakan situasi yang aman, kondisif damai dan sejahtera dari pelbagai kakacauan. Seperti situasi perang marga, perang suku dan lain sebagainya. 

Namun dalam kepemimpinan sistem pemerintahan negara Indonesia, seorang ibu di Intan Jaya di kampung Hitadipa menjadi korban pada 16 Mei 2025, dalam situasi konfilik bersenjata anatara TPNPB/OPM dan TNI/Polri memunculkan banyak pertanyaan yang sangat sedih dan menusuk hati pemerintah. Pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan oleh seorang ibu kepada pemerintah Intan Jaya dalam situasi konflik bersenjata anatara TPNPB/OPM dan TNI/Polri adalah sebagai berikut:

Pertama, saya sudah melahairkan sonowi–sonowi atau bupati, DPR dan sudah melahirkan banyak pejabat, tetapi para pejabat itulah yang menjadi singa bagi saya, pada hal mereka itu adalah anak-anak saya?

Kedua, pemerintah itu ada untuk masyarakat, dan mereka yang kerja di sistem pemerintahan itu adalah anak-anak saya, dan saya adalah seorang ibu yang melahirkan mereka untuk melindungi masyarakat yang sedang tertindas. Tetapi sekarang mereka menjadi singa bagi masyarakat yang tidak tahu apa-apa, padahal mereka itu dilahirkan oleh masyarakat yang kecil dan sederhana.

Ketiga, pemerintah ada untuk masyarakat, mengapa konflik bersenjata antara TPNPB/OPM dan TNI/Polri ini terus dibiarkan? Lalu kami jadi sasaran dan korban di atas tanah ini?

Keempat, pemerintah adalah kaki tangan negara, kekerasan militer non organik (TNI/Polri) di Intan Jaya, sejak tahun 2019 hingga sampai saat ini 2025, pemerintah Intan Jaya mengapa mendiamkannya?

Dalam konflik bersenjata antara TPNPB/OPM dan TNI/Polri terdengar suara seorang ibu kepada pemerintah Intan Jaya, sangat terharu dan sedih. Pada situasi yang sama, tanggal 14 Mei 2025, di Distrik Hitadipa para pemuda penjaga dusun sedih dan menangis ketika melihat kampung halamannya tidak ada satu orang pun yang tinggal, semuanya  mengungsi ke kota. Melihat hal ini, para pemuda penjaga dusun mengeluarkan air mata dengan kata-kata yang sedih, mengapa di tempat ini tinggal nama distrik, nama kampung dan segala benda. Kata mereka, walaupun di tempat ini pemerintah datang membawa masyarakat pergi ke kota, ribuan tentara datang di tempat ini, kami tidak akan pernah kemana-mana tetap siap mati di sini.  Dan kami yakin bahwa mereka yang mengungsi dari tempat ini, mereka akan mendengar kabar pembunuhan dan kematian kami. 

Suara-suara masyarakat di Intan Jaya, sejak 2019, setelah terjadi rasis di Papua hingga sampai saat ini 2025, hidup kami ini terasa tidak ada arti sama sekali di hadapan negara Indonesia. Kami merasa, kami tidak punya harga diri dan martabat sebagai manusia. Kami dianiaya, diperkosa, diintimidasi, didiskriminasi dan dibunuh bagaikan binatag buas oleh negara Indonesia. Sepanjang tahun 2019 hingga kini tubuh kami dijadikan daging segar oleh TNI/Polri atau oleh negara Indonesia. Kemudian darah dan air mata kami tidak pernah berhenti bagaikan kali wabu yang terus mengalir dua puluh empat jam, dan banjir juga seperti kali wabu yang banjir saat hujan. Sepanjang tahun senjata dan bom-bom itu dijadikan lonceng di balai kampung dan gereja, kami trauma dan tidak nyaman. 

Pada sepanjang tahun, kami sangat membutuhkan perlindungan dari negara dan pemerintah sebagai warga negara Indonesia, tetapi kami terus diancam, diperkosa, diteror, dianiaya dan dibunuh habis oleh TNI/Polri. Darah dan air mata kami terus mengalir, negara tutup mata pemerintah daerah sudah lihat tapi macam tidak lihat, sudah dengar tapi macam tidak dengar sudah tahu tapi tidak tahu. Pertanyaannya negara ada untuk siapa? pemerintah ada untuk siapa? Dan negara memerintahkan pemerintah untuk apa?

Bupati Intan Jaya tegaskan perlindungan warga sipil di tengah konflik bersenjata, arahan tersebut disampaikan saat penyaluran bantuan makanan kepada pengungsi dari distrik Hitadipa, Agisia dan kampung Titigi. Bupati Intan Jaya Anner Maisini secara lantang mengancam tindakan aparat yang dinilai terlalu membabi buta, “Warga sudah menunjukkan bahwa mereka tak terlibat, tapi mengapa TNI/Polri tetap menembak? Ini menyebabkan banyak korban, termasuk kepala desa yang merupakan bagian dari pemerintah lokal”. 

Dengan kejadian konflik bersenjata yang terus berlangsung antar TPNPB/OPM dan TNI/Polri menyababkan banyak korban, yang terus menjadi sasaran dan korban jiwa adalah masyarakat sipil. Atas fenomena-fenomena ini, masyarakat akar rumput Intan Jaya terus berdoa dan meminta perlindungan kepada Tuhan dan berteriak kepada pemerintah dan negara. Aktivis kemanusian dan mahasiswa terus berteriak dan menuntut perlindungan, perdamaian dan keadilan.

Gereja pusing mencari domba-domba yang hilang dari konflik bersenjata. pemerintah melihat, mendengar dan berdiam diri dari konfilk bersenjata. Kekerasan TNI/Polri semakin kejam tanpa memandang benda mati dan benda hidup, tanpa memandang manusia dan binatang, TPNPB/OPM tidak kemana-mana selalu di tempat atau markas mereka. Negara Indonesia tutup mata, telinga dan mulut dari konflik bersenjata antara TPNPB/OPM dan TNI/Polri yang menyababkan banyak korban masyarakarat sipil. Perang TPNPB/OPM dan TNI/Polri tanpa henti terus berjalan. 

Maka dari itu, masyarakat akar rumput Intan Jaya dengan tegas secara lantang meminta kepada pemerintah daerah dan pemerintah Provinsi Papua Tengah segara buka mulut dan bersuara kepada negara soal konflik bersenjata di Intan Jaya.  Kami masyarakat akar rumput Intan Jaya meminta kepada TNI/Polri stop melakukan kekerasan, pemerkosaan, penganiayaan, intimidasi, teoror dan pembunuhan. Kami meminta kepada menteri hukum dan HAM, Natalius Pigai, dan negara Indonesia segera tuntaskan kasus-kasus pembunuhan terhadap masyarakat sipil di Intan Jaya. Kami meminta kepada menteri pertahanan/keamanan dan negara stop melakukan pendoropan militer di Intan Jaya dan seluruh Tanah Papua. Papua tidak butuh militer, Papua hanya butuh damai, Papua tidak butuh senjata, Papua hanya butuh damai. (*)

)* Penulis adalah Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur, Abepura-Papua.