SRP Temui Komnas HAM dan Amnesty, Laporkan kasus dogiyai berdarah

DETIKPAPUA,Nabire- Ketua Solidaritas Rakyat Papua (SRP) di Dogiyai mengadukan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Dogiyai, Papua Tengah, kepada Komnas HAM RI dan Amnesty International di Jakarta, Kamis (21/05).

KOMPASS Kecam Penembakan Pelajar di Dogiyai: Nyawa Orang Papua Bukan Target Operasi

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Solidaritas Rakyat Papua (SRP), Benny Goo, diterima oleh analis pengaduan Komnas HAM RI untuk menyampaikan laporan, kronologi kejadian, serta mempertanyakan perkembangan penanganan kasus Dogiyai.

“Kami datang untuk mengadukan dan mengecek status penanganan dugaan pelanggaran HAM di Dogiyai,” ujar Benny Goo.

Mahasiswa IPMADO Nabire Gelar Diskusi, Pengusutan Kasus Dogiyai Berdarah

Menanggapi pengaduan tersebut, pihak Komnas HAM RI menyatakan bahwa kasus itu masih berada dalam tahap penyelidikan. Komnas HAM RI juga menyampaikan akan mendesak Komnas HAM Perwakilan Papua agar menyampaikan perkembangan terbaru penanganan kasus Dogiyai secara terbuka kepada publik.

Sekilas Tragedi Berdarah di Dogiyai, 31 Maret 2026

“Kasus ini sedang dalam penyelidikan. Kami akan mendesak Komnas HAM Perwakilan Papua untuk menyampaikan hasil pembaruan terakhir penanganan kasus Dogiyai secara terbuka,” kata analis pengaduan Komnas HAM RI.

Selain mendatangi Komnas HAM RI, Solidaritas Rakyat Papua juga menemui Amnesty International di kantornya di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, mereka menyerahkan laporan, kronologi kejadian, serta mempresentasikan kasus yang terjadi di Dogiyai.

Pihak Amnesty International menyampaikan bahwa mereka terus mengikuti perkembangan kasus tersebut dan sebelumnya telah menyuarakan persoalan itu.

“Kami sedang mengikuti kasus ini dan sudah menyuarakannya. Kami juga mengikuti proses hukum terhadap anggota Polres yang terkait dalam kasus tersebut,” ujar perwakilan Amnesty International.

Solidaritas Rakyat Papua berharap penanganan kasus Dogiyai dapat dilakukan secara transparan, objektif, serta memberikan keadilan bagi masyarakat dan keluarga korban.