Serapan Otsus Masih Rendah, Pemprov Papua Pegunungan Lakukan Evaluasi Ketat

Detikpapua.com : Wamena – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terus berupaya mempercepat realisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun anggaran 2025 yang hingga kini masih rendah. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi dua triwulan pertama, Pemprov menggandeng seluruh OPD untuk mengidentifikasi hambatan dan mencari solusi strategis demi percepatan pembangunan di wilayah pegunungan.

Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Pegunungan selama dua hari di Hotel Balim Pilamo, Wamena, pada Senin (30/6).

Kepala Bapperida, Marthen Kogoya, menjelaskan evaluasi ini mencakup 24 organisasi perangkat daerah (OPD) guna meninjau realisasi program, kegiatan, dan penyerapan anggaran.

“Monitoring ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana capaian kegiatan yang telah dijalankan oleh masing-masing OPD, baik secara fisik maupun keuangan. Jika ditemukan realisasi yang rendah, kami akan cari tahu penyebabnya dan melaporkannya ke gubernur untuk dicarikan solusi bersama,” ungkap Marthen.

Ia mencontohkan hambatan seperti persoalan status lahan yang menghambat pembangunan. Menurutnya, hal tersebut membutuhkan kebijakan langsung dari pimpinan daerah agar alokasi dana tidak terbuang sia-sia.

Marthen juga menyoroti kinerja pemerintahan sebelumnya di bawah penjabat gubernur Velix Wanggai yang dinilai kurang optimal. Banyak laporan yang tidak disampaikan tepat waktu, sehingga menimbulkan hambatan pada proses transfer dana dari pemerintah pusat.

“Laporan realisasi Dana Otsus tahun 2024 kami selesaikan secara maraton. Untuk tahun 2025, kami juga bekerja keras menyusun laporan sesuai persyaratan ketat dari Kementerian Keuangan. Sudah tiga kali laporan dikembalikan karena tidak lengkap. Kami terus perbaiki,” katanya.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada belum masuknya transfer Dana Otsus hingga saat ini. Akibatnya, banyak program pembangunan, terutama infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, belum dapat dijalankan.

Ia menambahkan bahwa sekitar 75% pendapatan daerah digunakan untuk biaya operasional pemerintahan, sementara pembangunan fisik sangat bergantung pada Dana Otsus.

“Kalau dana tidak terserap maksimal, pusat juga menahan transfer berikutnya. Ini menyebabkan perputaran uang di Papua Pegunungan sangat minim, dan pembangunan tidak berjalan sesuai harapan masyarakat,” ujar Marthen.

Ia menegaskan timnya melakukan verifikasi dan validasi secara menyeluruh terhadap semua laporan yang masuk dari OPD teknis. Setiap kesalahan sekecil apa pun berpotensi menunda pencairan dana.

Bapperida juga tengah mempersiapkan pergeseran anggaran melalui perubahan APBD, namun hanya untuk menyesuaikan struktur kegiatan, bukan menambah program baru.

Di akhir pernyataannya, Marthen berharap media dapat membantu menyampaikan informasi ini secara luas kepada masyarakat Papua Pegunungan.

“Kami ingin masyarakat tahu bahwa pemerintah bekerja keras untuk memastikan pembangunan berjalan, meski banyak tantangan administratif dan teknis. Publikasi yang tepat akan membantu membangun kepercayaan,” pungkasnya. (AW)