14 November 2026

DETIK PAPUA

Berita Papua Terkini

​Proyek Jembatan Wolo Diprotes Warga, DPR Minta KPK dan Polda Turun Tangan

DETIKPAPUA.COM : WAMENA — Warga Distrik Wolo, Kabupaten Jayawijaya, menyampaikan protes keras terhadap pembangunan Jembatan Kali Wolo yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua Pegunungan tahun anggaran 2025. Proyek senilai puluhan miliar rupiah tersebut dinilai tidak memenuhi standar kelayakan dan tidak dapat difungsikan secara optimal oleh masyarakat.

Menanggapi keluhan tersebut, Komisi IV DPR Papua Pegunungan yang membidangi Infrastruktur Jalan dan Jembatan bersama pihak Dinas PU telah turun langsung meninjau lokasi jembatan yang menghubungkan wilayah Jayawijaya dan Mamberamo Tengah, Jumat 31 Agustus 2026 lalu.

​Meski pembangunan fisik telah rampung, warga mengeluhkan struktur jembatan yang dinilai membahayakan dan tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
​”Jembatan tersebut walaupun telah rampung namun tidak bisa digunakan, karena ketika kendaraan lewat jembatannya goyang dan abutmennya terlalu rendah serta kecil,” ujar Andes Uaga, aparatur pemerintahan kampung setempat, di hadapan perwakilan DPR dan Dinas PU beberapa bulan lalu.

​Protes warga semakin memanas lantaran proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek tersebut dinilai tertutup dan tidak melibatkan transparansi kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.
​”Pembangunan ini seperti pencuri; muncul, kerja, langsung hilang. Kami di sini semua tidak tahu, dan pada akhirnya hasil yang kami terima seperti ini,” ungkap Lian Gombo, Kepala Kampung Perbatasan Mamberamo Tengah dan Jayawijaya.

Ia menambahkan, kondisi aliran Kali Wolo sebenarnya sudah dijelaskan secara rinci sejak masa survei di era penjabat gubernur sebelumnya, Velix Wanggai.
​Akibat kekecewaan tersebut, warga sempat mengancam akan melakukan aksi penutupan akses jembatan.
“Kami akan palang jembatan ini supaya kita lihat apakah kendaraan bisa dilewati atau tidak,” tegas Elly Togodly, tokoh intelektual asal Wolo.

​Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR Papua Pegunungan, Fransina Daby, menyoroti lemahnya transparansi anggaran serta pengawasan terhadap proyek tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) sejak empat bulan lalu guna kepentingan audit BPK, namun tidak pernah mendapatkan respons maupun titik koordinat proyek dari pihak terkait.
​”Sejauh ini RAB pembangunan Jembatan Wolo tidak pernah diberikan kepada DPR sebagai tugas melakukan pengawasan resmi, sehingga kami juga mengalami kewalahan untuk mengontrol,” ujar Fransina di Wamena,Rabu (4/11/26)

​Fransina mendesak agar penegak hukum segera turun tangan mengusut tuntas proyek yang diduga menghabiskan anggaran puluhan miliar rupiah tersebut. Pihaknya meminta KPK, Tipikor, dan Polda Papua untuk melakukan audit dan pengecekan langsung di lapangan.
​”Jika terdapat hal seperti ini, harus diperiksa supaya tidak ada penyalahgunaan anggaran pembangunan yang diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Kami sudah menyurati pihak PU terkait sebanyak empat kali tetapi tidak pernah hadir. Hal seperti ini menjadi pertanyaan besar dalam pengelolaan anggaran,” pungkasnya. (Red).

Loading

Facebook Comments Box