Program “Masuk Gampang, Keluar Gampang” Disorot, DPRK Fakfak Minta Trayek Laut Ditambah

FAKFAK, detikpapua.com — Persoalan konektivitas transportasi laut kembali menjadi perhatian di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. DPRK Fakfak meminta pemerintah daerah memperkuat akses transportasi laut, termasuk mendorong penambahan trayek kapal yang menghubungkan Fakfak dengan Sorong dan Manokwari.

Sorotan tersebut muncul dalam rapat pleno keempat Rapat Paripurna Ke-9 DPRK Fakfak Masa Sidang Ketiga Tahun 2026, Senin (28/9/2026). Dalam rapat itu, sejumlah fraksi menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2026.

Salah satu catatan datang dari Fraksi Gerakan Kebangkitan Nurani Rakyat. Juru bicara fraksi, Usman Rengen, meminta Pemerintah Kabupaten Fakfak berkoordinasi dengan PT Pelni untuk meningkatkan konektivitas transportasi laut dari Fakfak.

“Berkaitan dengan sarana transportasi laut masuk dan keluar Kota Fakfak, Fraksi Gerakan Kebangkitan Nurani Rakyat menyarankan kepada Saudara Bupati agar dapat berkoordinasi dengan pihak PT Pelni guna menambah trayek KM Labobar dengan kota tujuan Fakfak, Sorong dan Manokwari pulang pergi,” kata Usman dalam rapat paripurna.

Usman menyebut Manokwari perlu mendapat perhatian dalam konektivitas tersebut karena merupakan ibu kota Provinsi Papua Barat.

Persoalan transportasi laut tersebut memiliki kaitan dengan salah satu program yang pernah ditawarkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak, Samaun Dahlan–Donatus Nimbitkendik, pada masa kampanye.

“Masuk Gampang, Keluar Gampang” merupakan salah satu dari 32 program yang ditawarkan pasangan tersebut. Gagasan itu pada dasarnya membawa harapan mengenai kemudahan akses keluar dan masuk Kabupaten Fakfak serta semakin terbukanya konektivitas dengan daerah lain.

Namun, berdasarkan catatan yang disampaikan DPRK Fakfak dalam rapat paripurna, persoalan konektivitas laut masih membutuhkan perhatian pemerintah daerah.

Bagi masyarakat Fakfak, transportasi laut memiliki posisi penting dalam mobilitas antardaerah. Selain menjadi sarana perjalanan masyarakat, konektivitas laut berkaitan dengan aktivitas perdagangan, distribusi barang, pendidikan, pelayanan kesehatan, urusan pemerintahan hingga hubungan sosial masyarakat dengan daerah lain.

Ketersediaan kapal perintis membantu membuka akses menuju sejumlah wilayah. Namun, keterbatasan frekuensi dan jadwal pelayaran dapat membuat masyarakat harus menyesuaikan rencana perjalanan dengan jadwal kapal yang tersedia.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi daerah kepulauan dan wilayah pesisir seperti Fakfak.

Usulan Fraksi Gerakan Kebangkitan Nurani Rakyat bukan sekadar meminta penambahan sarana transportasi, tetapi juga mendorong adanya konektivitas yang lebih teratur antara Fakfak dengan pusat-pusat aktivitas pemerintahan dan ekonomi di wilayah Papua Barat.

Manokwari, misalnya, merupakan ibu kota provinsi. Sementara Sorong menjadi salah satu simpul transportasi penting yang menghubungkan masyarakat Papua Barat dengan daerah lain.

Karena itu, keterhubungan Fakfak dengan kedua wilayah tersebut menjadi salah satu kebutuhan yang disampaikan dalam rapat paripurna.

Usman meminta pemerintah daerah mengambil langkah koordinasi dengan PT Pelni untuk melihat kemungkinan penambahan trayek KM Labobar dengan rute Fakfak-Sorong-Manokwari dan sebaliknya.

Usulan tersebut sekaligus menjadi catatan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan pembangunan dan pelayanan publik.

Persoalan “Masuk Gampang, Keluar Gampang” pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik pelabuhan atau ketersediaan kapal.

Kemudahan akses juga ditentukan oleh frekuensi pelayaran, kepastian jadwal, konektivitas antarwilayah serta kemampuan pemerintah daerah membangun koordinasi dengan operator transportasi.

Dalam konteks itu, usulan DPRK Fakfak menempatkan transportasi laut sebagai bagian dari pelayanan publik yang perlu diperkuat.

Sementara itu, Kelompok Khusus DPRK Fakfak melalui juru bicaranya, Junaidin Rohrohmana, dalam pendapat akhir juga menegaskan pentingnya agar berbagai komitmen pemerintah daerah yang telah dibahas bersama DPRK tidak berhenti pada forum persidangan.

Junaidi mengatakan setiap jawaban, komitmen, saran dan rekomendasi yang disampaikan dalam pembahasan APBD harus ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Menurut Kelompok Khusus, perubahan anggaran harus didasarkan pada kebutuhan yang jelas, terukur, realistis dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sementara itu, Fraksi Karya Demokrasi Perjuangan Nasional Indonesia melalui juru bicaranya, Helda Yunita Tala, menegaskan bahwa perubahan APBD merupakan instrumen penting untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dengan perkembangan kondisi keuangan, kebutuhan pelayanan publik dan dinamika pembangunan daerah.

“Perubahan APBD harus diarahkan agar lebih tepat sasaran, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Fakfak,” kata Helda.

Fraksi tersebut juga meminta pemerintah daerah memperhatikan sektor pendidikan dan kesehatan serta memastikan program pemberdayaan pelaku usaha lokal disertai pendampingan dan akses pasar.

Catatan-catatan tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan APBD Perubahan 2026 tidak hanya berkaitan dengan angka-angka dalam dokumen anggaran. DPRK juga menempatkan kebutuhan pelayanan dasar dan konektivitas masyarakat sebagai bagian dari evaluasi terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Usulan penambahan trayek Fakfak-Sorong-Manokwari kini menjadi salah satu catatan DPRK Fakfak kepada pemerintah daerah.

Realisasinya tentu membutuhkan koordinasi dengan PT Pelni dan mempertimbangkan aspek teknis serta kebijakan penyelenggaraan angkutan laut.

Bagi warga Fakfak, persoalan tersebut pada akhirnya bermuara pada satu kebutuhan sederhana, tersedianya akses perjalanan yang lebih mudah, terjadwal dan terhubung dengan daerah lain.

Program “Masuk Gampang, Keluar Gampang” telah menjadi bagian dari narasi pembangunan daerah. Sementara dalam rapat paripurna DPRK, kebutuhan untuk memperkuat konektivitas laut kembali disampaikan secara terbuka.

Kini, tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi tersebut menjadi bagian penting untuk melihat sejauh mana kemudahan akses keluar dan masuk Fakfak dapat diwujudkan melalui kebijakan transportasi yang konkret.

Jurnalis: Ronaldo Josef Letsoin