Perkuat Sinergi Otsus dan Transparansi Anggaran, Pemkab Jayawijaya-BP3OKP Sepakat Dorong Pembangunan Tepat Sasaran

DETIKPAPUA.COM : WAMENA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya memperkuat koordinasi dengan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Pegunungan. Langkah ini diambil guna memantapkan perencanaan dan pelaksanaan program Otonomi Khusus (Otsus) agar tepat sasaran bagi masyarakat.

​Rapat koordinasi yang berlangsung di Aula Sasana Wio pada Selasa (18/8/2026) tersebut dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Jayawijaya Drs. Tinggal Wusono, M.AP., jajaran BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan, serta 40 Plt kepala distrik se-Kabupaten Jayawijaya.

​Dalam sambutannya, Plt Sekda Jayawijaya Drs. Tinggal Wusono, M.AP., menegaskan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam memanfaatkan kebijakan Otsus secara optimal demi kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

​“Atas nama Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, kami menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada jajaran BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan yang telah hadir untuk membangun komunikasi dan koordinasi secara langsung dengan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya,” ujarnya.

​Menurutnya, Otonomi Khusus merupakan instrumen penting dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, termasuk masyarakat di Kabupaten Jayawijaya.

​“Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan yang didukung melalui kebijakan dan dana Otsus harus benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan kondisi geografis, sosial, budaya, serta potensi daerah,”jelasnya.

​Lebih lanjut dia menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pelaksanaan program semata, tetapi harus memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

​“Setiap program yang direncanakan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan,” katanya.

​Tinggal Wusono menjelaskan, koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui BP3OKP dengan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sangat diperlukan agar perencanaan pembangunan dapat dilakukan secara terpadu, tidak tumpang tindih, memiliki sasaran yang jelas, serta mampu memperkuat program prioritas daerah.

​Ia mengakui bahwa Kabupaten Jayawijaya masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, mulai dari kondisi geografis yang sulit, keterbatasan aksesibilitas, peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur, perlindungan Orang Asli Papua (OAP), hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia.

​Meski demikian, kata dia Jayawijaya juga memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan, seperti sektor pertanian, peternakan, pariwisata, ekonomi kreatif, serta kekayaan sosial dan budaya masyarakat yang menjadi modal penting dalam pembangunan daerah.

​Karena itu, melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya berharap dapat terbangun peluang sinergi program yang lebih konkret antara BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan dan pemerintah daerah.

​“Sinergi yang dibangun tidak hanya berhenti pada tahap koordinasi, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang jelas, terukur, tepat sasaran, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Jayawijaya,” tegasnya.

​Dalam kesempatan itu, Tinggal Wusono juga menyoroti sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian bersama, di antaranya penguatan perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat, sinkronisasi program provinsi dan kabupaten, peningkatan kualitas pelayanan dasar, pengembangan ekonomi masyarakat, pemberdayaan Orang Asli Papua, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

​“Kami berharap komunikasi antara perangkat daerah di tingkat provinsi dan kabupaten dapat semakin intensif sehingga setiap peluang dukungan pembangunan melalui Otonomi Khusus dapat diidentifikasi dan dimanfaatkan secara optimal,”harapnya.

​Akhirnya, dia mengingatkan bahwa seluruh pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan kebijakan Otonomi Khusus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Papua. Selain itu, pengelolaan dana Otsus juga harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas.

​“Saya percaya dengan koordinasi yang baik antara Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, kita dapat menghasilkan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan mampu mempercepat kemajuan daerah,” ujarnya.

​Ia juga berharap kegiatan koordinasi dan sinergi tersebut dapat menghasilkan kesepahaman, kesepakatan, serta tindak lanjut yang konkret guna mendukung pelaksanaan pembangunan Otonomi Khusus di Kabupaten Jayawijaya ke depan.(RED).