NABIRE, DETIKPAPUA.COM | Memperingati satu tahun tragedi berdarah di Kabupaten Intan Jaya, Forum Komunikasi Mahasiswa/I Intan Jaya (FKMI) Nabire menggelar aksi dan mengeluarkan pernyataan sikap resmi. Aksi yang mengusung tema “Melawan Lupa dan Merawat Ingatan 1 Tahun Peristiwa ‘Soagama Berdarah’ (15 Oktober 2025 – 15 Oktober 2026)” ini dipimpin langsung oleh Korlap Umum Jonatan Sani bersama Wakorlap Penius Selegani pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Pernyataan sikap dan tuntutan tersebut secara resmi diserahkan kepada anggota DPRD Provinsi Papua Tengah agar segera ditindaklanjuti oleh lembaga legislatif dan eksekutif.
Dalam seruannya, FKMI Nabire menyoroti konflik bersenjata berkepanjangan antara TNI/POLRI dan TPNPB yang telah berlangsung hampir tujuh tahun sejak 2019. Konflik ini dinilai tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan faktor keamanan yang melumpuhkan sektor sosial, politik, dan ekonomi masyarakat sipil.
Militerisasi di ranah sipil serta penempatan pos-pos militer di pemukiman warga membuat masyarakat kehilangan rasa aman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Berbagai persoalan kemanusiaan pun timbul, mulai dari trauma psikologis, hilangnya mata pencaharian, keterbatasan akses layanan dasar, hingga gelombang pengungsian warga ke daerah tetangga.
Puncak dari situasi kelam tersebut terjadi pada hari Rabu, 15 Oktober 2025, di mana aparat menembak mati 15 orang di Kampung Soagama, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya. Korban tewas tersebut terdiri dari 4 anggota TPNPB (Kaus Lawiya, Roni Lawiya, Ipe Kogoya, Poli Kogoya) serta 11 warga sipil (Oro Murib, Pisen Kogoya, Sepi Kogoya, Umpinus Kogoya, Winina Mirip selaku ibu rumah tangga, Sakaria Tabuni, Agopani Lawiya, Agus Tipagau, Januarius Lawiya, dan 2 korban lainnya belum teridentifikasi). Kebrutalan aparat ini juga memaksa 148 orang mengungsi ke Distrik Hitadipa.
Melalui momentum peringatan ini, FKMI Nabire menyampaikan 7 poin tuntutan utama kepada pemerintah dan pihak berwenang:
* Investigasi Kasus: Meminta pemerintah Indonesia (pusat hingga daerah, meliputi Bupati dan DPRD Intan Jaya, DPR Provinsi Papua Tengah, Gubernur Papua Tengah, MRP Papua Tengah, serta tim penanganan konflik) untuk segera mengusut dan menginvestigasi kasus “Soagama Berdarah”.
* Penarikan Pos Militer: Mendesak Menteri Pertahanan RI Letjen Syafrie Samsoeddin dan Presiden RI untuk segera menarik 34 pos militer non-organik di kampung-kampung hingga pelosok yang berdiri tanpa sepengetahuan dan izin masyarakat adat selaku pemilik hak ulayat di Kabupaten Intan Jaya.
* Hentikan Kriminalisasi: Menuntut agar militer non-organik di Kabupaten Intan Jaya segera menghentikan aktivitas serta tindakan kriminalisasi terhadap warga sipil, anak sekolah, dan gembala.
* Pengesahan Perda Perlindungan: Meminta DPRD Intan Jaya, DPR Provinsi, dan MRP untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang/Perda tentang perlindungan warga sipil dari ancaman militer.
* Fokus pada SDM & Penarikan Pasukan: Menuntut pemerintah daerah dan provinsi untuk menghentikan pembangunan fisik (termasuk jalan trans) serta proyek penambangan liar, lalu memfokuskan perhatian pada pengembangan SDM, serta segera menarik militer organik dan non-organik dari Kabupaten Intan Jaya dan seluruh Tanah Papua.
* Fasilitasi Dialog Nasional: Meminta pemerintah Indonesia memfasilitasi mahasiswa dan tokoh masyarakat Intan Jaya untuk berdialog langsung dengan Menteri Pertahanan dan Presiden Prabowo Subianto.
* Hak Menentukan Nasib Sendiri: Menuntut diberikannya Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua.
Aksi dan penyerahan dokumen sikap ini menjadi pengingat tegas bahwa luka kemanusiaan di Intan Jaya memerlukan perhatian serius, penegakan hukum yang transparan, serta langkah nyata dari para pemangku kebijakan di tingkat regional maupun nasional.(*)
![]()

More Stories
Fun Game Putaran 8 Besar Pemuda Baptis Cup 2026, KONI Lanny Jaya vs KONI Jayawijaya
Dinsos Papua Pegunungan Klarifikasi Polemik Bantuan 141 Ton untuk Terdampak El Nino, Karhutla, dan Hujan Es
Mama-Mama KINGMI Klasis Kamuu Dogiyai Salurkan Bantuan Pertanian untuk Sukseskan Konferensi Sinode ke-XII di Manokwari