Pendukung Inti Samaun-Donatus Kecewa: Loyalis Tersingkir, Lawan Politik Diakomodir

Fakfak — Pelantikan 153 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak oleh Bupati Samaun Dahlan di Gedung Winder Tuare, Kamis (21/5/2026), memunculkan gelombang kekecewaan dari internal tim pemenangan pasangan kepala daerah saat Pilkada lalu.

Kekecewaan itu datang dari sejumlah anggota Tim Santun, tim yang selama masa kampanye aktif memenangkan pasangan Samaun Dahlan dan Donatus Nimbitkendik.

Salah satu anggota tim yang meminta namanya tidak disebutkan secara terbuka menyampaikan kritik tajam terhadap komposisi pejabat yang dilantik. Ia menilai, pelantikan tersebut justru menimbulkan kesan bahwa perjuangan politik selama masa kampanye seolah tidak memiliki arti.

“Kami kecewa berat. Banyak orang yang dulu berdiri mati-matian memenangkan pasangan Santun sekarang justru hanya jadi penonton. Sementara yang dulu terang-terangan berada di kubu lawan malah mendapat jabatan,” ujarnya kepada wartawan.

Menurutnya, salah satu persoalan serius dalam Pilkada Fakfak lalu adalah keterlibatan ASN dalam politik praktis. Ia menilai ada banyak ASN yang secara terang-terangan menunjukkan keberpihakan politik saat masa kampanye.

Namun setelah pelantikan dilakukan, mereka justru melihat tidak adanya konsekuensi politik maupun birokrasi terhadap ASN yang dianggap bermain politik tersebut.

“Harusnya ada pembelajaran politik. ASN yang bermain politik secara terbuka jangan dibiarkan merasa aman-aman saja. Kalau tidak ada efek, nanti semua ASN akan merasa bebas bermain politik setiap Pilkada,” katanya.

Ia bahkan menyebut situasi tersebut berpotensi menciptakan preseden buruk dalam birokrasi daerah.

“Kalau hari ini yang melawan justru diakomodir, lalu yang berjuang disingkirkan, pesan apa yang mau dibangun? Ini bisa membuat loyalitas politik di akar rumput hancur,” lanjutnya.

Kekecewaan itu disebut bukan hanya dirasakan elit tim, tetapi juga para relawan dan pendukung di tingkat bawah yang selama ini aktif bekerja memenangkan pasangan Santun.

Menurut sumber tersebut, banyak pendukung merasa kecewa karena figur-figur yang selama masa kampanye berada di garis depan justru tidak mendapat perhatian dalam rotasi jabatan kali ini, padahal sebagian dinilai sudah memenuhi syarat kepangkatan maupun administrasi.

“Kami ini bukan bicara minta balas jasa. Tapi minimal ada penghargaan moral terhadap orang-orang yang berjuang dari awal. Jangan sampai yang bekerja siang malam malah tersingkir, sementara lawan politik tersenyum menikmati jabatan,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menilai pelantikan tersebut memperlihatkan adanya dinamika politik internal yang belum selesai pasca Pilkada. Bahkan, ia menyebut ada pihak-pihak tertentu yang diduga memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah penempatan pejabat.

“Kami melihat ada permainan kelompok dalam penempatan jabatan ini. Banyak keputusan terasa tidak sesuai harapan tim di bawah,” katanya.

Meski demikian, ia mengaku tetap menghormati kewenangan kepala daerah dalam menentukan pejabat di lingkungan pemerintahan.

Sebelumnya, Bupati Fakfak menegaskan bahwa pelantikan dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, kompetensi, prestasi kerja, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam sambutannya, Bupati juga meminta seluruh pejabat yang dilantik agar bekerja profesional, menjaga integritas, dan fokus meningkatkan pelayanan publik.

Namun kritik dari internal tim pemenangan ini menunjukkan bahwa dinamika politik pasca Pilkada di Fakfak masih menyisakan gejolak di tingkat akar rumput.

Pengamat politik lokal menilai situasi seperti ini kerap terjadi dalam transisi pemerintahan daerah. Ketika ekspektasi politik tidak sejalan dengan realitas birokrasi, maka rasa kecewa dari kelompok pendukung hampir tidak bisa dihindari.

Terlebih dalam kontestasi politik lokal, hubungan antara dukungan politik dan distribusi kekuasaan sering menjadi isu sensitif yang memicu ketegangan di internal koalisi pendukung sendiri.

Pelantikan yang berlangsung di Gedung Winder Tuare Fakfak itu kini tidak hanya menjadi agenda birokrasi biasa, tetapi juga memunculkan perdebatan politik di tengah masyarakat terkait loyalitas, meritokrasi, dan arah pemerintahan baru di Kabupaten Fakfak.