‎Pemprov Papua Tengah Gelar Rapat Koordinasi Tangani Konflik Kapiraya, Gubernur Meki Nawipa Pimpin Langsung

Nabire, detikpapua.com | Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar rapat koordinasi secara virtual guna membahas penanganan konflik sosial antarwarga Suku Mee dan Suku Kamoro di Distrik Kapiraya.

‎Rapat yang dilaksanakan melalui zoom meeting itu dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa. Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Ketua I MRPT, Wakil Ketua IV DPRPT beserta sejumlah anggota dewan, Bupati Mimika dan jajaran, Bupati Deiyai dan jajaran, serta Bupati Dogiyai yang diwakili Sekda Petrus Agapa.

‎Plt.Kepala Kesbangpol Provinsi Papua Tengah, Albertus Adii, menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini dilakukan untuk merespons dinamika sosial di Kapiraya yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

‎“Pada hari ini, 13 Februari 2026, telah dilaksanakan zoom meeting antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Bupati Mimika, Bupati Deiyai dan Dogiyai dalam rangka menyelesaikan konflik sosial antarwarga Suku Mee dan Kamoro di Kapiraya. Dalam rapat disepakati masing-masing kabupaten akan membentuk tim penanganan konflik dan melakukan koordinasi serta kerja sama,” ujarnya.

‎Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan menangani persoalan tersebut agar tidak meluas. Sementara terkait persoalan tapal batas wilayah, tim akan berkoordinasi dengan para pemilik hak ulayat dan tanah adat dari kedua suku guna mencari solusi penyelesaian secara adat dan musyawarah.

‎”Pemerintah juga akan membentuk tim di tingkat kabupaten dan provinsi untuk melakukan pendekatan kepada para tokoh adat dan masyarakat. Hasil koordinasi nantinya akan dirumuskan bersama Forkopimda Provinsi Papua Tengah”, tuturnya

Selanjutnya, tim gabungan dari provinsi dan tiga kabupaten akan turun langsung ke Kapiraya guna menyelesaikan persoalan tapal batas.

‎Lebih lanjut disampaikan bahwa dalam waktu dekat pemerintah akan mengeluarkan surat edaran yang salah satunya mengatur penghentian sementara pelayanan penerbangan ke wilayah Kapiraya.

‎”Selain itu, para pekerja yang sedang beraktivitas di wilayah tersebut, termasuk aktivitas tambang rakyat maupun tambang ilegal, akan dihentikan sementara demi menjaga situasi tetap kondusif”, Ungkapnya

‎Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengimbau khususnya masyarakat Suku Mee dan Kamoro di Kapiraya agar tetap membangun kerja sama dan menjaga persatuan sehingga konflik tidak berkepanjangan yang dapat menimbulkan kerugian material maupun korban jiwa.

‎Gubernur Papua Tengah berharap konflik tersebut dapat segera ditangani dan diselesaikan. Ia juga mengimbau seluruh masyarakat Kapiraya untuk menahan diri serta tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh keadaan.

‎“Pemerintah akan bekerja maksimal dalam waktu sesingkat-singkatnya agar persoalan ini tidak menyebar ke mana-mana,” tegasnya.(Red)