14 November 2026

DETIK PAPUA

Berita Papua Terkini

Pemprov Papua Pegunungan Didesak Transparan Pelantikan Wakil Bupati Nduga

Nabire, DETIKPAPUA.COM – Intelektual Provinsi Papua Pegunungan, Arim Tabuni, mempertanyakan belum dilantiknya Paulus Ubruangge, A.Md.IP, sebagai Wakil Bupati Nduga sisa masa jabatan 2025–2030, meskipun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan keputusan pengesahan pengangkatannya.

Arim mendesak Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, khususnya Gubernur dan Wakil Gubernur, segera memberikan penjelasan kepada publik mengenai alasan belum dilaksanakannya pelantikan tersebut.

Desakan tersebut disampaikan Arim Tabuni dalam keterangan tertulisnya kepada DETIKPAPUA, Minggu (25/10/2026), menyusul terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1933 Tahun 2026 tertanggal 28 Agustus 2026 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nduga, Provinsi Papua Pegunungan.

Dalam surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri yang ditujukan kepada Gubernur Papua Pegunungan, pemerintah provinsi diminta melaksanakan pelantikan Paulus Ubruangge sebagai Wakil Bupati Nduga untuk sisa masa jabatan 2025–2030 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Gubernur Papua Pegunungan diminta melaporkan pelaksanaan pelantikan dan menyampaikan berita acara pelantikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

Arim juga menyoroti ketentuan Pasal 10 yang mengatur tata cara pelantikan wakil kepala daerah. Dalam ketentuan tersebut, ayat (3) menyebutkan bahwa Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota dilantik oleh Bupati dan Wali Kota paling lama dua hari kerja setelah diterimanya Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya, Pasal 10 ayat (4) mengatur bahwa apabila Wakil Bupati atau Wakil Wali Kota tidak dilantik oleh kepala daerah dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelantikan dilakukan oleh Gubernur.

Sementara itu, ayat (5) menyebutkan bahwa apabila pelantikan tidak dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota dilantik oleh Menteri Dalam Negeri.

Ketentuan tersebut menjadi bagian penting dalam melihat mekanisme pelantikan Wakil Bupati Nduga. Namun, penerapan ketentuan itu perlu merujuk pada peraturan yang menjadi dasar hukumnya serta kronologi penerimaan keputusan dan proses pelantikan yang telah berjalan.

Menurut Arim, hingga Sabtu (24/10/2026), belum ada penjelasan terbuka yang diketahuinya dari Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengenai jadwal maupun alasan belum dilaksanakannya pelantikan Paulus Ubruangge.

“Surat dari Kementerian Dalam Negeri sudah jelas memerintahkan agar Saudara Paulus Ubruangge segera dilantik sebagai Wakil Bupati Nduga. Namun, sampai hari ini belum ada penjelasan dari pemerintah provinsi mengenai kapan pelantikan dilaksanakan dan apa alasan penundaan tersebut,” kata Arim.

Ia menjelaskan, Paulus Ubruangge terpilih melalui proses pemilihan di DPRK Nduga sekitar enam bulan sebelumnya. Karena itu, ia meminta pemerintah provinsi menjelaskan tindak lanjut atas keputusan Kemendagri tersebut.

Menurut Arim, kepastian pelantikan Wakil Bupati Nduga penting bagi masyarakat agar tidak muncul pertanyaan berkepanjangan mengenai proses pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan daerah.

Ia juga menyoroti kondisi masyarakat Kabupaten Nduga yang, menurutnya, sedang menghadapi persoalan kekeringan berkepanjangan dan membutuhkan perhatian pemerintah.

“Kondisi masyarakat saat ini membutuhkan kehadiran pemerintah. Karena itu, kami meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan bersama Bupati Nduga memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik mengenai persoalan ini,” ujarnya.

Arim menegaskan, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan perlu menyampaikan alasan belum dilaksanakannya pelantikan serta langkah yang akan diambil untuk menindaklanjuti surat dari Kementerian Dalam Negeri.

Ia menilai, keterbukaan informasi penting agar masyarakat mengetahui perkembangan proses pelantikan dan tidak terus bertanya-tanya mengenai kepastian jabatan Wakil Bupati Nduga.

“Kami meminta pemerintah provinsi segera memberikan penjelasan kepada publik. Apabila tidak ada kejelasan dan tidak ada langkah yang diambil, kami akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Kantor Gubernur Papua Pegunungan sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat,” pungkasnya. (*)

Loading

Facebook Comments Box