Pemkab Maybrat dan SKALA Papua Barat Daya Dorong Percepatan Pendataan OAP

DETIKPAPUA.COM: Maybrat — Pemerintah Kabupaten Maybrat bersama tim Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) Papua Barat dan Papua Barat Daya membahas percepatan pendataan terpilah Orang Asli Papua (OAP), Selasa (15/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat tersebut berlangsung antusias. Program ini diharapkan memberikan manfaat positif dalam memperkuat berbagai program prioritas yang bersumber dari implementasi dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Maybrat.

Agenda audiensi dan rapat bersama tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat, Ferdinandus Taa, yang mewakili Bupati Maybrat Karel Murafer. Kegiatan turut dihadiri Pimpinan SKALA Papua Barat dan Papua Barat Daya, Okto Sineri, sejumlah anggota DPRK Maybrat dari partai politik maupun Fraksi Otsus, para kepala OPD, serta ASN dari berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maybrat.

Suasana diskusi semakin hidup saat memasuki sesi tanya jawab setelah pemaparan materi dari tim SKALA Papua Barat dan Papua Barat Daya. Dalam sesi tersebut, Syarif menyampaikan materi mengenai Sistem Informasi Orang Papua Barat Daya, sementara dr. Lingga memaparkan praktik baik pelaksanaan program strategis.

SKALA merupakan program kemitraan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi di Tanah Papua. Program ini sebelumnya telah berjalan di sejumlah daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Kehadiran tim SKALA di Kabupaten Maybrat menjadi bagian dari upaya memperluas dukungan dan pendampingan, khususnya dalam penguatan data, perencanaan pembangunan, penganggaran, serta pelaksanaan program yang berkaitan dengan Otsus.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketersediaan data OAP sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan serta pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) agar lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat, Ferdinandus Taa, yang mewakili Bupati Maybrat, mengatakan pendataan terpilah OAP memiliki arti strategis bagi pemerintah daerah.

“Pertemuan hari ini memiliki arti yang sangat strategis bagi Pemerintah Kabupaten Maybrat. Pendataan terpilah OAP bukan sekadar kegiatan administratif untuk mengumpulkan data, tetapi merupakan fondasi penting dalam memastikan kebijakan pembangunan dan pengelolaan dana Otsus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua,” ujar Ferdinandus.

Ia mengatakan kualitas kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas data yang dimiliki pemerintah. Data yang tidak lengkap dapat berdampak pada ketepatan perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan program pembangunan.

“Data yang tidak lengkap akan menghasilkan perencanaan yang tidak tepat. Perencanaan yang tidak tepat akan menghasilkan penganggaran yang tidak tepat dan pada akhirnya program yang dilaksanakan belum tentu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” katanya.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Maybrat mendorong percepatan pendataan OAP menjadi agenda bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

“Percepatan pendataan terpilah Orang Asli Papua harus menjadi agenda bersama seluruh perangkat daerah, bukan hanya menjadi tanggung jawab satu OPD tertentu,” tegasnya.

Ferdinandus menambahkan, data OAP yang dibangun harus akurat, mutakhir, terpilah, dapat diverifikasi dan digunakan dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi.

Selain pendataan, Pemkab Maybrat juga menekankan pentingnya penguatan program prioritas yang bersumber dari dana Otsus. Menurut Ferdinandus, dana Otsus tidak cukup hanya terserap secara administratif, tetapi harus memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama OAP.

“Kita harus memastikan dana Otsus tidak hanya terserap secara administratif, tapi benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Maybrat, terutama Orang Asli Papua,” ujarnya.

Ia juga mendorong adanya integrasi data antar-OPD. Setiap perangkat daerah memiliki data sesuai tugas dan fungsinya, mulai dari data kependudukan, kesehatan, pendidikan, sosial hingga data kampung dan masyarakat.

“Apabila data tersebut berjalan sendiri-sendiri, kita akan mengalami kesulitan dalam memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi Orang Asli Papua di Kabupaten Maybrat,” jelas Ferdinandus.

Menurutnya, interoperabilitas dan integrasi data diperlukan agar informasi dari berbagai OPD dapat saling melengkapi dan menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Maybrat juga mendorong identifikasi data OAP yang telah tersedia di masing-masing OPD, data yang masih kurang, mekanisme verifikasi dan validasi, serta sistem integrasi dan pemutakhiran data secara berkala.

Ferdinandus berharap pertemuan bersama SKALA tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan langkah konkret dan pembagian peran yang jelas bagi setiap OPD.

“Kita perlu menghasilkan tindak lanjut yang konkret, termasuk siapa yang melakukan apa, data apa yang harus disiapkan, kapan harus diselesaikan dan bagaimana mekanisme koordinasi selanjutnya,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Maybrat menyambut baik dukungan dan pendampingan yang dilakukan tim SKALA Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam aspek perencanaan, penganggaran, pengelolaan data serta monitoring dan evaluasi program Otsus.

“Seluruh upaya ini harus bermuara pada satu tujuan, yaitu memastikan kebijakan Otsus benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Orang Asli Papua di Kabupaten Maybrat,” pungkasnya.

Pewarta Charles Fatie