Pembangunan Pusat Pemerintahan Papua Tengah Dikebut, Kantor Gubernur–DPRP–MRP Rampung 2026

NABIRE, detikpapua – Pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah terus melaju pesat dan menjadi fondasi penting bagi wajah baru pemerintahan di daerah otonomi baru tersebut. Tiga gedung utama—Kantor Gubernur Papua Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRP), dan Majelis Rakyat Papua (MRP)—saat ini tengah dibangun dan ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua Tengah, Yulianus Mambrasar, mengungkapkan hal tersebut usai mengikuti apel pagi di halaman Kantor Gubernur Papua Tengah, Senin (5/1/2026).

Menurut Yulianus, pembangunan tiga gedung strategis tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh Kementerian PUPR. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga mulai merealisasikan pembangunan gedung perkantoran tambahan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Sejalan dengan kebijakan Bapak Gubernur, pada 27 Desember lalu telah dilakukan peletakan batu pertama pembangunan tiga tower kantor yang bersumber dari APBD. Saat ini kontrak pekerjaan sudah berjalan dan dilaksanakan secara paralel dengan proyek yang dibiayai APBN,” ujar Mambrasar.

Pada tahap awal, pemerintah membangun tiga tower kantor dengan nilai kontrak mencapai sekitar Rp400 miliar. Pembangunan ini dirancang untuk meningkatkan daya tampung aparatur sipil negara (ASN) sekaligus menjadi langkah awal penataan kawasan pusat pemerintahan yang modern dan terintegrasi.

“Tahap pertama dibangun tiga tower. Selanjutnya, sesuai arahan Bapak Gubernur, akan dibangun dua tower tambahan pada tahun berjalan. Secara keseluruhan, direncanakan delapan tower kantor,” jelasnya.

Lebih jauh, Mambrasar menyampaikan bahwa target besar Pemerintah Provinsi Papua Tengah adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkantor secara terpusat pada tahun 2029. Sejumlah OPD yang akan menempati tower tahap awal antara lain Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Satpol PP, serta Bapperida, dengan target penyelesaian pada akhir 2026.

Tak hanya fokus pada gedung perkantoran, pemerintah juga melakukan penataan kawasan pusat pemerintahan secara terpadu, meliputi pembangunan dan peningkatan akses jalan, sistem kelistrikan, serta jaringan teknologi informasi dan komunikasi.

“Penataan kawasan mengacu pada konsep ground system, di mana jaringan listrik, telekomunikasi, dan informatika ditanam di bawah tanah sehingga kawasan terlihat lebih rapi dan modern,” terang Mambrasar.

Ia menambahkan, pembangunan kawasan ini merupakan hasil sinergi antara proyek APBN dan APBD, dengan pelaksana pekerjaan oleh PT Perum Perumnas. Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan PLN dan Telkomsel untuk memastikan kesiapan jaringan kelistrikan dan telekomunikasi secara bertahap.

Dalam mendukung konektivitas, pemerintah turut memprioritaskan pembukaan dan peningkatan akses jalan utama menuju bandara dan kawasan pusat pemerintahan, sejalan dengan visi pembangunan Provinsi Papua Tengah yang mencakup delapan kabupaten.

Di sektor infrastruktur dasar, Papua Tengah juga memperoleh dukungan APBN untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Saat ini, pemerintah daerah tengah melakukan survei dan identifikasi sejumlah sumber air potensial, termasuk di Kali Biru dan Kali Jering, yang diperkirakan berlangsung selama tiga hingga empat bulan.

“Tahun ini kami fokus pada survei dan identifikasi sumber air. Setelah seluruh bangunan dan fasilitas utama rampung, pembangunan infrastruktur air bersih akan dilanjutkan untuk mendukung kawasan pusat pemerintahan,” pungkasnya. (Red)