Peluncuran RAPPP 2025–2029, Gubernur Papua Tengah Sampaikan Aspirasi Pembangunan Papua

Jakarta, detikpapua.com | Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas resmi meluncurkan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025–2029 di Jakarta, Selasa (16/12/2025). Kegiatan tersebut dihadiri para menteri, kepala daerah se-Tanah Papua, serta pemangku kepentingan pembangunan nasional.

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, SH, dalam kesempatan tersebut menyampaikan sejumlah aspirasi strategis terkait percepatan pembangunan di Tanah Papua, khususnya bagi provinsi-provinsi baru. Ia menegaskan bahwa kehadiran para kepala daerah dalam agenda tersebut merupakan bentuk keseriusan bersama untuk mendorong Papua agar maju dan sejajar dengan daerah lain di Indonesia.

“Walaupun undangan ini sifatnya mendadak, kami tetap hadir karena percepatan pembangunan Papua adalah hal yang sangat penting. Ini momentum pertama kami dikumpulkan bersama, dan menjadi kesempatan baik untuk menyampaikan kondisi riil di daerah,” ujar Meki Nawipa dalam sambutannya.

Gubernur Papua Tengah menekankan bahwa percepatan pembangunan Papua harus tetap berpijak pada kekhususan dan semangat Otonomi Khusus (Otsus). Ia berharap kebijakan dan perencanaan nasional, termasuk implementasi regulasi terbaru, tidak justru mengurangi ruang percepatan pembangunan di Papua.

“Kami berharap perencanaan ini benar-benar berpihak pada kondisi Papua. Jangan sampai ada pemangkasan kebijakan yang justru memperlambat pembangunan, sementara tantangan geografis dan konflik sosial masih kami hadapi,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, Meki Nawipa juga menyoroti pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama. Berdasarkan data dan kajian akademik, Papua membutuhkan dukungan anggaran besar untuk menuntaskan persoalan pendidikan, gizi buruk, dan kualitas sekolah.

“Kami membutuhkan investasi besar untuk pendidikan. Anak-anak Papua harus mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan berkelanjutan agar mampu bersaing di masa depan,” ujarnya.

Selain itu, Gubernur Papua Tengah turut menekankan pentingnya pembangunan layanan kesehatan, termasuk ketersediaan rumah sakit rujukan di setiap provinsi di Tanah Papua. Menurutnya, keterbatasan fasilitas kesehatan masih menjadi persoalan serius yang berdampak langsung pada keselamatan masyarakat.

“Kami tidak ingin lagi mendengar masyarakat meninggal karena keterbatasan layanan kesehatan. Negara ini besar dan mampu, maka kehadiran rumah sakit rujukan di Papua menjadi kebutuhan mendesak,” katanya.

Di bidang infrastruktur, Meki Nawipa menyoroti perlunya peningkatan konektivitas wilayah, mulai dari jalan, transportasi udara, listrik, hingga akses internet. Infrastruktur yang memadai dinilai sangat penting untuk menekan harga barang, membuka isolasi wilayah, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Konektivitas antarwilayah harus menjadi fokus. Infrastruktur yang baik akan membuka akses, menurunkan biaya logistik, dan mendorong kesejahteraan masyarakat Papua,” jelasnya.

Menutup penyampaiannya, Gubernur Papua Tengah berharap RAPPP 2025–2029 benar-benar menjadi instrumen nyata percepatan pembangunan Papua, bukan sekadar dokumen perencanaan.

“Kami berharap RAPPP ini dijalankan dengan komitmen kuat, keberpihakan, dan kesungguhan, agar Papua dapat maju, sejahtera, dan berkeadilan,” pungkasnya.