Papua Tengah Resmi Terapkan SIPD-RI Berbasis SP2D Online dan KKPD, Percepat Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Nabire, detikpapua; – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah terus mempercepat transformasi digital di sektor pemerintahan dengan meluncurkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) yang terintegrasi dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

Peluncuran sistem tersebut menjadi bagian dari rangkaian Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah pada 20–30 Juni 2026. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah melalui sistem yang lebih modern, cepat, dan transparan.

Sambutan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa yang dibacakan Staf Ahli Gubernur, Dr. H. Tumiran, menegaskan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan merupakan langkah strategis dalam mendukung reformasi birokrasi sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Bank Papua dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Tengah yang telah berkolaborasi menghadirkan sistem pembayaran dan pencairan anggaran berbasis digital.

“Penerapan sistem ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk membangun tata kelola keuangan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel demi mendukung pembangunan Papua Tengah,” ujarnya.

Melalui penerapan SP2D Online, proses pencairan dana pemerintah kini dapat dilakukan secara real time, sehingga mempercepat pelayanan, mengurangi tahapan administrasi, serta menekan potensi kesalahan dalam proses pencairan anggaran.

Seiring dengan implementasi sistem baru tersebut, seluruh pengelola keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta meningkatkan ketelitian dalam setiap tahapan penginputan data. Validitas informasi, mulai dari identitas penerima, nomor rekening, NPWP, hingga komponen perpajakan, menjadi faktor penting agar transaksi dapat diproses tanpa kendala.

Melalui bimbingan teknis yang digelar, pemerintah juga ingin memastikan seluruh aparatur memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme operasional SIPD-RI, SP2D Online, dan KKPD sehingga penerapan sistem dapat berjalan optimal di seluruh perangkat daerah.

Pemprov Papua Tengah optimistis digitalisasi pengelolaan keuangan akan memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin cepat, tepat, dan profesional. (*)