PAPAN CATUR BERDARAH

(Konflik Papua dalam Konspirasi Catur Kapitalisme Global)

*Akelaus Bagau

Kehidupan manusia papua dapat dianalogikan dengan papan catur. Dalam permainan catur, pion memang tak berdaya. Dalam satu putaran Pemainan catur, poin hanya dapat melangkah maju tanpa mundur dan menyamping. Bahkan pion hanya bisa maju satu langkah. Berbeda dengan delapan catur yang berada di barisan belakang. Ada catur raja yang dapat maju satu kotak di segala arah. dalam permainan catur raja sebagai penentu kalah atau menang. Ada ratu atau menteri yang dapat bergerak ke segala arah sejauh tak ada penghalang. Ada benteng yang dapat bergerak secara vertikal dan horizontal. Ada kuda yang dapat bergerak hanya membentuk huruf L. Dan catur gajah yang dapat bergerak maju atau mundur secara diagonal sejauh mungkin bila tak ada penghalang. 

Manusia papua bagaikan catur pion yang tak berdaya itu. Yang didorong dengan paksa supaya terus melangkah maju tanpa menghiraukan keselamatan, kenyamanan dan kebaikannya. Kita katakan saja pemain catur adalah sistem yang dengan kepentingannya memajukan dan menyerang kapanpun ia mau dan inginkan. 

Catur pion memang tidak begitu berguna namun tanpanya catur yang lain tak berdaya juga. Dalam perspektif pemain catur pion hanyalah pelengkap yang tidak perlu disesali bila disingkirkan catur lain. Inilah konteks realita Papua dan manusia papua. 

Bagi sistem NKRI, Kehilangan nyawa orang asli Papua (OAP) dengan berbagai macam cara tidaklah berarti. Kehilangan hutan, tanah adat sebagai sumber kehidupan dan sumber daya mineral juga demikian. Intinya catur yang berada di kotak belakang dapat bergerak dengan mudah, asalkan catur pion yang menjadi korban. 

Sistem yang berlaku tak akan melihat catur mana menyingkirkan catur pion, tetapi bagaimana mempertahankan catur lain asalkan catur seperti raja, menteri, kuda, benteng dan gajah tetap eksis. Demi sistem NKRI harga mati, manusia papua terus mati, dan sumber daya alamnya terus dijarah bagaikan seorang perampok yang terbahak-bahak ketika ekspektasinya terpenuhi dengan hasil jarahan. 

Jika kemenangan seorang pemain catur adalah mengalahkan lawannya dengan cara skakmat catur raja. Maka kemenangan sistem NKRI adalah memusnahkan orang asli papua untuk menguasai surga kecil ini. sebenarnya ini bukan hal baru tapi telah menjadi lagu lama. Bahwasanya Indonesia menganeksasi Papua bukan terdorong untuk memanusiakan manusia Papua, melainkan sumber daya alamnya. Indonesia terpikat akan sumber daya alam, sehingga kemenangannya adalah menguasai dengan berbagai macam cara asalkan ekspektasinya terpenuhi. 

Penulis telah singgung bahwa tanpa catur pion yang dianggap tak berarti, catur lainnya juga tak berdaya. Berarti semua catur dalam papan catur memiliki tujuan, fungsi dan peran yang berbeda, sehingga satu tak dapat mengesampingkan yang lain. Yang menentukan adalah sistem, apakah secara bersama mau meraih kemenangan atau mengorbankan yang lemah dan dikalahkan. Arah hidup dalam sistem demokrasi Indonesia bagaikan pemain yang ingin mengalahkan lawannya, sehingga dia mengorbankan catur yang lain (catur pion) tanpa melihat langkah yang tepat. Akhirnya dikalahkan oleh ambisi, kemunafikan, status quo, status seeker, kedengkian dan nafsu yang tak terkendali. 

Kekalahan terbesar dalam sistem demokrasi adalah tidak menjamin kehidupan yang layak dan kondusif bagi warga negaranya. Sistem demokrasi bahwasanya kekuasaan berada di tangan rakyat. Dalam sistem yang berlaku di suatu negara terutama demokrasi ada beberapa aspek yang dijamin secara hukum, seperti kebebasan berekspresi, berserikat dan kebebasan hidup tanpa diganggu dan diancam bahkan diintimidasi. 

Banyak kasus yang terjadi di bumi cendrawasih menunjukkan ketidakkonsistenan dalam sistem demokrasi. Salah satu contoh konkret yang dapat penulis paparkan adalah tentang konflik TNI-POLRI versus TPNPB-OPM di kabupaten Intan Jaya belakangan ini. Kedua kelompok yang bertikai dikendalikan oleh sistem dan berada dibawah sistem yang berlaku. Dalam video berdurasi 40 detik yang beredar di media sosial terutama grup-grup whatsapp menunjukkan kekesalan yang luar biasa dan kesedihan dari warga tak berdosa. Karena mereka diintimidasi dan ditekan oleh aparat TNI-POLRI dengan dalil kami tidak akan keluar dari kampung Hitadipa karena kami diutus langsung oleh Presiden Prabowo. 

Dalam video berdurasi 40 detik ini jemaat klasis Hitadipa menyampaikan dua pesan dengan air mata yang tak dapat dibendung. Pertama, berisi kekecewaan karena pemerintah yang berasal dari rakyat tidak pernah memihak kepada mereka. Kedua, dengan luka dan kesedihan yang mendalam mereka (jemaat Hitadipa) mengungsi karena diintimidasi. Di kutip dari media jubi, PGI menyebutkan bahwa dampak dari konflik TNI-POLRI versus TPNPB-OPM sekitar 950 warga mengungsi. Jemaat ini terdiri dari 13 gereja yang berada di dalam naungan PGI. Dalam kontak senjata tersebut menunjukkan adanya keganjilan laporan yang diberikan oleh TNI-POLRI, mereka mengklaim telah berhasil menewaskan 18 anggota TPNPB-OPM. Sementara TPNPB-OPM melaporkan bahwa anggotanya 4 orang yang gugur dan duanya terluka, sementara sisanya warga masyarakat yang menjadi korban. 

Sebenarnya kedua belah pihak TNI-POLRI dan TPNPB-OPM adalah seperti catur pion yang dikendalikan oleh sistem (pemain) yang memiliki tujuannya sendiri tanpa menghiraukan mereka yang bertahan di garis depan. Dalam pengendalian tersebut nyawanya dan nyawa orang lain menjadi tidak ada artinya. Bila dianalisis dalam perspektif sosiologi politik, Basrowi dkk. Menyebutkan bahwa timbulnya gejala dan relasi karena ada masyarakat yang menjalin relasi dengan kelompok dan organisasi lain. Dalam pemilihan umum suatu pilkada atau pilpres dapat terselenggara apabila ada relasi yang dibangun, sehingga terpilihlah wakil rakyat. Memilih wakil rakyat adalah tujuan daripada pemilu, sebab mereka yang akan menjadi representasi dari warganya dalam suka dan duka Basrowi (2012: 45-57). Namun, kita bukan berbicara tentang pemilu melainkan pemimpin yang diangkat melalui pemilu,  ada karena relasi dalam hubungan sosial masyarakat. 

Dalam buku tentang “hegemoni sistem kepercayaan” yang direkonstruksi oleh Ralph Schroeder dari teori Weber, mengemukakan bahwa dunia politik telah kehilangan pesonanya terutama di zaman modern karena dalam sistemnya telah digandeng oleh kapitalisme, (2002, 143-155). Dengan demikian, argumen tersebut menjadi salah satu referensi yang baik untuk menilitik lebih jauh tentang kehidupan orang papua yang dianggap tak berarti bagi kepentingan kapitalisme dan kolonialisme di Papua. Yang penulis dapat sampaikan ialah konflik, kesenangan ekonomi dan perampasan tanah adat adalah demi kemenangan kapitalis dan kolonialisme yang didukung dengan dogmatis sistem demokrasi. 

Demi kepentingan itulah hukum yang berlaku di Indonesia tumpul ke atas dan tajam ke bawah. lihat saja para penegak hukum tapi kemudian menjadi pemerkosa hukum. Datang dengan dalil untuk menjamin keamanan dan ketertiban warga, tetapi seperti orang yang melempar batu dan menyembunyikan tangannya. Ketika warga yang terkena peluru entah itu perlu nasar maupun peluru yang dengan sengaja diarahkan ke warga akan mengalak bahwa yang tertembak adalah bagaimana dari TPNPB-OPM. Buktikan ketika Ruben Wandagau, kepala Kampung Hitadipa  tertempak dan mati, pihak TNI-POLRI tidak bertanggungjawab bahkan tidak mengakuinya, melainkan mereka melaporkan ke media nasional bahwa 18 orang yang tertempak termasuk kepala desa adalah anggota TPNPB-OPM.

Jika sudah terjadi pelanggaran kemanusiaan seperti ini, siapa yang mau bertanggung jawab. Sebab, sistem dan penguasa yang mengendalikan sistem tidak pernah menginginkan catur pion itu sebagai tujuannya, melainkan memanfaatkan catur pion itu agar ekspektasinya terpenuhi. Jika TNI-POLRI yang berada di medan konflik menyadari bahwa mereka hanyalah pion yang berjuang untuk kepentingan sistem politik negara, pasti mereka akan berpikir bahwa nyawanya dan nyawa orang lain lebih berharga daripada dogmatis tentang persatuan dan kesatuan atau keutuhan. 

Jadi, sebagai kesimpulan ialah masyarakat Papua dan tanah Papua di hadapan sistem demokrasi Indonesia hanya catur pion yang tak ada artinya. Maka demi kepentingan negara dan penguasa, yang lemah dan tak berdaya harus dilenyapkan, agar ambisi dan ego untuk menguasai bumi Papua terpenuhi. Juga para penegak hukum yang kemudian menjadi pemerkosa hukum hanyalah catur pion yang bekerja demi melayani sistem yang ada, namun dia juga catur pion yang siap disingkirkan kapan saja asalkan kepentingan penguasa dan negara terpenuhi, yakni memperoleh kemenangan. Kemenangan mereka atas bangsa Papua adalah genosida dan perampasan dengan dalil pembangunan dan memanusiakan manusia Papua. [*]

Referensi:

Basrowi dkk. (2012). Sosiologi politik. Bogor: Ghalia Indonesia. 

Schroeder, Ralph. (2002). Max Webar tentang hegemoni sistem kepercayaan. Yogyakarta: kanisius.

Jubi (22 Mei 2025).TNI sebut tewaskan 18 anggota OPM, TPNPB membantah, apa yang sebenarnya terjadi di Intan Jaya? https://jubi.id/indepth-stories/2025/tni-sebut-tewaskan-18-anggota-opm-tpnpb-membantah-apa-yang-sebenarnya-terjadi-di-intan-jaya/

)* Penulis adalah Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur, Abepura-Papua.