JAYAPURA,DetikPapua.Com – Koordinator Tim Kajian Otonomi Khusus (Otsus) Prespektif Mahasiswa Papua, Alexander Gobai menilai pertemuan Antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI), Kepala BIN, Kepala BAIS, Bappenas RI dan Pansus Otonomi Khusus membahas Revisi Undang-Undang (UU) No 21 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua cenderung kepentingan Jakarta, Negara.
“Saya bingung, pembicaraan Pansus Otsus di Senayan Jakarta tentang Otonomi Khusus sudah lain arah sesuai pertemuan dengan Perwakilan Tokoh Papua dan kajian yang pernah diserahkan di Swisbell Hotel pada tanggal 3 Mei 2021 untuk ditindaklanjuti demi kepentingan Orang Asli Papua,” Kata Gobai, kepada media, di Abepura, Minggu, (30/5/2021).
Menurut Gobai, kedatangan Pansus DPRRI pada tanggal 2-4 Mei 2021 di Provinsi Papua bertujuan menjaring aspirasi dari perwakilan Tokoh Papua tentang Otonomi Khusus (Otsus), nampaknya tidak ditindaklanjuti. Sebab, kehadiran semua pihak, baik BIN, BAIS, Bappenas justru akan mengahlihkan kepentingan Jakarta Pusat.
“Kami tim kajian punya data tentang hasil pertemuan Pansus Otsus DPRRI dan perwakilan Tokoh Papua yang pernah berbicara pada saat pertemuan di Jayapura dan Timika. Kami akan tunjukan, bahwa apa yang dibicarakan rakyat Papua, sebgian besar ingin membuka Dialog terbuka Bersama Presiden RI dan menolak Otonomi Khusus,” Ujar Gobai , Mantan Ketua BEM USTJ itu.
Selain itu, Gobai juga menilai, bahwa sepanjang diadakan Dialog membahas kepentingan Papua kedepan, sangat tidak pernah mengundang resmi membicarakan Papua bersama Organisasi Perlawanan, seperti TPNPB, ULMWP, KNPB dan organisasi lainnya.
“Saya berharap, pemerintah mesti memfasilitasi melakukan dialog bersama organisasi Papua Merdeka dan NKRI harga mati. Dengan syarat, Keamanan harus dijamin oleh Negara. Sehingga, ada titik temu tentang Papua kedepan,” Kata Tokoh Pemuda Meepago itu.
“Tidak boleh lagi menggunakan senjatah dan pemenjarahan. Itu bukan menyelesaikan solusi. Justru menambah emosi yang akan terbangun dari masa ke masa. Dan Korban terus berjatuhan,” Ujar Eks Tapol itu.
Gobai berharap, Pansus Otsus DPRRI memfasilitasi agar Kedua belah pihak, antara NKRI dan Papua Merdeka untuk duduk bersama dengan Presiden Republik Indonesia untuk membicarakan apa yang menjadi keinginan rakyat Papua dan permasalahannya selama ini dan menentukan Solusinya.
Demi kepentingan Papua kedepan “Pembahasan Otsus di Jakarta, lebih baik ditunda dan mencoba membukan ruang dialog yang lebih besar dan mengundang semua pihak termasuk Organiasi Perlawanan dan NKRI Harga Mati,” tegasnya (redaksi/*)
