Nelson Wenda Dorong Pengawasan Dana Desa, DPD RI Kawal Transparansi Pembangunan Papua Pegunungan

Detikpapua.com : WAMENA – Dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang diselenggarakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Papua di Hotel Baliem Pilamo, Wamena, Senin (28/7) Anggota Komite IV DPD RI Dapil Papua Pegunungan, Nelson Wenda menegaskan komitmen DPD RI dalam mengawal tata kelola dana desa.

“DPD RI dalam hal pengawasan mengenai otonomi daerah, pembentukan dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pelaksanaan undang-undang APBN dan lainnya, selalu mengajak mitranya yaitu BPKP dalam melakukan pengawasan, terutama pembangunan ekonomi di daerah terkait pengawasan tata kelola desa,” tegas Nelson.

Acara ini diikuti sejumlah kepala distrik dan kampung se-Kabupaten Jayawijaya, serta menghadirkan narasumber dari berbagai instansi, termasuk Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua, Sapto Agung Riyadi; Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Boston R.M Siahaan; dan Kepala KPPN Wamena, Deni Herdianto.

Sapto Agung Riyadi menjelaskan bahwa BPKP senantiasa melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa.
“Saya berharap pelaksanaan workshop dana desa dan pengawasannya dapat berguna bagi peningkatan perbaikan tata kelola dan menghindari penyimpangan tentang pengelolaan keuangan dana desa,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Jayawijaya Athenius Murip menyampaikan apresiasinya atas kegiatan ini, seraya menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas penggunaan dana desa demi kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menambahkan, “Kami harap BPKP dapat terus mendampingi pemerintah daerah dalam mengawasi tata kelola desa sehingga pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat desa,”ujar Bupati Athenius.

Materi dari Kejaksaan Negeri Wamena menyoroti aspek hukum dalam pelaksanaan dana desa, sementara KPPN Wamena memaparkan kebijakan keuangan negara dalam konteks daerah.

Di akhir acara, Bupati Jayawijaya kembali menekankan agar seluruh kepala kampung dan pendamping desa menerapkan hasil workshop ini secara nyata, demi mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.(Red)