Massa IPMADO Gelar Aksi Protes di Dogiyai, Soroti Isu Militerisme

DETIKPAPUA.DOGIYAI, – Ratusan massa yang tergabung dalam Solidaritas Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Dogiyai (IPMADO) se-Indonesia menggelar aksi demonstrasi damai secara serentak di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, pada Jumat (10/07/2026).

Massa IPMADO Gelar Aksi Protes Darurat Militer di Dogiyai, Ancam Mobilisasi Lebih Besar

Aksi ini ditujukan untuk memprotes situasi keamanan, penempatan aparat yang dinilai berlebihan, serta menyuarakan penolakan terhadap apa yang mereka sebut sebagai status darurat militer di dogiyai Papua Tengah.

​Kronologi dan Pembagian Titik Massa
​Massa aksi mulai bergerak sejak pagi hari dengan membagi konsentrasi massa di empat titik strategis yang meliputi massa Kamu Utara, Kamu Timur, Dogiyai, dan Kamu Selatan. Dari titik-titik kumpul tersebut, massa melakukan long march menuju pusat kota.

​Situasi di sekitar Kota Moanemani sempat diwarnai ketegangan ketika iring-iringan kendaraan taktis militer yang terdiri dari tujuh mobil dan satu truk melintas di dekat lokasi massa. Kehadiran konvoi tersebut sempat memicu kekhawatiran dan trauma warga setempat mengingat eskalasi konflik yang pernah terjadi sebelumnya.

Kendati demikian, koordinator lapangan berhasil menenangkan massa sehingga situasi tetap kondusif, aman, dan terkendali.

​Kegagalan Menemui Pejabat Daerah

​Massa kemudian bergerak mendatangi Kantor Kantor Bupati Dogiyai dengan maksud menyerahkan dokumen pernyataan sikap resmi kepada para pengambil keputusan.
​Namun, setibanya di lokasi, massa aksi menemui asisten 2, pejabat bisa dan anggota DPRD maka masa aksi meminta Bupati,ketua,Kapolres Dogiyai Harus hadir di tempat ini Ujarnya.

Berdasarkan laporan di lapangan, Bupati Dogiyai, jajaran anggota DPRD, hingga Kapolres Dogiyai dilaporkan sedang tidak berada di tempat atau sedang melakukan dinas di luar daerah.

​Penundaan Pernyataan Sikap dan Ancaman Aksi Susulan
​Koordinator Lapangan (Korlap) IPMADO, Marius Petege, menyatakan kekecewaannya atas ketidakhadiran para pejabat daerah. Akibat hal tersebut, pihak organisasi memilih untuk menahan diri dan menunda penyerahan berkas tuntutan resmi mereka.

​”Kami masih menyimpan pernyataan sikap kami karena tidak ada pengambil kebijakan yang menemui kami hari ini. Ke depan, kami akan melakukan koordinasi dan mobilisasi massa dalam jumlah yang jauh lebih besar untuk kembali menggelar aksi dalam waktu dekat terkait isu status militerisme ini,” ujar perwakilan IPMADO dalam orasinya.

Aksi unjuk rasa yang berlangsung hingga sore hari tersebut turut mendapat dukungan luas dari berbagai elemen sipil.

Selain mahasiswa IPMADO dari berbagai kota studi se-Indonesia, orasi politik di mimbar bebas disampaikan secara bergantian oleh perwakilan Solidaritas Rakyat Papua (SRP), KNPB, Kaum Perempuan, Kaum Buruh, Mama-mama Pasar Papua, Tokoh Adat, hingga Tokoh Pemuda.

​Setelah rangkaian orasi selesai, Koordinator Umum membacakan pernyataan sikap secara resmi di hadapan seluruh peserta aksi.

Tuntutan Utama IPMADO

Menanggapi situasi tersebut, IPMADO se-Indonesia mengajukan 18 Tuntutan Utama kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Dogiyai, serta Aparat Keamanan:

1. Penarikan Pasukan: Menarik seluruh militer organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua, khususnya Kabupaten Dogiyai.
2. Perlindungan Fasilitas Publik: Menghentikan penggunaan tempat ibadah, sekolah, dan rumah sakit sebagai pos militer.
3. Evakuasi Masjid Al-Kautsar: Secara khusus mendesak agar Masjid Al-Kautsar di Dogiyai segera dikosongkan dari keberadaan pos militer.
4. Hentikan Droping Personel: Menghentikan penambahan atau dropping personel militer baru ke Kabupaten Dogiyai.
5. Transparansi Keamanan: Pemerintah Daerah harus memberikan ketegasan kepada TNI/Polri untuk tidak melakukan penyisipan (sweeping) tanpa pemberitahuan kepada rakyat.
6. Izin Patroli: Menghentikan patroli TNI/Polri yang memasuki wilayah desa tanpa izin dari kepala desa atau tokoh setempat.
7. Pembongkaran Pos Ilegal: Tokoh pemerintah dan adat diserukan untuk mendesak pembongkaran pos-pos militer bertingkat yang didirikan di setiap pintu masuk kampung.
8. Pengosongan Lahan Usaha: TNI/Polri diminta segera meninggalkan kios-kios pedagang yang ditempati, terutama milik warga Non-OAP (Orang Asli Papua), dan mengembalikan fungsinya bagi ekonomi lokal.
9. Stop Stigma Musuh: Menghentikan pandangan dan perlakuan yang menganggap rakyat Dogiyai sebagai musuh negara.
10. Evaluasi Kinerja Polresta: Pemerintah Dogiyai bersama Polda Papua Tengah segera mengevaluasi kinerja Polresta Dogiyai beserta anggotanya.
11. Batasan Waktu Masuk Kampung: TNI/Polri dilarang memasuki pelosok kampung setelah pukul 18.00 WIT tanpa izin desa setempat.
12. Hentikan Trauma Kolektif: Menghentikan pendekatan militer yang menimbulkan trauma dan rasa takut, agar rakyat dapat kembali beraktivitas normal.
13. Jaminan Hak Sipil: Menjamin hak rakyat untuk berjualan, berkebun, bersekolah, dan beribadah tanpa intimidasi.
14. Pendekatan Humanis: Mendesak aparat keamanan untuk menghormati HAM dan mengutamakan dialog dalam menjalankan tugas.
15. Pemulihan Rasa Aman: Memulihkan kondusifitas wilayah agar kehidupan sosial, pendidikan, dan perekonomian berjalan normal.
16. Desakan kepada Barisan Merah Putih: IPMADO bersama rakyat mendesak kelompok Barisan Merah Putih untuk segera menghentikan aksi provokatif.
17. Fasilitas Pasar Layak: Pemerintah Daerah segera menyediakan tempat berjualan yang layak bagi para ibu-ibu pasar.
18. Hak Menentukan Nasib Sendiri: Memberikan ruang bagi hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua.

Koordinator Lapangan Umum IPMADO, Maria Agapa, bersama Penanggung Jawab Fredi Pigai dan Marius Petege, menegaskan bahwa tuntutan ini merupakan suara hati rakyat Dogiyai yang ingin hidup damai dan sejahtera.

“Kami berharap pemerintah segera merespons tuntutan ini dengan bijak.Militerisasi bukanlah solusi, melainkan sumber masalah yang memperpanjang penderitaan rakyat. Kami menginginkan dialog, bukan peluru,” Tegas pernyataan tersebut.

Massa kemudian membubarkan diri secara tertib dan kembali ke kediaman masing-masing dengan pengawalan persuasif dari aparat keamanan yang bersiaga di lokasi.