Mahasiswa Yahukimo Desak Hentikan Operasi Militer dan Investasi Masif di Dekai

Detikpapua.com : Dekai, Yahukimo –  Fron Mahasiswa Yahukimo Se-Indonesia menyatakan sikap atas situasi darurat yang terjadi di Kabupaten Yahukimo. Mereka menilai operasi militer yang terus berlangsung sejak 2021 hingga kini, ditambah masuknya investasi besar-besaran dan pemekaran daerah otonom baru (DOB), telah memperparah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serta mengancam eksistensi masyarakat sipil.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di Sumohai, 21 Januari 2026, mahasiswa menegaskan bahwa konflik antara aparat TNI/Polri dan TPNPB-OPM telah menimbulkan korban jiwa, pengungsian massal, serta kerugian ekonomi dan sosial.

“Kekerasan militer dan penangkapan liar yang terjadi secara masif membuat rakyat Yahukimo terancam kehidupannya. Ini terbukti dengan data valid sejak 2021 hingga kini,” ujar Roni Mirin, Korlap Umum Fron Mahasiswa Yahukimo Se-Indonesia.

Mereka juga menyoroti diskriminasi terhadap warga Papua yang berambut gimbal dan berkumis tebal, yang dianggap aparat sebagai tanda kecurigaan. Padahal, menurut mahasiswa, hal itu adalah identitas budaya yang harus dilestarikan.

“Rambut gimbal dan kumis brewok bukan ukuran kriminalitas. Itu budaya identitas orang Papua yang harus dihormati,” tegas Dani Wetapo, Wakil Korlap.

Selain itu, mahasiswa mencatat adanya pengungsian besar pada Agustus 2025 dengan jumlah 1.890 orang, termasuk perempuan dan anak-anak, akibat operasi militer di berbagai distrik. Mereka menuntut pemerintah dan militer segera menghentikan praktik pengeboman udara, pendropan pasukan, serta penangkapan liar di rumah-rumah warga.

Tuntutan
Dalam pernyataan sikapnya, Fron Mahasiswa Yahukimo Se-Indonesia menyampaikan 25 poin tuntutan, di antaranya:
– Hentikan pemekaran wilayah Yahukimo (Yalimek, Yahukimo Timur, Barat, dan Utara).
– Stop penanaman sawit dan rencana tambang emas serta batu bara.
– Hentikan pembangunan pos militer dan pendropan pasukan.
– Segera kembalikan warga pengungsi ke rumah masing-masing.
– Negara harus memberikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis.

Mahasiswa Yahukimo menegaskan bahwa suara mereka ditujukan kepada pemerintah, DPRD, dan Dewan Gereja Yahukimo agar segera melakukan pengawasan serta perlindungan terhadap hak hidup masyarakat sipil.

“Kami meminta negara menghentikan segala bentuk diskriminasi dan menjamin kebebasan umat manusia di Yahukimo,” tutup Afull Heluka, Koordinator Fron Mahasiswa Yahukimo Se-Indonesia. (Red)