Mahasiswa Jayawijaya Serukan Perlindungan Lingkungan dan Transparansi Bantuan Banjir

DETIKPAPUA.COM : Wamena – Mahasiswa Jayawijaya yang tersebar di seluruh Indonesia menyerukan kepada pemerintah dan masyarakat untuk tidak melakukan pembabatan hutan secara liar serta membatasi pengambilan material di sejumlah sungai di Kota Wamena, termasuk di Kali Uwe.

“Kami meminta Pemda Jayawijaya segera membatasi pengambilan material di Kali Uwe, Ibele, Elagaima, dan Kali Kimbim. Pengambilan material harus dikontrol agar tidak merusak lingkungan dan mengakibatkan bencana,” tegas Melky Elopere, mahasiswa asal Kota Studi Jayapura, usai menyalurkan bantuan bersama OKP, Cipayung, serta Mahasiswa Jayawijaya se-Indonesia pada Kamis (29/5/25).

Selain itu, ia menegaskan bahwa pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk membantu masyarakat menjaga tanah adat dan mencegah penjualan lahan secara sembarangan.

“Pemda harus ikut berperan dalam menjaga tanah adat agar tetap menjadi milik masyarakat,” tambahnya.

Mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk segera melakukan normalisasi Kali Uwe dan Kali Balim yang saat ini meluap dan berdampak pada warga.

“Pemerintah harus segera melakukan normalisasi Kali Balim, Kali Uwe, dan sungai-sungai lainnya di daerah perkotaan agar tidak terjadi banjir kembali,” ungkapnya.

Banjir yang terjadi memiliki sebab dan akibat, sehingga mulai hari ini, masyarakat diingatkan untuk menjaga lingkungan dan tanah dengan baik agar bencana serupa tidak terulang.

Sementara itu, Bendira Tabuni, perwakilan Mahasiswa Universitas Cenderawasih, meminta Pemda Jayawijaya dan Pemprov Papua Pegunungan untuk lebih memperhatikan distribusi bantuan bagi korban terdampak banjir.

“Kami sangat sedih melihat bantuan yang diberikan tidak sepenuhnya sampai kepada masyarakat yang benar-benar terdampak. Jangan hanya satu kali menyalurkan bantuan lalu dimediasi, padahal masih banyak warga yang belum menerimanya,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa bantuan dari pemerintah tidak tepat sasaran karena banyak tim distribusi yang justru memberikan bantuan kepada keluarga yang tidak terdampak banjir.

“Distribusi bantuan kurang terkontrol. Seharusnya bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan kepada mereka yang tidak terdampak,” tegasnya. (AW)