Ledakan Granat Malagai, Aspirasi Rakyat Terabaikan, DPRK Lanny Jaya Dikritik Keras

“DPRK Lanny Jaya Dikritik Terkait Aspirasi Rakyat dan Peristiwa Ledakan Granat” 

WAMENA – Peristiwa ledakan granat di Distrik Melagi yang menewaskan warga sipil bernama Pendite Weya (18) pada Sabtu, 6 Juni 2026, memicu kritik keras terhadap DPRD Lanny Jaya.

Aktivis HAM dan Demokrasi, Herryck Wene Tabuni, menilai lembaga legislatif daerah gagal menjalankan fungsi representasi dan pengawasan terhadap kepentingan masyarakat.

Herryck Wene Tabuni menyatakan bahwa tragedi tersebut tidak bisa dilepaskan dari lemahnya peran DPRD Lanny Jaya.

“Kami menilai bahwa kejadian ini tidak dapat dilepaskan dari kegagalan berbagai pihak, termasuk DPRD Lanny Jaya, dalam menjalankan fungsi representasi, pengawasan, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa pada 20 Agustus 2025, Forum Peduli Lanny Jaya bersama berbagai organisasi kepemudaan dan elemen masyarakat telah menggelar aksi damai dengan tuntutan utama agar Presiden RI Prabowo Subianto segera menarik personel militer non-organik maupun organik yang berlebihan di wilayah Lanny Jaya. Aspirasi tersebut telah diserahkan secara resmi kepada DPRD Lanny Jaya, namun hingga kini belum mendapat respons jelas.

Menurutnya, aspirasi masyarakat mencakup penolakan penambahan personel militer, kekhawatiran atas dampak sosial dan kemanusiaan, serta desakan agar DPRD menjalankan fungsi representasi rakyat.

“DPRD dipilih oleh rakyat, karena itu DPRD wajib mendengar, menampung, dan memperjuangkan suara rakyat,” tegas Herryck.

Ia menambahkan, kritik ini bukan bentuk permusuhan terhadap DPRD, melainkan bagian dari hak demokratis warga negara untuk meminta pertanggungjawaban wakil rakyat.Forum Peduli Lanny Jaya mendesak DPRD segera memberikan tanggapan resmi, membuka ruang dialog dengan masyarakat, serta menyampaikan langkah-langkah transparan terkait aspirasi yang telah disampaikan.

“Kami belum melihat adanya langkah konkret, penjelasan resmi, maupun upaya dialog terbuka dari DPRD Lanny Jaya. Pertanyaannya, di manakah komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi rakyat?” pungkasnya. (Red).