Fakfak – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Fakfak hingga berita ini diturunkan belum mendapatkan edaran resmi secara tertulis tentang revisi PKPU tentang putusan MK Nomor : 60/PUU/XXII/2024 soal pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi
“Ya mengenai putusan MK, kami KPU Fakfak pada prinsipnya menunggu arahan resmi secara tertulis dari KPU RI. yang jelas sejauh ini belum ada namun kami terus berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua Barat,.
Jika ada petunjuk resmi secara tertulis dari KPU RI soal putusan MK maka KPU Kabupaten seluruh Papua Barat termasuk Fakfak juga mendapatknya” Terang Yosan Massa. Jumat, 23 Agustus 2024 kemarin di Kantor KPU Fakfak.
Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo mengabulkan sebagaian gugatan perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora.
Mengenai Undang-Undang Pilkada untuk mengubah ambang batas untuk syarat pencalonan kepala daerah. “Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” terangnya dikutip Youtube MKRI Selasa, (20/8) kemarin.
Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa ada pertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam isi Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Sejalan dengan temuan tersebut, (MK) memutuskan bahwa ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik/gabungan partai politik hasil Pileg DPRD sebelumnya, atau 20 persen kursi DPRD.
MK memutuskan untuk menyamakan threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik dengan threshold pencalonan kepala daerah jalur independen sebagaimana diatur pada Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.
Lebih rinci lagi, terkait pengajuan calon baik dari partai politik atau gabungan partai politik, MK memutuskan terdapat beberapa persyaratan seperti;
Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut
Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut
Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut.
Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut.
