DRTIKPAPUA.COM : Wamena – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Balim Barat melaksanakan aksi damai serentak sesuai arahan KNPB pusat dengan tema “Papua Zona Darurat Militer dan Krisis Kemanusiaan”. Aksi ini bertujuan menyampaikan aspirasi rakyat Papua terkait penolakan terhadap operasi militer non organik dan perlindungan hak-hak sipil.
Massa aksi mulai bergerak dari titik masing-masing pada pukul 07.00–09.00 WIT menuju titik sentral sekitar pukul 12.30 WIT. Aksi berlangsung aman, terkendali, dan terkomando, dimulai dengan orasi politik dari berbagai tokoh, lalu ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap politik oleh Ketua KNPB Balim Barat, Demin Tabuni.
Aspirasi diserahkan langsung kepada DPRD Lanny Jaya dan diterima oleh Wakil Ketua I DPRD, Win Kogoya, sebelum massa dipulangkan dengan doa penutup.
Dalam pernyataannya, Demin Tabuni mengatakan, segera hentikan pedoropan TNI Non organik, orang Papua semakin punah di tangan TNI.
“Kami KNPB Balim Barat meminta pemerintah pusat dan militer segera menghentikan pendoropan militer non organik di seluruh tanah Papua. Kehadiran militer yang berlebihan hanya memperparah krisis kemanusiaan dan mengancam keselamatan rakyat sipil,”ungkap Tabuni.
Tuntutan KNPB Balim Barat
Hentikan pendoropan militer non organik di seluruh tanah Papua.
Tarik seluruh militer non organik dari Papua.Penangkapan sesuai hukum terhadap TPNPB maupun masyarakat sipil, tanpa tembak-menembak sewenang-wenang.
Jangan tempatkan militer di wilayah Kuyawage yang menjadi lokasi pengungsian warga sipil dari Nduga, Puncak, dan Sinak.
Usut tuntas kasus orang hilang Yoban Wenda, Wiringga Wenda, serta kematian Pedite Weya di Malagaineri.
Jamin perlindungan pengungsi dari Kampung Igemuli ke Wunambugu, termasuk akses pangan, kesehatan, pendidikan, ibadah, dan hunian layak.
Segera buat perdasus untuk melindungi wilayah adat, tanah ulayat, dan hutan adat.Surati Presiden RI terkait situasi darurat di Lanny Jaya.
Hindari provokasi konflik atau perang suku demi menjaga persatuan rakyat.
Rapatkan barisan seluruh elemen masyarakat untuk menyelamatkan rakyat dari ancaman genosida, ekosida, dan etnosida.
Mobilisasi massa lebih besar jika tuntutan tidak ditindaklanjuti pemerintah daerah.Turun jalan 15 Agustus menolak Perjanjian New York Agreement. (Red).
More Stories
Konferensi IV GKII Daerah Baliem Tengah Resmi Dibuka, Pemprov Papua Pegunungan dan Pemkab Jayawijaya Tekankan Kemitraan Strategis
GKII Baliem Tengah Gelar Konferensi IV, Pemkab Jayawijaya Tekankan Peran Strategis Gereja dan Perdamaian
Seminar Wawasan Kebangsaan di Nabire Dorong Generasi Muda Papua Tengah Cerdas, Nasionalis dan Kreatif