14 November 2026

DETIK PAPUA

Berita Papua Terkini

Ketika Juru Serang Pemerintah Mendapat Proyek Bahu Jalan

OPINI – Ronaldo Josef Letsoin

Kritik dalam dunia birokrasi bukanlah ancaman.

Kritik justru dibutuhkan untuk memastikan pemerintahan berjalan di jalur yang benar.

Dalam negara demokrasi, pemerintah semestinya tidak alergi terhadap kritik, terlebih kritik yang disampaikan melalui kerja jurnalistik. Pers memiliki fungsi kontrol sosial. Kebebasan pers juga memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Karena itu, ketika seorang wartawan mengkritik kinerja kepala organisasi perangkat daerah (OPD), mempertanyakan kebijakan pemerintah, atau menyoroti pelayanan publik, kritik tersebut semestinya dijawab dengan data, klarifikasi, dan keterbukaan.

Bukan dengan kemarahan.

Bukan dengan serangan pribadi.

Dan terlebih lagi, bukan dengan menggunakan orang lain sebagai tameng.

Fenomena semacam ini patut menjadi perhatian di Kabupaten Fakfak.

Dalam beberapa waktu terakhir, kritik sejumlah jurnalis terhadap kinerja pemerintah maupun sejumlah kepala OPD terkadang justru dipersepsikan sebagai bentuk permusuhan.

Padahal, mengkritik kebijakan atau kinerja pejabat bukan berarti memusuhi pribadi pejabat tersebut.

Seorang wartawan bisa mengkritik hari ini, tetapi pada hari berikutnya memberitakan keberhasilan pemerintah apabila memang terdapat sesuatu yang layak diberitakan.

Itulah pekerjaan pers.

Pers bukan bagian dari birokrasi. Pers bukan pula tim sukses pejabat. Pers berada di ruang publik untuk menjalankan fungsi kontrol sosial dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Karena itu, ketika sebuah pemberitaan dianggap keliru, mekanismenya jelas: berikan hak jawab, sampaikan klarifikasi, tunjukkan data, atau gunakan mekanisme penyelesaian sengketa pers yang tersedia.

Bukan mencari orang lain untuk menyerang wartawan secara pribadi.

Persoalan menjadi lebih serius ketika muncul dugaan adanya pihak-pihak di luar struktur birokrasi yang kemudian tampil menghadapi kritik terhadap pemerintah.

Mereka berada di garis depan untuk membela, menyerang balik, atau menggiring opini terhadap jurnalis yang menyampaikan kritik.

Jika pola seperti ini benar terjadi, pertanyaan publik tentu tidak berhenti pada siapa yang berbicara.

Pertanyaan berikutnya adalah: Siapa yang berada di belakang mereka? Siapa yang menggerakkan? Apa kepentingannya? Dan dari mana sumber daya untuk melakukan aktivitas tersebut?

Pertanyaan itu penting karena serangan terhadap wartawan tidak semestinya dipandang hanya sebagai persoalan pribadi antara seseorang dengan seorang jurnalis.

Apalagi jika orang-orang yang aktif membela kepentingan pemerintah kemudian dikaitkan dengan pekerjaan atau proyek pemerintah.

Dalam penelusuran jurnalistik yang dilakukan, muncul informasi mengenai sejumlah pihak yang diduga mendapatkan pekerjaan proyek bahu jalan dengan nilai ratusan juta rupiah.

Hubungan antara aktivitas seseorang dalam membela pemerintah dengan pemberian proyek harus dibuktikan melalui dokumen pengadaan, kontrak, data perusahaan atau pelaksana, proses penunjukan, hubungan kepentingan, serta bukti lain yang dapat diverifikasi.

Namun, justru karena itu, pertanyaan publik menjadi penting.

Apakah proyek bahu jalan benar-benar diberikan berdasarkan kebutuhan pembangunan, kapasitas pelaksana, dan prosedur yang berlaku?

Atau terdapat aspek lain yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat?

Jika seseorang memperoleh pekerjaan karena kapasitas dan mengikuti prosedur yang sah, tentu tidak ada persoalan.

Tetapi apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa proyek publik digunakan sebagai imbalan atas keberpihakan kepada kekuasaan atau untuk menghadapi pihak yang mengkritik pemerintah, maka persoalannya bukan lagi sekadar proyek.

Itu menyangkut integritas pemerintahan dan kepercayaan masyarakat.

Proyek Pemerintah Bukan Alat Barter

Proyek pemerintah menggunakan uang publik.

Karena itu, masyarakat berhak mengetahui bagaimana sebuah pekerjaan direncanakan, siapa pelaksananya, berapa nilai kontraknya, bagaimana proses pengadaannya, dan apa manfaatnya bagi masyarakat.

Pemerintah bukan pemilik uang tersebut.

Pejabat hanya mengelola mandat publik.

Maka tidak boleh muncul kesan bahwa proyek pemerintah dapat digunakan untuk membangun loyalitas pribadi, apalagi menjadi alat untuk menghadapi orang-orang yang menjalankan fungsi kontrol sosial.

Kalaupun ada pihak yang mendapatkan proyek, ukurannya harus jelas: kompetensi, prosedur, kebutuhan pembangunan, dan aturan.

Bukan kedekatan.

Bukan loyalitas.

Bukan karena seseorang paling keras membela kekuasaan.

Jangan sampai nama rakyat dibawa ketika pemerintah membutuhkan pembenaran, tetapi kepentingan rakyat justru dilupakan ketika muncul pertanyaan mengenai transparansi proyek.

Rakyat bukan tameng.

Proyek bukan alat barter kepentingan.

Dan pers bukan musuh pemerintah.

Kalau kritik dianggap salah, bantahlah dengan fakta.

Kalau pemberitaan dianggap keliru, berikan hak jawab.

Kalau data pemerintah berbeda, buka dokumennya.

Sesederhana itu.

Pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang tidak pernah dikritik.

Pemerintah yang kuat justru adalah pemerintah yang mampu menerima kritik tanpa merasa kehilangan kewibawaan.

Jurnalis tidak selalu benar.

Pemerintah juga tidak selalu benar.

Karena itu, hubungan pers dan pemerintah seharusnya bukan hubungan antara musuh dan lawan.

Keduanya memiliki ruang dan fungsi masing-masing.

Pemerintah menjalankan pemerintahan.

Pers menjalankan fungsi kontrol sosial dan memberikan informasi kepada publik.

Ketika pemerintah bekerja baik, pers semestinya memberitakannya.

Ketika pemerintah melakukan kekeliruan, pers juga memiliki kewajiban untuk mengkritisinya.

Dan ketika kritik itu keliru, pemerintah memiliki hak untuk menjawab.

Yang tidak boleh terjadi adalah ketika substansi pemberitaan ditinggalkan, sementara pribadi wartawan yang diserang.

Lebih jauh, apabila muncul dugaan bahwa orang-orang yang berada di garis depan menyerang atau membela pemerintah kemudian memperoleh akses terhadap proyek pemerintah, maka hal tersebut layak diperiksa secara terbuka berdasarkan dokumen dan fakta.

Jika memang tidak ada hubungan, keterbukaan justru akan menjernihkan persoalan.

Jika terdapat hubungan, publik berhak mengetahui bentuk dan mekanismenya.

Bukan untuk menghakimi.

Tetapi untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat dikelola secara transparan dan sesuai aturan.

Sebab pertanyaan publik pada akhirnya bukan hanya:

“Berapa nilai proyek bahu jalan itu?”

Melainkan:

“Mengapa orang itu mendapatkannya, melalui mekanisme apa, dan apakah seluruh prosesnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik?”

Pertanyaan tersebut bukan tuduhan.

Itu adalah pertanyaan yang hanya dapat dijawab dengan keterbukaan.

Sebab demokrasi membutuhkan pemerintah yang siap dikritik, pers yang bebas menjalankan fungsi kontrol sosial, dan masyarakat yang berhak mengetahui bagaimana uang publik digunakan.

Rakyat bukan tameng.

Proyek bukan alat barter kepentingan.

Dan pers bukan musuh pemerintah.

Loading

Facebook Comments Box