Oleh: Ronaldo Josef Letsoin
Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Fakfak bukan lagi sekadar persoalan ada atau tidaknya titik api di kawasan hutan. Ketika asap berulang kali terlihat dan dirasakan masyarakat, sejumlah wilayah terdampak, dan anak-anak tetap harus berangkat ke sekolah di tengah kondisi udara yang dikeluhkan, maka pertanyaannya bukan lagi semata-mata di mana api berada.
Pertanyaan yang lebih penting adalah seberapa serius pemerintah melihat situasi tersebut.
Hingga kini, Fakfak belum ditetapkan dalam status darurat akibat Karhutla. Status tersebut tentu tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan persepsi atau tekanan publik. Ada indikator, data, kajian, dan kewenangan yang menjadi dasar dalam penetapannya.
Namun, justru karena itu, pemerintah perlu menjelaskan kepada masyarakat. Apa indikator yang digunakan? Data seperti apa yang menjadi dasar? Dan apa pertimbangan pemerintah sehingga kondisi yang dihadapi masyarakat saat ini belum dianggap membutuhkan penetapan status tersebut?
Sebab masyarakat melihat asap. Anak-anak menghirup asap. Sekolah tetap berjalan. Di sejumlah wilayah, masyarakat juga menghadapi kondisi lingkungan yang berbeda dari biasanya.
Maka pertanyaannya sederhana. Apakah pemerintah sudah memiliki ukuran yang jelas mengenai kapan kondisi tersebut harus diikuti dengan perubahan kebijakan?
Apakah harus menunggu lebih banyak warga mengalami gangguan kesehatan? Apakah harus menunggu kualitas udara semakin memburuk? Ataukah pemerintah sudah memiliki sistem antisipasi sehingga keputusan dapat diambil sebelum dampak kesehatan semakin luas?
Pertanyaan tersebut bukan untuk menuduh pemerintah gagal. Justru sebaliknya, ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat dan pers.
Pemerintah tidak cukup hanya mengatakan keadaan masih terkendali. Pemerintah perlu menunjukkan data yang membuat publik memahami mengapa suatu kebijakan diambil.
Dalam persoalan kabut asap, pemerintah sebenarnya tidak kekurangan rujukan.
Pada Senin, 5 Oktober 2026, dokter anak Diah Ayu Pitaloka, Sp.A., menyampaikan rekomendasi IDAI Papua Barat–Papua Barat Daya terkait aktivitas bersekolah anak di tengah kabut asap.
Rekomendasi tersebut menekankan pentingnya melihat Indeks Kualitas Udara secara berkala setiap hari sebagai salah satu dasar dalam menentukan aktivitas anak di sekolah. Ketika kualitas udara memburuk, aktivitas anak di luar ruangan perlu dibatasi dan perlindungan terhadap kelompok rentan harus menjadi perhatian.
Artinya, persoalan ini bukan hanya menjadi perdebatan antara masyarakat dan pemerintah. Ada pertimbangan medis yang sudah disampaikan kepada publik.
Maka pertanyaan berikutnya menjadi penting: sudah sejauh mana rekomendasi tersebut ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Fakfak?
Lebih jauh, pemerintah pusat melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 20 Tahun 2026 juga telah memberikan kerangka mengenai penyelenggaraan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di daerah terdampak asap Karhutla.
Dalam ketentuan tersebut, moda pembelajaran dapat berupa pembelajaran tatap muka penuh, tatap muka sebagian, maupun pembelajaran jarak jauh. Penentuannya dilakukan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan nilai ISPU harian.
Ini penting.
Sebab persoalan pembelajaran di tengah kabut asap bukan lagi perkara apakah sekolah boleh atau tidak boleh berjalan berdasarkan perasaan. Ada mekanisme yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Ketika ISPU berada pada kategori baik, pembelajaran tatap muka dapat berjalan normal. Ketika kualitas udara masuk kategori sedang, aktivitas luar ruangan perlu dibatasi.
Ketika kualitas udara semakin memburuk, pembelajaran dapat disesuaikan, termasuk mengarahkan kelompok rentan untuk belajar dari rumah. Pada kategori sangat tidak sehat dan berbahaya, moda pembelajaran semakin diarahkan kepada pembelajaran jarak jauh.
Yang lebih penting, kondisi tersebut tidak boleh dipandang sebagai libur sekolah. Hak anak memperoleh pendidikan tetap harus dipenuhi. Hanya moda pembelajarannya yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kesehatan.
Dengan demikian, pilihan pemerintah sebenarnya tidak hanya dua: sekolah dibuka atau sekolah diliburkan.
Ada pilihan lain.
Pembelajaran dapat disesuaikan. Aktivitas luar ruangan dapat dibatasi. Pembelajaran dapat dilakukan dari rumah ketika kondisi udara tidak memungkinkan. Sekolah juga dapat menggunakan modul luring bagi wilayah yang tidak memiliki jaringan internet memadai.
Pertanyaannya, apakah mekanisme tersebut sudah disiapkan dan diterapkan di Fakfak?
Pertanyaan ini semakin relevan karena Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak sendiri telah mengingatkan masyarakat mengenai risiko kesehatan akibat kondisi udara yang dinilai sangat tidak sehat.
Kepala Dinas Kesehatan Fakfak, dr. Maulana Patiran, mengimbau masyarakat membatasi aktivitas di luar ruangan dan meminta kelompok rentan, termasuk anak-anak, lanjut usia, serta penderita penyakit pernapasan, mendapatkan perlindungan lebih.
Dinkes juga telah mendistribusikan masker dan menyediakan akses masker melalui puskesmas. Namun, ada satu pernyataan yang patut menjadi perhatian publik.
Dalam persoalan aktivitas belajar mengajar, dr. Maulana menyampaikan bahwa keputusan penyesuaian atau pembatasan kegiatan belajar merupakan kewenangan Dinas Pendidikan.
Di sinilah koordinasi lintas sektor diuji.
Dinas Kesehatan melihat persoalan dari perspektif kesehatan. Dinas Pendidikan memiliki kewenangan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan koordinasi dan pengambilan kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Maka jangan sampai masing-masing institusi berjalan sendiri-sendiri, sementara anak-anak tetap berada di ruang kelas yang kualitas udaranya belum diketahui secara pasti.
Jika Dinkes menyatakan udara sangat tidak sehat, IDAI memberikan rekomendasi perlindungan terhadap anak, sementara aturan pendidikan telah memberikan mekanisme penyesuaian pembelajaran berdasarkan ISPU, publik wajar bertanya: “apa keputusan pemerintah daerah?”
Di sinilah pemerintah membutuhkan keputusan berbasis data, bukan keputusan berdasarkan perkiraan.
Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 20 Tahun 2026 mengatur pemantauan ISPU minimal dua kali sehari, yakni sebelum pembelajaran dimulai dan pada pertengahan hari.
Ketentuan tersebut memberikan pesan yang jelas: kondisi udara dapat berubah, sehingga keputusan pendidikan juga harus dapat menyesuaikan.
Karena itu, tidak cukup hanya mengatakan sekolah tetap berjalan karena keadaan belum dianggap darurat.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: berapa nilai ISPU di sekitar sekolah? Kapan diukur? Siapa yang mengukur? Bagaimana hasilnya disampaikan kepada sekolah, guru, orang tua, dan siswa?
Jika kualitas udara berubah pada siang hari, apakah sekolah memiliki mekanisme untuk mengurangi aktivitas anak?
Jika kondisi memburuk, apakah sekolah memiliki rencana pembelajaran alternatif?
Jika jaringan internet tidak tersedia, apakah sudah disiapkan modul pembelajaran dari rumah?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk kepanikan. Itu adalah bentuk perencanaan.
Karhutla bukan hanya persoalan lingkungan. Ini juga merupakan persoalan kesehatan masyarakat.
Asap mengandung partikel halus seperti PM2.5 dan PM10 serta berbagai zat pencemar lain. Anak-anak merupakan kelompok yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena sistem pernapasan dan imunitas mereka masih berkembang.
Paparan asap dapat memperburuk gangguan pernapasan dan meningkatkan risiko pada anak yang memiliki asma atau kondisi kesehatan tertentu.
Karena itu, ketika kualitas udara memburuk, perlindungan terhadap anak seharusnya menjadi prioritas.
Masker penting, tetapi masker bukan solusi utama.
Membagikan masker kepada masyarakat merupakan langkah mitigasi. Namun masker tidak memadamkan api. Masker tidak menghilangkan sumber asap. Masker juga tidak menggantikan kebutuhan untuk mengukur kualitas udara dan menentukan apakah kegiatan tertentu masih layak dilakukan.
Jangan sampai pemerintah sibuk menghitung berapa banyak masker yang telah dibagikan, sementara masyarakat justru bertanya: “berapa banyak titik api yang sudah benar-benar ditangani? Berapa titik Karhutla yang masih aktif? Berapa luas lahan yang terbakar? Wilayah mana saja yang terdampak asap? Bagaimana kualitas udara di masing-masing wilayah?”
Dan yang paling penting, bagaimana pemerintah memastikan anak-anak tetap memperoleh pendidikan tanpa harus mempertaruhkan kesehatan mereka?
Fakfak bukan hanya pusat kota.
Kondisi udara di pusat Kota Fakfak tidak otomatis menggambarkan kondisi masyarakat di Tomage, Karas, Bomberay maupun Kokas. Wilayah yang lebih dekat dengan sumber asap dapat mengalami kondisi berbeda dengan wilayah lainnya.
Karena itu, pemantauan tidak boleh berhenti pada satu titik pengukuran.
Data aplikasi kualitas udara dapat menjadi salah satu informasi awal. Namun pemerintah juga membutuhkan pemantauan lapangan yang terukur melalui perangkat pemerintah, fasilitas kesehatan, sekolah, dan unsur terkait.
Masyarakat juga berhak mengetahui data tersebut.
Transparansi bukan berarti pemerintah harus menunggu keadaan menjadi buruk. Justru keterbukaan data dapat membantu masyarakat mengambil keputusan untuk melindungi diri dan keluarganya.
Jika pemerintah memiliki data bahwa kualitas udara masih memungkinkan pembelajaran tatap muka, sampaikan datanya.
Jika kualitas udara menunjukkan perlunya pembatasan kegiatan luar ruangan, sampaikan pula.
Jika diperlukan pembelajaran dari rumah, jelaskan dasar keputusannya.
Dengan begitu, masyarakat tidak harus menebak-nebak sendiri apakah anak mereka aman bersekolah.
Persoalan status darurat juga harus ditempatkan secara proporsional.
Tidak ditetapkannya status darurat bukan berarti pemerintah tidak perlu melakukan tindakan pencegahan. Sebaliknya, tindakan pencegahan dapat dilakukan berdasarkan kondisi dan risiko tanpa harus menunggu sebuah status tertentu ditetapkan.
Namun, apabila pemerintah menilai Fakfak belum memenuhi kriteria untuk penetapan status darurat, publik berhak mendapatkan penjelasan yang rasional.
Apa indikatornya? Apa datanya? Apa hasil kajiannya? Apa risiko yang sudah dihitung? Dan apa rencana pemerintah apabila kondisi memburuk?
Pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar memperdebatkan istilah darurat atau tidak darurat.
Sebab dalam manajemen bencana, pemerintah seharusnya tidak hanya bereaksi ketika dampak sudah membesar. Pemerintah harus mampu membaca risiko dan bertindak sebelum risiko tersebut berubah menjadi korban.
Apalagi dalam kasus kabut asap, dampak kesehatan tidak selalu langsung terlihat.
Hari ini anak mungkin masih terlihat sehat. Besok mungkin mulai batuk. Setelah beberapa hari, gangguan pernapasan dapat muncul atau kondisi penyakit yang sudah ada sebelumnya dapat memburuk.
Karena itu, menunggu rumah sakit penuh bukanlah ukuran keberhasilan penanganan.
Justru keberhasilan pemerintah adalah ketika masyarakat dapat terlindungi sebelum rumah sakit dipenuhi pasien.
Di sinilah koordinasi lintas sektor menjadi penting.
BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, aparat keamanan, pemerintah distrik, pemerintah kampung, sekolah, fasilitas kesehatan, dan unsur terkait lainnya harus berada dalam satu sistem penanganan.
Bukan berjalan sendiri-sendiri.
Ketika Dinkes memberikan peringatan kesehatan, Dinas Pendidikan harus dapat menerjemahkannya ke dalam kebijakan pendidikan. Ketika kualitas udara memburuk, sekolah harus memiliki pedoman tindakan. Ketika titik api muncul, pemerintah harus memastikan sumber kebakaran ditangani.
Sebab anak-anak tidak membutuhkan perdebatan antarlembaga.
Mereka membutuhkan perlindungan.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan tentang siapa yang harus disalahkan.
Ini tentang bagaimana pemerintah hadir ketika masyarakat menghadapi ancaman.
Jika data menunjukkan kondisi masih aman, pemerintah harus menjelaskannya.
Jika data menunjukkan risiko meningkat, pemerintah harus bertindak.
Jika rekomendasi medis sudah disampaikan, pemerintah perlu menunjukkan bagaimana rekomendasi itu diterjemahkan menjadi kebijakan.
Dan jika kondisi udara memburuk, pemerintah harus berani menyesuaikan aktivitas pendidikan demi keselamatan anak.
Asap tidak mengenal jabatan.
Asap tidak membedakan pejabat dan rakyat.
Asap juga tidak bertanya siapa yang tinggal di pusat kota dan siapa yang tinggal di kampung.
Ketika anak-anak harus belajar di tengah kabut asap, persoalannya tidak lagi hanya tentang kebakaran hutan.
Ini sudah menyentuh kesehatan, pendidikan, keselamatan masyarakat, dan tanggung jawab pemerintah.
IDAI sudah memberikan peringatan. Dinas Kesehatan juga sudah menyampaikan risiko kesehatan. Pemerintah pusat telah menyediakan kerangka penyesuaian pembelajaran berdasarkan ISPU.
Data kualitas udara dapat dipantau. Kondisi di lapangan juga dapat dilihat.
Maka publik berhak menunggu satu hal, apa langkah Pemerintah Kabupaten Fakfak?
Jangan menunggu anak-anak menjadi korban untuk kemudian menyadari bahwa persoalan ini serius.
Anak-anak Fakfak berhak mendapatkan pendidikan.
Tetapi mereka juga berhak mendapatkan perlindungan kesehatan. Mereka berhak belajar tanpa harus mempertaruhkan udara yang mereka hirup.
Jika hari ini anak-anak Fakfak masih belajar di balik kabut asap, maka satu pertanyaan sederhana layak terus disampaikan kepada pemerintah, Ketika masyarakat membutuhkan pemerintah, apakah pemerintah benar-benar hadir?
![]()

More Stories
Peringati HKN ke-62, RS Pratama Babo Raya Gelar Edukasi Kesehatan dan Perkuat Pelayanan Medis bagi Pelajar
Agustinus Tenau Ajak Seluruh Partai Politik Sinergi Dengan Pemda Bangun Kabupaten Maybrat
NasDem Maybrat Rayakan HUT ke-15, Kader Diajak Perkuat Konsolidasi dan Kedekatan dengan Rakyat