Intan Jaya Menangis! Soanggama Berdarah

Disusun oleh Tim Lokal Peduli Kemanusiaan Bagi Masyarakat Papua (Kabupaten Intan Jaya)

*Latar Belakang*

Sebelum dimekarkan menjadi Kabupaten Intan Jaya, dulunya kabupaten ini adalah bagian dari Kabupaten Paniai, yang jauh dari berbagai konflik. Setelah terjadi pemekaran Kabupaten Intan Jaya, telah terjadi berbagai kasus, di antaranya adalah konflik TPNPB OPM melawan TNI/Polri. Rakyat Intan Jaya harus meniggalkan tanah kelahirannya karena konflik ini.

Menurut laporan puluhan LSM di Jakarta dengan judul Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya yang diterbitkan pada tahun 2021, konflik ini terjadi karena ada hubungan erat dengan kepentingan tambang emas di Blok B Wabu Intan Jaya.

Ini membuat negara habis-habisan mempertahankan Intan Jaya menjadi status quo dan berusaha mengusir masyarakat dari Intan Jaya untuk kepentingan Blok Wabu di Intan Jaya.

Konflik telah berlangsung hingga hari ini. Dari berbagai kasus telah menghilangkan nyawa manusia di Intan Jaya yang dibunuh secara sadis dan biadab.

*Rentetan Kasus di Intan Jaya*

Pelanggaran HAM terus terjadi di Kabupaten Intan Jaya, mulai dari tahun 2019 hingga kini di ataranya adalah:

• Pembunuhan Pdt. Jeremias Zanambani pada 19 September 2020

• Pembunuhan tokoh agama (Pewarta Rupinus Tigau di Kampung Jalae)

• Pembunuhan terhadap warga sipil di 2021

• Penembakan membabi buta yang menyebabkan 2 anak SD harus meninggal dunia di rumahnya Yokatapa Tahun 2022

• Pembunuhan terhadap satu keluarga di Kampung Joparu pada tahun 2023

• Pembunuhan mama Mirip d

• Pembunuhan 15 warga sipil di kampung Soenggama.

Dan masih banyak terjadi pelangaran HAM terhadap warga sipil tiap hari yang tidak diliput media.

Hingga kini kasus 15 Oktober 2025 di Intan Jaya, Distrik Hitadipa, kampung Soanggama yang menewaskan 16 orang masyaralat Intan Jaya.

*Analisa*

Kami Tim Lokal Peduli Kemanusiaan bagi Masyarakat Papua (Kabupaten Intan Jaya) melihat bahwa konflik ini telah membunuh masa depan anak-anak usia sekolah, menghilangkan masa depan mereka; konglik ini telah berupaya menghilangkan Masyarakat Moni-Migani dari Intan Jaya; konflik ini telah berupaya merampas hak-hak Masyarakat adat Intan Jaya.

Juga dari berbagai data dan laporan yang kami Tim Lokal Peduli Kemanusiaan Intan Jaya Bagia Masyarakat (Kabupaten Intan Jaya) melihat bahwa konflik ini bukan semakin menurun, tetap konflik ini semkain meningkat dan semkain membesar dari tahun 2019 hingga hadirnya Provinsi Papua Tengah, tetap tidak membuat dampat apa-apa terhadap Masyarakat Intan Jaya.

Dengan ini, kami Tim Lokal Peduli Kemanusiaan bagi Masyarakat Papua (Kabupaten Intan Jaya) menetapkan kasus tersebut sebagai kasus “SOANGGAMA BERDARAH” dan salah satu pelanggaran HAM berat yang terjadi di tanah Papua.

 

*Penutup*

Dengan situasi ini, kami intelektual, pelajar, mahasiswa yang tergabung dalam Tim Lokal Peduli Kemanusiaan Intan Jaya Bagia Masyarakat (Kabupaten Intan Jaya) tidak bisa tinggal diam. Dengan ini kami akan lakukan aksi demosntrasi damai yang akan kami selenggarakan pada Selasa, 28 Oktober 2025 di Intan Jaya.

*_Kronologis Pembunuhan Terhadap 15 Masyarakat Intan Jaya_*

Menurut keterangan saksi mata yang namanya tidak mau di sebut saat berada di tempat kejadian perkara, sehari sebelum kasus “SOANGGAMA BERDARAH” sekitar jam 16.00 WP ada beberapa anggota TPNPB sempat mampir di rumahnya untuk minum kopi. Namun pada saat sore itu hujan sanggat deras sehinga beberapa anggota TPNPB tersebut nginap di rumah warga tersebut.

Tak terduga pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2025 sekitar jam 04:00 WP ada operasi dan penyisiran oleh satuan Den 1 dan Den 4 Satgas Rajawali II, Yonif 500/S dan Yonif 712/WT masuk di Kampung Soanggama Distrik Hitadipa. Sekitar jam 05:00 WP satuan Den 1 dan Den 4 Satgas Rajawali II, Yonif 500/S dan Yonif 712/WT berpencar ke setiap honai untuk memaksa seluruh masyarakat keluar dan kumpulkan di Halaman Gereja Katholik Soanggama secara paksa.

Enam anggota TNI mulai pemeriksaan di antara masyarakat setempat. Masyarakat yang identik dengan busana ciri khas bulu kasuari, rambut gimbal atau rambut panjang, pake topi menggunakan noken kepala di pisahkan menjadi satu kelompok. Sedangkan masyarakat yang terlihat rapi di pisahkan menjadi satu kelompok disuruh masuk dalam ruangan gereja Katholik dan masyarakat yang indentik dengan busana ciri khas bulu kasuari, rambut gimbal atau rambut panjang, pake topi menggunakan noken kepala dibiarkan diluar gereja.

Kelompok yang berada di luar gereja sekitar jam 06.00 WP mulai di introgasi dengan melihat kecocokan foto yang ada di handphone anggota TNI, yang mencurigakan tanpa melihat kebenaran itu warga sipil atau TPNPB dieksekusi mati dengan ditembak tidak jauh dari gereja lalu dikuburkan secara tidak manusiawi dalam 1 galian kubur.

Disaat momen itu kelompok masyarakat yang ada di dalam gereja di intimidasi dan tidak di izinkan keluar, bahkan mau merokokpun disuruh merokok dalam ruangan gereja.

Disaat momen itu juga ada satu ibu hamil yang hendak dari kampung sebelah rencana berkunjung ke kampung soanggama hingga hampir dekat ia mendengar rentetan bunyi tembakan, akhirnya ia berpaling umtuk hendak lari menyelamatkan diri menyeberang kali akan tetapi karena panik dan trauma sehingga ibu hamil terhanyut dan meninggal dunia.

Identisan korban kasus “SOANGGAMA BERDARAH”;

1. Kaus Lawiya (TPNPB)

2. Roni Lawiya (TPNPB)

3. Ipe Kogoya (TPNPB)

4. Poli Kogoya (TPNPB)

5. Yanuarius Mirip (Warga Sipil Penggungsi Ilaga)

6. Pisen kogoya (Warga Sipil)

7. Sepi Lawiya (Warga Sipil)

8. Agus Kogoya (Warga Sipil)

9. Impinus Tabuni (Warga Sipil)

10. Agopani Holombau (Mono)

11. Winina Mirip (Ibu Hamil)

12. Sakaria Kogoya (Warga Sipil)

13. Kayus Lawiya (Warga Sipil)

14. (Belum di ketahui identitas)

(Belum di ketahui identitas) Ibu hamil dan empat korban warga sipil belum di ketahui identitasnya di karenakan setelah di eksekusi mati mereka lalu di kubur dan sampai saat ini warga setempat belum bisa evakuasi korban pembunuhan dan pengguburan secara manusiawi dikarenakan masih trauma dan hidup di bawah tekanan.

FORUM RAKYAT BERGERAK DAN BERSUARA mengeluarkan pernyataan sikap menanggapi konflik bersenjata antar Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan militer Indonesia, serta tragedi kemanusiaan di Kampung Soanggama, Distrik Hitadipa, yang menewaskan 11 warga sipil dan 5 anggota TPNPB pada 15 Oktober 2025.

Dalam pernyataannya ini kami rakyat Intan Jaya yang tergabung dalam “RAKYAT BERGERAK DAN BERSUARA” menyebut peristiwa tersebut sebagai “Kasus Soanggama Berdarah” dan menuntut pertanggungjawaban negara atas jatuhnya korban jiwa dari kalangan warga sipil. Kami menilai operasi militer Indonesia di Intan Jaya telah menyebabkan penderitaan yang panjang bagi masyarakat sipil, termasuk pengungsian besar-besaran. Karena itu, kami menyampaikan sepuluh poin pernyataan sikap, di antaranya:

1. Segera usut tuntas kasus “soanggama berdarah”

2. Presiden prabowo subianto segera tarik militer non organik yang tengah melakukan operasi di intan jaya dan seluruh tanah papua

3. Segera selenggarakan investigasi independen atas kasus soanggama berdarah

4. Hentikan praktek militerisasi yang di gunakan untuk kepentingan korporasi ekstratif

5. Mengencam keras tindakan MRP yang gagal menjalankan fungsi perlindungan masyarakat adat

6. Tolak eksploitasi tambang di wilayah intan jaya

7. Menyatakan pembunuhan warga sipil di soanggama sebagai pelanggaran ham berat yang harus di selesaikan oleh negara dan menuntut agar pelaku segera di adili

8. Menetapkan 15 oktober sebagai sebagai kasus soanggama berdarah yang wajib di peringati.

9. Menuntut agar pos militer di seluruh intan jaya segera di tarik, karena keberadaannya dianggap warga ketakutan dan trauma sehingga menggungsi

10. Meminta agar militer indonesia dan TPNPB sama-sama menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan dalam konflik bersenjata dan tidak menjadikan warga sipil sebagai korban.

Intan Jaya,28 Oktober 2025