Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Fakfak bukan lagi sekadar persoalan tentang ada atau tidaknya titik api di kawasan hutan. Ketika asap sudah berulang kali terlihat dan dirasakan masyarakat, ketika sejumlah wilayah terdampak, dan ketika anak-anak tetap harus berangkat ke sekolah di tengah kondisi udara yang dikeluhkan masyarakat, maka pertanyaan yang patut diajukan bukan lagi semata-mata di mana api berada, tetapi seberapa serius pemerintah melihat situasi ini.
Hingga kini, Fakfak belum ditetapkan dalam status darurat akibat Karhutla. Di satu sisi, masyarakat masih berhadapan dengan asap, sementara di sisi lain aktivitas pemerintahan dan kehidupan masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Di sinilah publik berhak bertanya, apa sebenarnya ukuran pemerintah dalam menentukan bahwa kondisi ini sudah membutuhkan penanganan yang lebih serius?
Apakah harus menunggu lebih banyak warga mengalami gangguan kesehatan? Apakah harus menunggu sekolah terpaksa menghentikan pembelajaran tatap muka? Apakah harus menunggu kualitas udara semakin memburuk, atau bahkan menunggu korban sebelum pemerintah mengambil langkah yang lebih besar?
Pertanyaan tersebut bukan untuk menuduh pemerintah gagal. Justru sebaliknya, pertanyaan itu merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat dan pers. Pemerintah memiliki kewajiban menjelaskan kepada publik berdasarkan data, bukan sekadar berdasarkan asumsi bahwa keadaan masih terkendali.
Yang membuat persoalan ini semakin serius adalah karena peringatan dari tenaga medis sebenarnya sudah disampaikan. Pada Senin, 5 Oktober 2026, Dokter Anak Diah Ayu Pitaloka, Sp.A, menyampaikan rekomendasi IDAI Papua Barat terkait aktivitas bersekolah anak di tengah kabut asap.
Menurutnya, kebijakan aktivitas sekolah harus melihat Indeks Kualitas Udara secara berkala setiap hari untuk menentukan langkah yang tepat. Pada kondisi tertentu, aktivitas anak perlu dibatasi untuk mengurangi paparan kabut asap. Ketika kualitas udara mencapai kategori sangat tidak sehat, anak-anak direkomendasikan untuk dirumahkan dan pembelajaran dapat dilakukan secara daring. Bahkan, ketika kondisi kualitas udara sudah sangat parah, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan pemindahan anak dari lokasi yang membahayakan kesehatan.
Artinya, pemerintah sebenarnya tidak sedang berjalan tanpa rujukan. Ada dokter anak yang sudah memberikan pandangan medis. Ada parameter kualitas udara yang dapat dipantau. Ada masyarakat yang dapat melihat dan merasakan langsung kondisi asap di lapangan.
Maka pertanyaannya menjadi sederhana, sudah sejauh mana rekomendasi tersebut ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Fakfak?
Anak-anak adalah kelompok yang membutuhkan perlindungan. Mereka berangkat ke sekolah bukan karena mereka mampu menentukan apakah udara hari itu aman atau tidak. Mereka hanya menjalankan kewajiban untuk belajar. Karena itu, ketika kondisi udara memburuk akibat asap, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan sekolah, guru, orang tua dan siswa memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi udara serta langkah perlindungannya.
Sekolah memang harus tetap berjalan. Pendidikan tidak boleh berhenti begitu saja hanya karena persoalan asap. Namun pendidikan juga tidak boleh dijalankan dengan mengabaikan risiko kesehatan anak. Jika kualitas udara masih memungkinkan, pembelajaran tentu dapat berjalan dengan langkah perlindungan yang sesuai. Tetapi apabila kualitas udara memburuk, kegiatan di luar ruangan harus dievaluasi. Jika kondisi semakin tidak sehat, pembelajaran dari rumah dapat menjadi salah satu pilihan. Dan apabila kondisi sudah sangat berbahaya, keselamatan anak harus ditempatkan di atas kepentingan pembelajaran tatap muka.
Di sinilah pemerintah membutuhkan keputusan berbasis data, bukan keputusan berdasarkan perkiraan.
Jika asap terus muncul dan titik kebakaran masih terlihat di sejumlah wilayah, maka pendekatan pemerintah tidak cukup hanya berupa pembagian masker atau imbauan agar masyarakat berhati-hati. Masker penting, tetapi masker bukan solusi utama. Yang lebih penting adalah memastikan sumber asap ditangani, titik api dikendalikan, kualitas udara dipantau secara konsisten, serta informasi mengenai kondisi udara dan risiko kesehatan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Jangan sampai pemerintah sibuk menghitung berapa banyak masker yang telah dibagikan, sementara masyarakat justru bertanya, berapa banyak titik api yang sudah benar-benar ditangani?
Masyarakat juga perlu mengetahui berapa titik Karhutla yang masih aktif, berapa luas lahan yang terbakar, wilayah mana saja yang terdampak asap, bagaimana kualitas udara di masing-masing wilayah, berapa sekolah yang terdampak, serta langkah apa yang sudah dilakukan untuk melindungi anak-anak dan kelompok rentan.
Fakfak bukan hanya pusat kota. Wilayah ini sangat luas. Kondisi di pusat Kota Fakfak tidak otomatis menggambarkan kondisi masyarakat di Tomage, Karas, Bomberay maupun Kokas. Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya melihat kondisi dari pusat pemerintahan. Pemerintah harus turun ke lapangan dan melihat secara langsung bagaimana masyarakat menghadapi asap.
Data dari aplikasi pemantauan kualitas udara memang penting, tetapi data tersebut harus dilengkapi dengan pemantauan lapangan dari distrik, kampung, sekolah, fasilitas kesehatan dan masyarakat. Sebab masyarakat yang berada lebih dekat dengan sumber asap bisa saja menghadapi kondisi yang berbeda dengan masyarakat di pusat kota.
Jika anak-anak sekolah sudah belajar dalam kondisi berkabut asap, maka pemerintah seharusnya tidak lagi bertanya apakah persoalan ini serius atau tidak. Justru pertanyaannya, mengapa respons pemerintah belum terlihat sebanding dengan ancaman yang dirasakan masyarakat?
Status darurat juga bukan sekadar persoalan memasang label darurat atau tidak darurat. Penetapan status tertentu tentu harus berdasarkan indikator, data, kajian dan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, apabila pemerintah menilai kondisi Fakfak belum memenuhi kriteria untuk ditetapkan dalam status darurat, publik berhak mendapatkan penjelasan.
Apa indikatornya? Apa datanya? Apa hasil kajiannya? Apa pertimbangan pemerintah sehingga status tersebut belum ditetapkan?
Transparansi seperti inilah yang dibutuhkan masyarakat. Sebab masyarakat bukan hanya membutuhkan imbauan untuk memakai masker. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa pemerintah benar-benar mengukur, memantau dan menangani risiko yang sedang mereka hadapi.
Karhutla memiliki karakter yang berbeda dengan bencana yang dampaknya dapat langsung terlihat dalam satu titik. Asap dapat bergerak mengikuti kondisi angin dan menyebar ke wilayah permukiman. Dampaknya juga tidak selalu langsung terlihat. Anak-anak, bayi, lanjut usia, ibu hamil serta masyarakat dengan kondisi kesehatan tertentu membutuhkan perhatian khusus.
Karena itu, pemerintah tidak semestinya menunggu sampai rumah sakit dipenuhi pasien baru kemudian menyimpulkan bahwa persoalan ini serius. Pencegahan jauh lebih baik daripada menunggu korban.
Pemerintah daerah memiliki perangkat untuk melakukan koordinasi lintas sektor. BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, aparat keamanan, pemerintah distrik dan kampung serta unsur terkait lainnya dapat dilibatkan dalam satu sistem penanganan yang terukur.
Yang dibutuhkan bukan hanya respons ketika api terlihat. Yang dibutuhkan adalah sistem pemantauan kualitas udara, informasi publik yang terbuka, perlindungan kelompok rentan, perlindungan terhadap anak sekolah, serta langkah konkret untuk mengendalikan sumber Karhutla.
Jika asap terus berulang, penanganannya juga tidak boleh bersifat sporadis. Fakfak membutuhkan manajemen krisis, bukan sekadar reaksi sesaat.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan tentang siapa yang harus disalahkan. Ini tentang bagaimana pemerintah melindungi masyarakat ketika ancaman kesehatan mulai dirasakan.
Jika pemerintah memiliki data bahwa kondisi belum memenuhi kriteria darurat, sampaikan kepada publik. Jika diperlukan peningkatan langkah penanganan, jelaskan pula indikator dan prosesnya. Yang tidak boleh terjadi adalah masyarakat dibiarkan menebak-nebak sendiri apakah udara yang mereka hirup masih aman, apakah anak mereka aman bersekolah, dan apakah pemerintah sudah mengambil tindakan yang cukup.
Sebab asap tidak mengenal jabatan. Asap tidak membedakan pejabat dan rakyat. Asap juga tidak bertanya apakah seseorang tinggal di pusat kota atau di kampung.
Dan ketika anak-anak harus belajar di tengah kabut asap, persoalannya tidak lagi hanya tentang kebakaran hutan. Ini sudah menyentuh kesehatan, pendidikan, keselamatan masyarakat dan tanggung jawab pemerintah.
Apalagi peringatan dari dokter sudah disampaikan. Data kualitas udara dapat dipantau. Kondisi di lapangan juga dapat dilihat.
Maka jangan menunggu anak-anak menjadi korban untuk kemudian menyadari bahwa persoalan ini serius.
Anak-anak Fakfak berhak belajar. Tetapi mereka juga berhak menghirup udara yang aman ketika belajar.
Jika hari ini anak-anak Fakfak masih belajar di balik kabut asap, maka satu pertanyaan sederhana layak terus disampaikan kepada pemerintah:
Ketika masyarakat membutuhkan pemerintah, apakah pemerintah benar-benar hadir?
Oleh: Ronaldo Josef Letsoin
![]()

More Stories
Rizaldy Melarikan Diri ke Nabire, Tinggalkan Istri dan Anak di Fakfak, Gugatan Cerai Pun Terkendala
Masjid Apung Al-Afdan Fakfak Kian Mangkrak, Janji Pembangunan Sejak Periode Pertama hingga Kedua Dominggus Mandacan Dipertanyakan
PUPR2KP Fakfak Targetkan Pembangunan Intake 2027, Pelayanan Air Bersih Ditingkatkan