Hari Pengungsi Sedunia: DPRD Nduga Desak Penanganan Serius 122.931

DETIKPAPUA.COM : Wamena – Memperingati Hari Pengungsi Sedunia, Anggota DPRD Kabupaten Nduga, Leri Gwijangge, menyampaikan kondisi dan jumlah pengungsi asal Nduga yang telah meninggalkan kampung halaman sejak 2 Desember 2018.

Tercatat jumlah pengungsi internal di seluruh Tanah Papua mencapai 122.931 jiwa, dengan 10.272 jiwa di antaranya berasal dari Nduga dan kini berada di Wamena serta Kwiyawagi.

Dalam pernyataannya pada 20 Juni 2026, Leri menegaskan bahwa pengungsi Nduga tersebar di delapan kabupaten/kota, dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Jayawijaya sebagai kabupaten induk.

Ia menyampaikan ucapan selamat Hari Pengungsi Sedunia bagi masyarakat yang terdampak konflik bersenjata di Papua, sekaligus menyoroti lemahnya penanganan pemerintah terhadap pengungsi.

“Sejak 2 Desember 2018 sampai hari ini, masyarakat saya, keluarga saya, orang tua, saudara, anak-anak, masih hidup di pengungsian. Banyak yang meninggal, tetapi pemerintah tidak pernah mendata dengan baik, tidak mengurus kesehatan dan pendidikan mereka,” ujar Leri Gwijangge.

Ia menilai pelayanan pemerintah selama ini hanya sebatas bantuan sembako jangka pendek, tanpa solusi permanen untuk mengembalikan masyarakat ke kampung halaman. Menurutnya, pemerintah daerah maupun pusat menutup mata terhadap penderitaan pengungsi.

“Anggaran Otsus harus dipakai untuk mengurus manusia, bukan hanya bangunan fisik. Pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat wajib duduk bersama dan berpikir serius bagaimana mengembalikan masyarakat ke distrik dan kampung mereka. Kalau penduduk terus keluar, akar Kabupaten Nduga bisa hilang,” tegasnya.

Leri juga menyoroti dampak konflik bersenjata antara TPN OPM dan TNI-Polri yang membuat masyarakat keluar dari dusun mereka.

Ia menyebut banyak anak-anak, ibu-ibu, dan orang tua meninggal di pengungsian akibat kurangnya layanan kesehatan, pendidikan, dan gizi.

Selain itu, ia mengkritik mobilisasi militer di Nduga yang menurutnya memperburuk trauma warga sipil.

Ia meminta Presiden, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Pertahanan melakukan evaluasi serius terhadap penanganan konflik di Papua, khususnya di Kabupaten Nduga.

“Kabupaten itu ada karena ada masyarakat. Kalau masyarakatnya keluar semua, maka kabupaten bisa runtuh. Ini perlu diseriusi oleh pemerintah daerah, provinsi, dan pusat,” kata Leri.

Sejak 2018, pengungsian di Nduga berlangsung selama lebih dari 7 tahun 6 bulan dan belum menunjukkan tanda-tanda berakhir.

Leri menutup pernyataannya dengan desakan agar pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh demi masa depan masyarakat Nduga. (Red).