Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa Tidak Bersedia Mengambil Alih RSUD Nabire Jika Belum Adanya Audit Secara Keseluruhan

Nabire, detikpapua – Gubernur Provinsi Papua Tengah pada 23 April 2025, Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan melakukan supervisi selama dua tahun terhadap RSUD Nabire. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memastikan pemantauan kinerja, serta melaksanakan evaluasi dan perbaikan agar rumah sakit dapat beroperasi sesuai standar pelayanan yang optimal, Senin 26 Mei 2025.

Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menjelaskan  itu tim kesehatan Pemprov Papua Tengah pun langsung bergerak cepat melakukan supervisi di RSUD Nabire”.

Sementara tujuan dari supervisi ini untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memastikan pemantauan kinerja, serta melaksanakan evaluasi dan perbaikan agar rumah sakit dapat beroperasi sesuai standar pelayanan yang optimal, jelasnya”.

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan, hasil supervisi tersebut telah dikeluar, dan Pemprov Papua Tengah, merekomendasi agar bupati Nabire melakukan audit internal di RSUD ini, ungkap Meki Nawipa”.

“Jadi mereka mau percayakan BPKP, atau akuntan publik, maupun lembaga-lembaga independen yang lain, yah terserah, karena merekalah pemilik RSUD Nabire”.

Menurut Meki, setelah audit tersebut dilakukan, baru Pemprov Papua Tengah bisa membicarakan untuk bagaimana pengaturan manajemen kedepannya.

Lebih Lanjut dikatakan Pemprov Papua Tengah, juga telah mengetahui titik kelemahan daripada RSUD Nabire, jelasnya”.

“Jadi sekali lagi, perlu dilakukan audit secara keseluruhan, kalau ini tidak dilakukan, maka masalah RSUD Nabire tidak akan bisa selesai, dan gubernur tidak bersedia mengambil alih RSUD Nabire, karena jangan sampai publik menilai, gubernur tidak jalan, sementara sudah ada surat dari bupati Nabire, padahal tidak, karena pemiliknya adalah mereka, jadi semua ini kembali kepada bupati Nabire, kalau mau kita yang atur, maka harus dilakukan audit, itu baru bisa,” ungkapnya”. (Red)