Gubernur Papua Tengah “4 Dasar Pilar untuk Menyongsong Indonesia Emas 2045”

Nabire, detikpapua – Pemerintah daerah se-Tanah Papua menunjukkan komitmen serius dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Dalam sebuah rapat koordinasi yang digelar baru-baru ini, tema “Integritas di Setiap Rupiah: Jaga Amanah, Bangun Papua” menjadi sorotan utama sebagai arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dalam sambutnya mengatakan Pembangunan di Tanah Papua diharapkan untuk dapat membangun sesuatu yang berdampak langsung kepada masyarakat seperti sekolah, tempat ibadah dan sebagainya, jelasnya”.

Meki Nawipa juga menjelaskan Pemerintah setanah Papua di harapkan dapat mempersiapkan diri untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan 4 dasar pilar berdasarkan Pancasila sebagai dasar berbangsa, bernegara dan konstitusi, di dalam Pembangunan manusia serta penguasaan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Pemerataan Pembangunan di papua, jelasnya”.

Gubernur Papua Tengah juga menjelaskan ancaman Korupsi yang dapat menghambat visi 2045 yaitu berbagai indikator yaaang memnunjukan bahwa integritas nasional masih rentan dan korupsi masih menjadi ancaman serius bagi tata kelola pemerintahan khususnya di Tanah Papua.

Perlu di ketahui Rata-rata IIN ( Indeks Integritas Nasional) tahun 2024 terkategori Rentan yaitu 71.53 yang artinya memiliki integritas yang cukup tinggi dan perlu adanya upaya peningkatan pengelolaan tata kelola yang bersih dan akuntabel.

Sementara Capaian Rerata MCP Pemerintah Daerah Se-Tanah Papua Tahun 2024 yaitu 38 (Merah/Rendah) dan Papua Tengah sendiri memiliki skor 41,96%.

Gubernur juga menjelaskan Papua memiliki karakteristik wilayah yang unik dan beragam tantangan, seperti kondisi geografis yang sulit, keterbatasan insfrastruktur dan kesenjangan Sosial-Ekonomi, yang mana Masyarakat Papua sangat berharap pada pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan yang berkualitas dan pemerataan kesejahteraan”.

“untuk itu Tantangan ini menuntut pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan bebas dari praktik korupsi agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara berkelanjutan, jelasnya”.

Sementara itu Ketua KPK RI Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa integritas harus hadir dalam setiap proses pengelolaan anggaran, mulai dari penyusunan APBD, pembahasan, penetapan, hingga implementasi dan evaluasi. Tanpa integritas, setiap rupiah yang digelontorkan pemerintah berisiko tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, jelasnya”.

Lebih lanjut dikatkan kepemimpinan berintegritas pun menjadi sorotan utama melalui Sistem pemerintahan yang berbasis aturan, digitalisasi, serta pengawasan internal yang kuat, diyakini dapat mencegah potensi korupsi sejak dini, ujarnya”.

“untuk itu kepala daerah juga didorong untuk memberdayakan inspektorat daerah sebagai garda terdepan dalam pengawasan tata kelola, jelasnya”. (Red)