GMNI Jayawijaya: Pemprov Papua Pegunungan Lindungi Dugaan Kecurangan Rekrutmen dengan Kekerasan Militer

DETIKPAPUA.COM : Wamena – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jayawijaya mengecam tindakan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan yang dinilai melindungi dugaan kecurangan dalam proses rekrutmen tenaga kerja dengan mengerahkan aparat militer. Aksi damai pemalangan Kantor BKD Provinsi disebut dibalas dengan intimidasi bersenjata.

Sekretaris GMNI Jayawijaya, Hengky Hilapok, menyatakan bahwa pencari kerja (pencaker) pribumi merasa dikhianati oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, terutama setelah kesepakatan awal yang dijanjikan tidak ditepati.

“Kami desak pemerintah provinsi segera fasilitasi forum terbuka agar pencaker bisa mempresentasikan data akurat terkait kecurangan hasil tes SKD. Jangan biarkan konflik ini membesar akibat minimnya transparansi,” tegas Hengky di Wamena, Rabu (26/6).

Menurut Hengky, pemalangan yang dilakukan pencaker dilakukan secara damai oleh kelompok intelektual terdidik, dan baru akan dibuka setelah Pemerintah memberikan jawaban resmi. Namun, justru aparat militer dikerahkan untuk membongkar palang tanpa komunikasi yang jelas.

“Pemerintah memperlakukan pencaker seperti teroris, padahal mereka hanya menuntut keadilan atas mekanisme seleksi yang dinilai cacat hukum,” tambahnya.

GMNI juga menyoroti peran Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi yang menurut mereka tidak menggunakan pendekatan budaya dalam merespons aspirasi masyarakat.

“Bapak Sekda adalah orang asli Hubula. Seharusnya beliau memahami penyelesaian persoalan lewat cara-cara adat, bukan tindakan represif yang berujung trauma,” ujar Hengky.

Ia juga meminta Kapolres Jayawijaya untuk tidak menjadi “tameng” bagi tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah provinsi.

“Kapolres hadir untuk melindungi rakyat, bukan berhadapan dengan rakyatnya sendiri,” tuturnya. “Kami bukan musuh negara. Kami hanya ingin tahu mekanisme yang benar dalam seleksi CPCPNS,”jelasnya.

GMNI bersama Aliansi Honorer Nasional (AHN) Forum Pribumi Papua Pegunungan dan Hi-Labewa dan organisasi masyarakat adat lainnya menyatakan telah mengantongi bukti dugaan kecurangan dan siap memaparkannya jika diberikan ruang resmi.

“Jangan biarkan demokrasi mati di tanah Papua Pegunungan. Pemimpin harus hadir sebagai pelayan, bukan penguasa yang kebal kritik,” tutup Hengky. (AW)