FIM-WP Pusat Tegaskan Sikap: “Dogiyai Berdarah, Papua Darurat Kemanusiaan”

DETIKPAPUA.COM | Jayapura, — Forum Independen Mahasiswa West Papua (FIM-WP) Pusat hadir dan berdiri bersama rakyat serta mahasiswa Dogiyai dalam aksi mimbar bebas yang digelar hari ini. Dalam aksi tersebut, FIM-WP menyuarakan sikap tegas terhadap krisis kemanusiaan yang terus terjadi di Dogiyai dan berbagai wilayah di Tanah Papua, Senin 11 Mei 2026.

Dengan suara lantang dan penuh duka, massa aksi menyatakan bahwa kekerasan bersenjata yang terus berulang di Papua merupakan bentuk tindakan sewenang-wenang aparat militer Indonesia terhadap warga sipil. Mereka menilai, berbagai insiden penembakan dan operasi militer telah menciptakan ketakutan mendalam di tengah masyarakat Papua.

Dogiyai kembali menjadi sorotan setelah serangkaian peristiwa berdarah terjadi sejak akhir Maret 2026. Sedikitnya lima warga sipil dilaporkan meninggal dunia akibat penembakan, yakni Siprianus Kibakoto, Yulita Pigai, Martinus Yobe, Angkian Edowai, dan Ferdinan Auwe.

Belum reda duka tersebut, publik kembali diguncang dengan tewasnya seorang pelajar SMA Negeri 2 Dogiyai, Nopison Tebay (17), akibat letusan senjata api. Kematian pelajar yang masih memiliki masa depan panjang itu menambah daftar panjang korban sipil di Papua.

Dalam pernyataannya, FIM-WP menilai berbagai tudingan dan bukti yang berkembang mengarah kepada aparat TNI/Polri yang beroperasi di wilayah Papua. Mereka menuduh warga sipil dijadikan korban dalam konflik bersenjata, tanah adat dijetapkan sebagai medan operasi, dan nyawa masyarakat Papua dipandang tidak berharga.

“Ini bukan sekadar persoalan keamanan, tetapi bukti penjajahan dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi secara sistematis. Hukum seolah diam, pelaku bebas berkeliaran, sementara keluarga korban hanya menunggu keadilan yang tak kunjung datang,” demikian pernyataan yang disampaikan dalam mimbar bebas tersebut.

Dalam aksi itu, FIM-WP Pusat juga menyampaikan tujuh poin tuntutan utama:

1. Menilai kekerasan militer di Papua berkaitan dengan kepentingan PT Freeport Indonesia, serta menuntut penutupan Freeport dan pengembalian hak kedaulatan rakyat Amungsa demi mencegah konflik berkepanjangan di Tanah Papua.
2. Mendesak penghentian operasi militer serta penarikan militer non-organik dan anorganik dari seluruh wilayah Papua.
3. Menuntut penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua.
4. Mendesak penutupan seluruh investasi asing yang dianggap mengealihkan sumber daya alam Papua.
5. Meminta pengusutan tuntas berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM di Dogiyai, Puncak, Maybrat, Timika, Intan Jaya, Nduga, Yahukimo, Asmat, Boven Digul, Yotefa Jayapura, dan wilayah Papua lainnya.
6. Menyatakan akan melakukan mobilisasi besar-besaran ke Nabire dan melumpuhkan berbagai sektor apabila kekerasan militer terus terjadi, sekaligus menuntut pencabutan SK Provinsi Papua Tengah.
7. Menuntut pemberian hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua sebagai solusi demokratis atas konflik berkepanjangan di Papua.

Aksi mimbar bebas tersebut berlangsung dengan pengawalan ketat massa mahasiswa dan masyarakat sipil yang menyerukan penghentian kekerasan serta penegakan hak asasi manusia di Tanah Papua.(*)