FGD IDI 2026 Digelar di Nabire, Gubernur Meki Nawipa: Skor Demokrasi Papua Tengah Bukan Sekadar Angka, Tapi Arah Masa Depan Daerah

Nabire, detikpapua.com| Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 digelar di Aula Guest House, Jalan Merdeka, Kabupaten Nabire, Rabu (25/02/2026).

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, yang diwakili oleh Victor Fun, S.Sos., M.Si. Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan, disampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh anggota Kelompok Kerja (Pokja) serta para pemangku kepentingan yang hadir dalam forum tersebut.

“Atas penyertaan Tuhan, kita semua dapat hadir bersama dalam keadaan sehat untuk mengikuti forum diskusi ini dalam rangka perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Papua Tengah tahun 2026,” demikian kutipan sambutan Gubernur Meki Nawipa.

Gubernur menegaskan bahwa kehadiran para peserta menunjukkan komitmen bersama untuk terus memperbarui dan memperkuat praktik demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab, terutama dalam aspek kebebasan, kesetaraan, serta kapasitas lembaga demokrasi.

Menurutnya, forum ini bertujuan untuk memverifikasi berbagai peristiwa nyata yang terjadi di masyarakat sepanjang tahun berjalan. Data dan fakta yang dikumpulkan akan menjadi bahan utama dalam penyusunan skor IDI Provinsi Papua Tengah.

“Skor ini bukan hanya sekadar angka, tetapi menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

Gubernur Meki Nawipa juga menekankan bahwa Papua Tengah adalah rumah bersama yang dibangun dengan semangat persatuan, toleransi, dan kebersamaan. Demokrasi yang dikembangkan harus bersifat substantif, tidak hanya hadir saat pemilihan kepala daerah atau pemilu, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

“Demokrasi harus menjamin kebebasan berpendapat, menjunjung tinggi kesetaraan bagi seluruh warga tanpa terkecuali, serta diperkuat oleh lembaga-lembaga yang kapabel dan berintegritas,” lanjutnya.

Ia mengajak seluruh unsur yang hadir, mulai dari eksekutif, legislatif, partai politik, akademisi, media massa, organisasi masyarakat, hingga aparat keamanan, untuk berperan aktif sebagai garda terdepan dalam menjaga dan merawat demokrasi di Papua Tengah.

Melalui diskusi yang partisipatif dan terbuka, diharapkan dapat menghasilkan skor IDI yang akurat dan mencerminkan kondisi riil demokrasi di Provinsi Papua Tengah.

“Semakin tinggi skor demokrasi kita, semakin baik kualitas tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat yang akan kita capai,” tutupnya.

Di akhir sambutan, Focus Group Discussion perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 secara resmi dinyatakan dibuka.(Red)