DPRD Nduga Fraksi Perindo: Penembakan Dua Anggota Polisi di UGD Wamena Murni Kombatan TPNPB dengan TNI/Polri, Warga Sipil Harus Dilindungi Tanpa Memandang Latar Belakang

DETIKPAPUA.COM : Wamena- Ketua Fraksi Perindo DPRD Kabupaten Nduga, Leri Gwijangge, S.AP., M.M., menanggapi isu yang berkembang di masyarakat Wamena terkait penembakan dua aparat keamanan di Rumah Sakit Umum Wamena, Provinsi Papua Pegunungan. Penyerangan itu dilakukan oleh kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) pimpinan Egianus Kogoya dan kawan-kawannya, yang kini dikaitkan dengan warga pengungsi asal Nduga.

Menurut Leri, anggapan bahwa masyarakat Nduga terlibat dalam aksi tersebut adalah keliru. “Sebenarnya, Egianus dan kelompoknya adalah kombatan yang berhadapan langsung dengan pemerintah Indonesia, sehingga tidak ada unsur keterlibatan dari warga pengungsi Nduga,” ujar Leri saat dihubungi melalui WhatsApp pada 30 Mei 2025.

Dalam merespons kejadian ini, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, DPRP Provinsi, DPRD Jayawijaya, Dandim 1702, dan Kapolres Jayawijaya menggelar Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) guna membahas isu keamanan di ibu kota provinsi. Beredar kabar bahwa setelah pertemuan tersebut, pemerintah berencana memulangkan pengungsi suku Nduga.

Menanggapi hal itu, Leri menyatakan bahwa jika benar pemerintah hendak memulangkan warga Nduga, maka keputusan tersebut perlu dikaji lebih dalam. “Wamena adalah rumah kita bersama, kami berasal dari Wamena, dan kami memiliki dasar sejarah yang jelas. Tidak ada satu marga, satu suku, atau satu kelompok yang berhak mengklaim Jayawijaya sebagai milik mereka sendiri,” tegasnya.

Leri juga meminta aparat keamanan untuk bertindak dengan mengedepankan kemanusiaan serta melindungi warga sipil. “Silakan kejar TPNPB, tetapi jangan melakukan intimidasi terhadap masyarakat. Jika operasi dilakukan dari rumah ke rumah, itu hanya akan memperpanjang trauma yang sudah dialami para pengungsi,” ujarnya.

Sebagai ketua Fraksi Perindo, ia juga berharap agar Egianus dan kelompoknya segera menarik mundur pasukannya dari Jayawijaya demi menghindari trauma berkepanjangan bagi masyarakat. “Kami mengimbau agar tidak ada lagi aksi-aksi penyerangan di Kabupaten Jayawijaya, karena wilayah ini adalah ibu kota provinsi yang harus kita jaga bersama,” tambahnya.

Lebih lanjut, Leri meminta gubernur Papua Pegunungan untuk merealisasikan visinya terkait penarikan pasukan non-organik dari wilayah Nduga dan pemulangan pengungsi Nduga. “Jika masyarakat dikembalikan sementara pasukan militer masih ditempatkan di sana, itu ibarat mempertemukan anjing dan kucing yang tidak akan pernah akur,” tegasnya.

Ia juga mendesak pemerintah daerah untuk segera berkomunikasi dengan Presiden RI, Panglima TNI, Menteri Pertahanan, serta petinggi negara lainnya agar operasi militer di Kabupaten Nduga segera dihentikan. “Jika operasi masih berjalan saat warga kembali, masyarakat bisa saja menjadi korban, dan ujung-ujungnya aparatlah yang akan disalahkan,” ungkapnya.

Selain itu, Leri meminta agar pasukan TPNPB OPM Kodap III Ndugama yang sedang melakukan penyerangan di berbagai daerah, termasuk Yahukimo dan Jayawijaya, segera menghentikan aksinya dan meninggalkan Jayawijaya. “Kabupaten Jayawijaya adalah pusat pendidikan dan pemerintahan, serta tempat berkembangnya peradaban suku Papua Pegunungan dari Wamena. Oleh karena itu, kita semua harus menjaga wilayah ini,” pungkasnya.

Terakhir, ia menegaskan bahwa warga yang berasal dari lembah maupun dataran tinggi Jayawijaya harus bersatu dan tidak melakukan pengusiran terhadap pengungsi suku Nduga. “Jika pengusiran terjadi, itu bisa memicu konflik antar keluarga, yang tentunya tidak kita inginkan. Saya harap kita semua dapat menjaga ketertiban dan keamanan Jayawijaya,” tutupnya. (AW).