DPR Papua Pegunungan: Prosesi Adat Saja Tidak Cukup, Pemerintah Harus Tangani Dampak Konflik

WAMENA – Dinilai belum sepenuhnya pulih setelah konflik yang melibatkan warga dari wilayah Kurima dan Lanny Jaya, perlu adanya melihat kembali secara serius.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Pegunungan meminta Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, Bupati Jayawijaya Athenius Murib, Bupati Lanny Jaya Alpius Yigibalom, serta Bupati Yahukimo untuk segera duduk bersama menyelesaikan berbagai persoalan pascakonflik antarkelompok warga yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul situasi keamanan dan kehidupan masyarakat yang dinilai belum sepenuhnya pulih setelah konflik yang melibatkan warga dari wilayah Kurima dan Lanny Jaya.

Ketua DPRD Papua Pegunungan, Yos Elopere, mengapresiasi langkah pemerintah yang telah memfasilitasi prosesi adat patah panah sebagai upaya perdamaian. Namun, menurutnya, penyelesaian konflik tidak cukup berhenti pada prosesi tersebut.

“Prosesi adat sudah dilaksanakan dan kami mengapresiasi langkah Ibu Wamendagri, Gubernur, serta para bupati yang telah memediasi perdamaian. Namun hingga saat ini masyarakat masih merasa belum nyaman. Kehidupan sosial dan ekonomi belum kembali normal sehingga pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih serius,” katanya bersama pimpinan dan anggota DPR di Kantor DPR Provinsi Papua Pegunungan, Wamena, Selasa (07/07/2026).

Yos menilai pemerintah perlu segera melakukan rekonsiliasi lanjutan serta menangani dampak konflik, termasuk kerusakan rumah warga yang terbakar dan pemulihan kondisi masyarakat agar konflik serupa tidak kembali terjadi.

Ia juga meminta Wakil Menteri Dalam Negeri segera mengundang Gubernur Papua Pegunungan bersama Bupati Jayawijaya, Bupati Lanny Jaya, dan Bupati Yahukimo untuk menyusun langkah bersama dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Selain itu, DPRD meminta adanya penguatan pengamanan di wilayah Wamena. Menurut Yos, insiden pembakaran rumah yang kembali terjadi di kawasan Woma bisa saja menunjukkan situasi keamanan masih memerlukan perhatian serius.

“Kami tidak ingin konflik kembali berlanjut. Karena itu kami berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata, termasuk meminta penambahan personel keamanan untuk membantu Polres Jayawijaya menjaga situasi tetap kondusif,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua II DPRD Papua Pegunungan, Terius Yigibalom, mengatakan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten harus segera memberikan perhatian kepada masyarakat yang terdampak konflik.

Menurutnya, warga yang kehilangan rumah maupun harta benda membutuhkan bantuan kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal sementara, hingga pendampingan agar tidak mengalami trauma berkepanjangan.

“Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten perlu membagi peran secara jelas. Provinsi membantu apa, kabupaten membantu apa, sehingga penanganan terhadap masyarakat terdampak dapat berjalan efektif dan tidak tumpang tindih,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk ikut menjaga situasi keamanan serta mendukung proses rekonsiliasi agar kehidupan masyarakat dapat kembali normal.

“Persoalan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Seluruh elemen masyarakat harus bersama-sama menjaga perdamaian dan mencegah konflik kembali terjadi, sehingga Wamena sebagai ibu kota Provinsi Papua Pegunungan tetap aman dan kondusif,” tutupnya. (*).