DETIKPAPUA.COM ; Wamena – DPR Papua pegunungan menolak pemotongan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Provinsi Papua Pegunungan. DPR dan TPAD meminta pemerintah pusat sebaiknya menambah anggaran untuk Papua Pegunungan, kondisi daerah papua pegunungan berbeda dengan 5 provinsi di papua raya.
Hal ini dikatakan Ketua DPR Yos Elopere,Kamis (13/3/25), usai melakukan pertemuan bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) juga menyepakati bersama tak ada melakukan pemangkasan tapi, dengan kondisi daerah di papua pegunungan yang berbeda dengan lima provinsi di papua raya sehingga, perlu penambahan anggaran.
Yos Elopere mengatakan, DPR juga menanyakan terkait Instruksi Presiden Nomor 1/2025 tentang efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD.
“Kami dalam pertemuan tanyakan tim TAPD tapi, sikap TALD tidak merespon baik,”katanya.
DPR Papua Pegunungan telah menyatakan sikap menolak pemangkasan anggaran, kami pertimbangkan dengan kondisi daerah dan pemotongan dana dengan nilai yang cukup besar.
“Kalo bisa [negara] pemerintah pusat menambah anggaran bukan mengurangi anggaran, melihat kondisi daerah papua pegunungan jangkauan semua melalui udara [pesawat] nilai 100 Miliar sangat besar,”jelasnya.
Lanjut dia, Kita akan upayakan dengan provinsi yang ada di papua, bersama – sama berjuang agar tidak ada melakukan pemotongan anggaran.
“Untuk papua pegungan tetap menolak, tadi kita sudah sepakat 5 fraksi dan pimpinan DPR,”katanya.
DPR juga menolak adanya pemindahan ASN yang sedang dilakukan, SDM papua pegunungan juga banyak yang golongan memenuhi syarat bekerja di provinsi.
“Disini juga ada senior yang gologan memenuhi syarat untuk mengisi jabatan sehingga, tidak perlu adanya mutasi ASN,”tutupnya. (Akia Wenda)
