Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemprov Papua Pegunungan Gelar Koordinasi dan Sinkronisasi Pengarusutamaan Gender

Detikpapua.com: Wamena – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan kegiatan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) kewenangan provinsi melalui koordinasi dan sinkronisasi, Rabu (3/12), bertempat di Nora House Wamena.

Sambutan Gubernur Papua Pegunungan
Gubernur Papua Pegunungan John Tabo melalui Staf Ahli Aron Wanimbo mengatakan, pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan nasional yang wajib diintegrasikan dalam setiap tahapan pembangunan.

“Pengarusutamaan gender adalah strategi pembangunan nasional untuk memastikan kesetaraan gender menjadi bagian terintegrasi dalam seluruh tahapan pembangunan,” ujar Tabo.

Ia menambahkan, integrasi perspektif gender dalam RPJMD dan rencana strategis perangkat daerah menjadi langkah penting menciptakan kebijakan yang inklusif, adil, dan responsif.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah pusat atas perhatian besar terhadap kesetaraan gender. Hal ini dibuktikan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam pembangunan nasional,” katanya.

Tabo juga menekankan bahwa meski regulasi sudah ada, tantangan implementasi masih dihadapi, seperti keterbatasan pemahaman, minimnya data terpilah gender, serta kurangnya komitmen anggaran responsif gender.

“Mari kita jadikan isu gender sebagai arus utama dalam setiap langkah pembangunan,” tegasnya saat membuka kegiatan secara resmi.

Laporan Penanggung Jawab Kegiatan
Penanggung jawab kegiatan, Limina Wenda, SE, menyampaikan laporan dasar pelaksanaan kegiatan yang merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011.

“Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatkan dan menyelaraskan pemahaman tentang PUG antar perangkat daerah, memperoleh data pelaksanaan, memperkuat koordinasi, serta menyusun rencana aksi konkret untuk mencapai kesetaraan gender,” jelas Limina.

Ia berharap seluruh perangkat daerah semakin siap menginternalisasi prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja masing-masing.

Kegiatan berlangsung selama satu hari pada 3 Desember 2025 dengan menghadirkan narasumber Kepala Bidang PUG Provinsi Papua. Peserta terdiri dari OPD dan biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan serta dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari lima kabupaten.

Pendanaan kegiatan bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) melalui DPA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2025. (Red)