Dewan Gereja Papua Tolak Otsus dan Pemekaran di Papua

Jayapura,DetikPapua.com-Dewan Pemimpin Gereja Papua dengan tegas menolok Otonomi Khusus jilid II dan wacana Daerah Otonomi Baru (DOB) diatas tanah Papua.

Hal tersebut dikatakan Benny Giyai, Juma’at (9/04/2021) di Jayapura.

DPG Papua, Pdt. Benny Giyai mengatakan, implementasi dana Otsus di Papua kurang memuaskan rakyat Papua.

“Selama sejalan Otonomi Khusus di Papua, rakyat di intimidasi oleh pihak tertentu maka, kami dewan gereja Papua dengan tegas menolak Otsus jilid II dan Daerah Otonomi Baru diatas tanah Papua,”ujarnya.

Menurut Giyai, rakyat Papua juga dilabelkan separatis oleh pelbagai pihak. Untuk itu, rakyat Papua tidak butuh pemekaran dan otsus, sebab rakyat Papua ingin hidup independen diatas tanah sendiri dari tanpa tekangan dari pihak siapa pun.

Sementara itu Presiden Baptis Papua, Pdt. Socrates Sopyan Yoman mengatakan, pihaknya menilai selama ini telah memberi raung besar bagi pemerintah sipil dan aparat keamanan untuk mengepung Papua dari semua arah.

“Institusi TNI/Polri semakin kokoh dalam eksestensinya. Telah terjadi penambahan Kodim Batalyon, Korem, Yonif Tempur hingga koramil untuk TNI angkatan darat. Untuk TNI AD, sedang direnacakan pada tahun 2021-2024 akan dibangun 4 kodim di 4 Kabupaten yakni Lanny Jaya,Tolikara,Pegunungan Bintang dan Nduga,”katanya.

Lanjutnya ia katakan, Otsus dan pemekaran di Papua hanya untuk mengutupi ruang gerak Orang Asli Papua dari pelbagai sisi. Selama 20 tahun begitu banyak kekerasan, pelanggaran HAM yang terjadi di Papua namun satu pun tak enggan diselesaikan.

“Hal aneh yang terjadi di Papua Katagis dan Pendeta saja di bunuh oleh TNI/Polri dengan berbagai pendekatan kekerasan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, kami Dewan Gereja Papua dengan tegas menolak Otonomi Khusus dan Pemekaran diatas tanah Papua,”tegasnya.

Berangkat dari realita yang dihadapi masyarakat Papua pada masa sengsara ini untuk pemulihan dan terwujudnya perdamaian di tanah Papua pihak DPG Papua berharap harus ada keterlibatan pihak ketiga.

“Dewan HAM PBB untuk datang berkunjung ke tanah Papua untuk melakukan investigasi pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanah Papua,”harapnya.(Redaksi).