DEKLARASI KONFERENSI PERS Komite Aksi Selamatkan Demokrasi Dan Lingkungan Papua Selatan (KOMASDELING PAPSEL)

Merauke, detikpapua. Com –Komunitas (MAI-P KK MERAUKE, IKBS, IPMKB, HMPJM, IPMY, IPMKY, IPMANAPANDODE, IMAWI, IPMNI melakukan Aksi Konferensi Komite Selamatkan Demokrasi Dan Lingkungan Papua Selatan (KOMASDELING PAPSEL) pada tanggal, (05/09/2025). 

Dalam kehidupan sosial, demokrasi berfungsi untuk menciptakan masyarakat yang aman, nyaman dan setara, dimana setiap warga negara memiliki kebebasan berpendapat dihormati hak-haknya, serta dilibatkan dalam pengambilan keputusan secara musyawarah. Demokrasi ini juga memastikan bahwa adanya kontrol sosial terhadap pemerintah, mendorong perkembangannya budaya toleransi dan kerja sama secara kolektif tanpa diskriminasi.

 

Papua hari ini merupakan wilayah yang system demokrasinya tidak berfungsi, dimana aspirasi rakyat Papua selalu dibungkam dengan cara kekerasan militer bersenjata, pembunuhan dan pemenjarahan secara sewenang-wenang, padahal Hak kebebasan berpendapat dan berkumpul dan berserikat secara damai diatur dalam konvenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, serta dalam undang-undang negara Indonesia menganut system demokrasi yang memberikan ruang kepada seluruh warga negara untuk bebas berpendapat yang diatur dalam undang-undang nomor 9 tahun 1999 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dibungkamnya ruang demokrasi di Papua menutupi ruang-ruang rakyat papua untuk bereskspresi menyuarahkan pendapat tentang hak-hak hidup yang dilanggar oleh pemerintah.

 

Sejarah telah mencatat bahwa Pembungkaman ruang demokrasi terhadap rakyat Papua dimulai sejak tahun 1961 hingga sekarang. Perjanjian New York dan Perjanjian Roma dimana kedua perjanjian tersebut menyangkut masa depan kehidupan rakyat Papua tetapi tidak ada satupun rakyat papua yang dilibatkan dalam proses perjanjian. Hingga sekarang semua kebijakan negara yang mengatur tentang hidup rakyat Papua diputuskan secara sepihak, misalnya keputusan Undang-undang ototnomi khusus 2001 diputuskan secara sepihak tanpa mendengar aspirasi seluruh rakyat papua yang menegaskan bahwa Otsus bukan solusi penyelesaian konflik Papua, tetapi negara keras kepala dan menetapkan Otsus secara sepihak, Pemekaran daerah otonomi baru baik Kabupaten dan propinsi di putuskan secara sepihak tanpa melibatkan rakyat papua sebagai Pemilik wilayah, Otonomi khusus jilid 2 yang putuskan tahun 2021 dimana otsus sudah tidak bisa dilanjutkan tetapi negara tidak mendengar protes dan perlawanan rakyat papua yang menolak kebijakan otsus dilanjutkan.

 

Masuknya investasi pertambangan dan perkebunan diseluruh Papua sama sekali tidak melalui proses yang demokratis yang melibatkan rakyat Papua pemilik wilayah adat untuk memutuskan secara bersama. Masuknya Program Strategis Nasional (PSN) diwilayah merauke Papua selatan secara illegal tanpa persetujuan dari masyarakat adat Marind sebagai pemilik wilayah adat. Masyarakat marind dengan tegas menolak keberadaan PSN karena PSN merupakan program pemusnahan terhadap orang Marind, dimana seluas wilayah 2 juta hektar akan dijadikan perkebunan yang dampaknya akan di rasakan oleh seluruh manusia yang berdomisili diwilayah Papua selatan, dan juga akan kehialangan hutan dan tanah adat, rawa dan gambut, hilangnya sejarah hidup, hilangnya sumber pangan komunal, hilangnya sumber mata pencaharian dan penghasilan ekonomi , hilangnya pusat belajar dan pengetahuan adat, hilangnya tempat bersejarah, hilangnya tempat ritual, tempat keramat dan tempat suci, kerusakan dan hilangnya keanekaragaman hayati yang endemic, dan kerusakan lingkungan dan penurunan kualitas air dan tanah.

 

Dampak buruk Program Strategis Nasional bukan hanya dirasakan oleh Masyakat adat Marind tetapi semua umat manusia yang mendiami di Merauke Papua selatan akan merasakan dampak langsung seperti hilangnya binatang buruan babi, Rusa, kasuari, hilangnya sumber makanan seperti sagu, kelapa, setiap musim hujan akan terjadi banjir yang akan mengorbankan umat manusia (nyawa dan harta benda) diseluruh kota merauke tanpa memandang ras, agama, pemilik tanah adat dll (ko mau orang asli k, pendatang k, semua akan kena dampak langsung PSN).

Memahami realitas persoalan-persoalan mendesak rakyat papua selatan maka sangat penting mencari jalan sebagai solusi alternative untuk memperjuangan hak-hak rakyat yang diabaikan oleh pemerintah, Oleh sebab itu lahirnya gerakan sosial Komite Selamatkan Demokrasi dan Lingkungan Papua Selatan (KOMASDELING PAPSEL) hadir di kota Merauke Papua Selatan untuk memperjuangan persoalan-persoalan rakyat baik persoalan Ekonomi, Sosial, Budaya, Demokrasi, Lingkungan dll.

Maka kami mengajak kepada seluruh rakyat Papua Selatan baik secara Organisasi maupun individu agar bergabung bersama dengan kami memperjuangan kehidupan yang demokratis dan setara.

KOMASDELING PAPSELT melahirkan beberapa tuntutan dan isu-isu yang diperjuangan :

1. Tolak Program Strategis Nasional (PSN) Seluruh Papua Selatan

2. Tolak Pembangunan Battalion Di Wilayah Papua Selatan

3. Tolak Pemekaran Kabupaten Kimam, Muara Digul, Muyu, Asmat Tengah, Safan, Atmi Korbai

4. Tutup Pertambangan Ilegal Di Korowai Kombai Dan Semua Pertambangan Illegal Di Papua Selatan

5. Tolak Transmigrasi Diseluruh Papua Selatan

6. Tutup Semua Peredaran Miras Di Papua Selatan

7. Pemerintah Segera Sediakan Pasar Khusus Bagi Pedagang Asli Papua Di Pusat Kota Merauke

8. Wujudkan Pendidikan Gratis Bagi Orang Asli Papua Selatan

9. Pemerintah Propinsi Papua Selatan Dan Kabupaten Merauke Segera Rancang PERDA PERDASUS

10. Segera Gantikan Uskup Agung Merauke Dengan Uskup Orang Asli Papua

11. Tutup dan Hentikan Aktivitas Perkebunan Kelapa Sawwit Di Muting, Distrik Eligobel, Ulilin, Mam, Kaliki, Wayau, Senegi

12. Hentikan Aktivitas Perjudian Di Seluruh Merauke

13. Wujudkan Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Orang Asli Papua Selatan 

14. Mendesak Kepada Pemerintah Papua Selatan Segera Kembalikan Pegawai Mutasi Dari Propinsi Papua Selatan Ke Propinsi Papua dan Memberdayakan Orang Asli Papua Selatan Dalam Birokrasi Pemerintahan Propinsi Papua Selatan

15. Mendukung Perjuangan PENCAKER Papua Selatan Dalam Memperjuangan Sisa Kuoto 206 Fromasi CPNS 2024

16. Pemerintah Papua Selatan Segera Mengakomodir Formasi CPNS 2025 100% Bagi Orang Asli Papua Selatan

17. Hentikan Program Makan Bergisi Gratis (MBG) Karena Hanya Menjadi Sarang Buruh Rente

18. Stop Penangkapan Illegal dan Kekerasan Terhadap Masyarakat Sipil Merauke Tanpa Prosedur Hukum Yang Jelas.

19. Naikan Gaji Buruh Pelabuhan Merauke

20. Bebaskan 4 Tahanan Politik(NRFPB) Dan Seluruh Tahanan Politik Yang Mendekam Dalam Penjarah

21. Tarik Militer Organic Dan Non Organic Dari Seluruh Wilayah Papua

22. Usut Tuntas Dan Tangkap Pelaku Penembakan Tobias Silak, Viktor Deal Dan Adili Semua Pelaku Pelanggaran HAM Di Seluruh Tanah Papua

23. Cabut Undang-Undang TNI 

24. Cabut Undang-Undang Cipta Kerja

25. Turunkan Nilai Pajak Bumi Dan Bangunan

26. Hilangkan Tunjangan DPR Yang Menyesengsarakan Rakyat

27. Sediakan Lapangan Pekerjaan Yang Layak Bagi Orang Asli Papua Selatan

28. Pemerintah Papua Selatan Segera Sediakan Tempat Penampungan Yang Layak Bagi Anak Anak Terlantar

29. Tangkap Dan Adili Pelaku Kekerasan Terhadap Semua Aktivis Prodemokrasi Di Indonesia Dan Papua

30. Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Merauke Dan Seluruh Papua

31. Hentikan Rencana Pengembangan Blok Wabu, Blog Weilan, Blok Warim Dan Rencana Pertambangan Lainnya Di Seluruh Tanah Papua

32. Tolak Dan Hentikan Kawasan Ekonomi Khusus Di Sorong Papua Barat Daya

33. Tutup Perusahaan Tambang Freeport Indonesia (PTFI) 

34. Segera Hentikan Operasi Militer Di Nduga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya, Lanni Jaya, Maibrat, Yahukimo Dan Seluruh Tanah Papua

35. Segera Buka Akses Jurnalis Independen Seluas-Luasnya Diseluruh Tanah Papua

36. Mendukung MK Membatalkan Pasal-Pasal Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Yang Meligitimasi Perampasan Ruang Hidup Atas Nama PSN

 

Merauke 5 september 2025

Hormat kami

Konferensi Komite Selamatkan Demokrasi Dan Lingkungan Papua Selatan (KOMASDELING PAPSEL)

(MAI-P KK MERAUKE, IKBS, IPMKB, HMPJM, IPMY, IPMKY, IPMANAPANDODE, IMAWI, IPMNI)

Koorditor Umum Amborosius Nit