Artikel : Survei kematian orang asli Papua (OAP) dalam 4 tahun telakhir puluan dan mereka adalah pimpinan daerah provinis, kabupaten/kota 01 dan 02 yang punya kewenangan sepenuhnya untuk membangun daerah. Skalas kematian orang asli Papua cukup masif dan meninggal secara misterius tanpa gejala-gejala tertentu, hal ini menjadi perioritas utama atau agenda pemerintah untuk evaluasi melibatkan pimpinana-pimpinan gereja dan pihak-pihak pihak perlu melibatkan untuk memutuskan akal kematian orang asli Papua (OAP) di bumi Cendrawasih.
Puluan penjabatan orang asli Papua (OAP) meninggal di atas tidak terhitung dengan pelanggaran hak asasi manusia HAM di atas tanah Papua dan kematian orang Papua di luar hukum bahka generasi Papua meninggal tiba-tiba karena penggusiran operasi militer dimana-mana wilayah teritori dari Sorong – Samarai. West Papua menjadi daerah operasi militer (DOM) dengan slogan TNI-POLRI “NKRI Harga Mati” dan OPM-TPNPB “Papua Merdeka Harga Mati”. Dengan begitu, apakah persoalan Papua sudah selesai? Tentu belum.
Namun, pendekatan-pendekatan yang dilakukan belum mampu memadamkan api perjuangan rakyat Papua pro merdeka. Rakyat Papua pro merdeka menilai selain alasan sejarah, kemerdekaan adalah hak segala bangsa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, karena itu, “Papua Merdeka Harga Mati” beralasan kuat (Yeremias Degei 4 July: Harian IndoPROGERSS)
Atas kondisi ini, sejumlah pihak mendesak agar kedua pihat menghentikan slogan “NKRI Harga Mati” dan “Papua Merdeka Harga Mati” dan kemudian mendudukkan persoalan proses peralihan kekuasaan atas tanah dan rakyat Papua, eksistensi 1 Mei 1963 dan Pepera 1969, sebagai tonggak-tonggak penting yang patut dikaji menurut prinsip-prinsip hukum, demokrasi dan hak asasi manusia, yang berlaku universal yang diadopsi oleh Pemerintah Indonesia di dalam aturan perundangan yang berlaku saat ini[7]. Hal: 4 menimbang pendekatan baru untuk papua: rekomendasi untuk Jokowi
Dalam tiga tahun terakhir ini, hitung-hitung puluan pemimpin Papua telah meninggal dunia, tidak terhitung dengan kamatian bangsa Papua yang meninggal karena di tempak aparat TNI-POLRI di seluruh polosok Papua. Sampai Kapan Air Mata Bangsa Papua Akan Berakhir?
Maka satu hal yang perlu sarankan kepada para pemimpin Papua “Perlu Ada Evaluasi” bersama Majelis Rakyat Papua (MRP) Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Pimpinan Gereja-Gereja di Papua demi keselamatan generasi baru mendatang, karena akhir-akhir ini peristiwa kematian orang asli Papua ini secara misterius di tanah Papua.
Pemerintah Pusat Jakarta secara sepihak mengatur administratif pemerintahan di seluruh Indonesia tidak berlakuan yang sama di Provinsi Papua dan Papua barat dan tidak menjalankan amanat undang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga sistem pemerintah Provinsi Papua selalu kacau-balaukan bahakan persoalan Papua menonjol di perserikatan bangsa-bangsa (PBB).
Pembokiran internet di Jayapura dan jaringan telepon di Kab. Intan Jaya dan pada umumnya di Papua membuktikan pembunuhan, pemerkosaan, perampasan, kekerasan dan kejahatan kemanusian oleh Indonesia di Papua tersempunyi di mata (PBB) Perserikatan Bangsa-Bangsa dan selalu menutupi atas persolan lainya di Papua perlu di kaji Pemerintah Papua.
Penulis : Yance Emany _ Mahasiswa Papua
