DETIKPAPUA.COM ; WAMENA – Dewan perwakilan rakyat (DPR) sebagai reprentasi masyarakat papua pegunungan meminta kuota 80% orang asli papua pegunugan atau pribumi dan 20% untuk lahir besar di Papua pegunungan.
“Atas nama rakyat Papua Pegunungan, saya Danius Wenda, selaku wakil ketua Fraksi Gabungan Perubahan Papua Pegunungan,minta pemerintah provinsi Papua Pegunungan dan pemerintah pusat penerimaan CPNS, 100% bagi Orang Asli Papua (OAP) dan Lahir Besar Papua Pegunungan,”ungkap Danius Wenda di Wamena, Selasa (28/1/25).
Hal itu disampaikan Ketua Partai Garuda Papua Pegunungan setelah melihat potensi atau peluang bagi OAP hanya di CPNS.
“Kenapa demikian? Karena satu-satunya urat nadi atau lapangan pekerjaan yang tersedia bagi Pencaker OAP di daerah ini hanya di Pemerintahan, sebab pihak perusahan-perusahan besar seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN/BUMD) Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Angkasapura, Telkom, BPJS, Hotel dan Perusahan2 Swasta seperti Budijaya, Cipta Jaya, Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK) Milik Pikeiro, Aquen dan lain-lain sama sekali tidak punya kepedulian dan hati untuk perdayakan tenaga kerja Pribumi,”jelasnya.
Ia menjelaskan, kebanyakan perusahan BUMN/BUMD di Papua pegunungan tak melibatkan orang asli papua pegunungan sehinga formasi CPNS 2024 wajib 100% OAP dan Lahir besar Papua Pegunungan.
“Pemilik Perusahan tersebut lebih mementingkan kelompok atau golongan, datangkan tenaga kerja dari luar Papua, dengan dalil Orang Asli Papua belum mampu, bodoh dan sebaginya, padahal di Perusahan sudah mengatur Corporate Social Responsibility (CSR) yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dilingkungan daerah operasinya,”katanya.
Selain itu, Selama ini Perusahan yang punya andil dan peduli dengan Tenaga Kerja Orang Asli Papua hanya PT.Bank Papua. Pemerintah & DPRPP sebagai mitra sama-sama cari solusi untuk menekan angkah pengangguran.
“Melihat membludaknya jumlah para sarjana setiap tahun semakin banyak dan bertumpuk, melahirkan pengangguran dan kemiskinan Absolut diatas tanah mereka, maka sebagai representasi Rakyat, saya minta Pemerintah & DPRPP sebagai mitra sama-sama cari solusi untuk menekan angkah pengangguran,”ujar Danius.
Lebih lanjut, kami juga sarankan kedepan, semua Perusahan baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahan Swasta yang beroperasi di Provinsi Papua Pegunungan, wajib memperdayakan dan merekrut tenaga kerja OAP dan Lahir besar Papua Pegunungan. Stop bawa masuk tenaga kerja dari luar daerah.
“Kami akan kawal supaya perusahan-perusahan juga tidak hanya cari laba tapi harus punya hati untuk membantu Tenaga Kerja OAP, jika tidak peduli kami akan evaluasi izin usahanya, supaya dicabut,”tegasnya.
Bangun Papua Pegunungan tanpa ada perbedaan sesama tanpa adanya diskriminasi.
“Kami mau di Provinsi baru ini, semua pihak sama-sama meletakan pondasi yang baik, tanpa ada perbedaan dan diskriminasi di dunia kerja, untuk menghindari potensi-potensi kesenjangan Sosial antara Nusantara dan Orang Asli Papua Pegunungan,”tutupnya.(red).
Luar biasa Bpk. DPR. Papua Pegunungan, Tambah Kuota Lagi boleh Karena Labih banyak Sarjana Penganguran?.
Kita Pencaker Lebih susah Mendapatkan Pekerjaan Meskipun Kuliah Geratis tapi Tidak ada Lowongan Pekerjaan PENCAKER 10 Tahun Menderita di Papua Pegunungan Sudah Lama Menungguh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tidak Membuka, Pendaftaran Formasi SPNS/ ASN & P3K. Tahun 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020- 2021-2022 dan 2024. Ini BANYAK PENCAKER Bengkak Pengaguran dan Angka Keminkinan tinggi dan batas Usianya Sudah Lewat, Oleh sebab itu Pencaker Menjadi TPNPB. Lawan NKRI Karena Tidak ada Lowongan Pekerjaan PENCAKER, Tidak Rasa Memiliki NKRI Ini
Maka kita pemcaker Orang Asli Papua Kami Minta Papua Merdeka supay Kita memiliki Pekerjaan Seluasnya sampai kita Kerja Sendiri dll.?